Vinsensius Awey Minta Polda Turun Tangan Soal Kasus KIS

Surabaya, KabarGress.Com – Peristiwa penemuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) terus mendapat sorotan. Terbaru, Polda Jatim didorong mengambil alih proses penyelidikan Polres Blitar.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius memandang, Polda Jatim sangat perlu menangani masalah ini. 144 JKN KIS itu merupakan milik warga Surabaya yang ditemukan tercecer di Blitar.

“Sebagian kan punya warga Surabaya, ditemukan di Blitar, Polda perlu ambilalih,” ujarnya, Rabu (26/7/2017).

Awey, sapaannya, menilai aparat kepolisian perlu mengusut tuntas peristiwa ini. Harapannya, motif JKN KIS yang ditemukan di sungai Blitar terkuak secara terang benderang.

Politisi Partai Nasdem ini memandang, ada beberapa kemungkinan dari KIS itu. Sengaja dibuang atau memang tercecer pada saat distribusi dari pusat ke daerah.

Menurutnya, kalau sengaja dibuang ada beberapa motif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah motif politik. Sebab, KIS itu merupakan program dari kementerian sosial (kemensos).

Pada saat ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut akan maju dalam Pilgub Jatim 2018. Bisa jadi itu upaya untuk melemahkan atau justru akan membuat simpati ke Khofifah.

Awey memastikan, kalau memang penerima KIS itu sudah meninggal, maka KIS tidak bisa dibuang begitu saja. Kartu itu harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Itu pakai dana APBN, maka kalau tidak dipakai harus dikembalikan, tidak boleh dibuang,” terangnya.

Awey mengatakan, data warga miskin perlu diupdat. Sebab, data di Surabaya merupakan data lama yang bisa jadi sudah ada banyak perubahan yang terjadi.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengaku distribusi KIS di Surabaya lebih tertib dan tidak ada masalag. Sebab, data KIS diolah lalu dibagikan ke warga.

Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, proses distribusi melalui lurah dan RT/RW. “Di Surabaya yang terjadi seperti itu, lurah dipanggil kalau ada warganya, diberikan melalui lurah dan minta tolong ke RT/RW,” terangnya.

Khusnul mengatakan, koordinasi dengan pejabat terendah itu juga memastikan adanya penerima doble. Di Surabaya guru tidak tetap (GTT) dapat KIS, sementara guru TPQ mendapatkan kartu BPJS PBI.

“Kalau guru ini jadi GTT dan TPQ, ya harus milih,” ujarnya. (tur)