GUBERNUR KOMITMEN KAWAL PANCASILA

Surabaya , KabarGress.com -Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo berkomitmen untuk terus mengawal Pancasila dan siap menindak tegas siapapun yang mencoba melanggar atau menolak Pancasila, serta yang mencoba memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Saya Soekarwo, Gubernur Jawa Timur akan terus mengawal Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika agar selalu menjadi bagian dalam pandangan hidup berbangsa dan bernegara, serta sebagai konstitusi atau Undang-Undang yang berlaku di Indonesia”

Komitmen itu disampaikan Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim saat diwawancarai wartawann seusai Upacara Hari Lahir Pancasila Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 yang mengambil tema “Saya Indonesia, Saya Pancasila” di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (1/6/2017).

Pakde Karwo mengatakan, Pancasila adalah konstitusi NKRI. Pancasila merupakan pandangan hidup, kemudian menjadi filosofi negara ini. Karena itu, pembentuk undang-undang memasukkannya dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi siapapun yang melanggar Pancasila, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Pancasila, lanjut Pakde Karwo, dilahirkan melalui sebuah proses yang panjang  yang diinisiasi oleh para founding fathers bangsa ini. Diawali dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Soekarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan Final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.

“Pancasila lahir dari kultur bangsa kita yang Bhineka Tunggal Ika, kemudian sepakat bahwa lima sila didalamnya adalah bagian dari keyakinan beragama dan kultur, salah satunya musyawarah mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kesepakatan budaya menjadi kesepakatan politik atau konstitusi” lanjutnya.

Guna memperkuat ketaatan terhadap konstitusi negara, Pakde Karwo mendukung langkah DPRD Jatim yang saat ini sedang menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang ketaatan terhadap konstitusi negara. Mekanisme penyusunan Perda tersebut adalah lewat Focus Group Discussion (FGD).

Dalam FGD itu, DPRD Jatim juga mengundang pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, TNI dan Polri untuk menyatukan persepsi membendung paham anti Pancasila. “Pembentukan perda manjadi langkah penting untuk mengantisipasi gangguan keamanan yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila” kata Pakde Karwo.

Diharapkan melalui FGD tersebut akan diperoleh masukan-masukan, langkah konkrit dan kesepahaman yang agar kerukunan antar warga masyarakat tidak terganggu, ketenteraman dan ketertiban umum terwujud, serta tidak terjadi diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras antar golongan dan gender. (hery)