Pakde Karwo Usulkan DPD Ikut dalam Proses Budgeting Cycle

Surabaya , KabarGress.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar ikut dalam proses budgeting cycle. Tujuannya, bisa membawa aspirasi daerah ke ranah yang lebih tinggi.

Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menghadiri Forum Dialog dan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama/MoU antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan DPD RI di Grand Ballroom The Westin Hotel, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta, Senin malam (8/5).

Proses budgeting cycle yang dimaksud, jelas Pakde Karwo-sapaan Gubernur Jatim, yakni keikutsertaan dalan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) provinsi  yang diselenggarakan sebelum musrenbang nasional, kemudian diikuti keikutsertaan dalam musrengbangnas. “Dengan adanya siklus tsb, aspirasi masyarakat yang dituangkan saat musrenbang provinsi akan lebih didengar,” ujarnya sambil menambahkan siklus tsb bisa menjadi jawaban atas mata rantai yang  hilang pada posisi penyampaian aspirasi rakyat.

Menurut Pakde Karwo, selama ini, ada “leg” atau kekurangan dalam penyampaian permasalahan daerah karena tidak diikutkannya DPD dalam proses perumusan sejak awal. “Siklus tsb penting, karena menjadi bagian dalam memperkuat institusi pada proses perumusan kebijakan politik melalui perumusan kebijakan anggaran daerah, “ ungkap wakil umum ketua APPSI ini.

Ditambahkan, usulan dari DPD harus menghasilkan produk yang tidak berbau politik keseharian. Akan tetapi, lebih ke politik pembangunan dengan tujuan agar masyarakat lebih sejahtera. “Apabila tetap menggunakan politik keseharian maka working ideology yang dicita-citakan tidak akan bisa ketemu,” lanjutnya.

Pakde Karwo menambahkan, di dalam konsep bekerja, DPD harus memiliki tim kecil untuk merumuskan working ideology tersebut, terutama dalam posisinya sebagai penerima aspirasi dari daerah. “Apabila hal itu bisa dilaksanakan, maka peran DPD dalam mengisi kekosongan selama ini bisa terjawab,” tambahnya.

Dukungan Timbal Balik

Penandatangan MoU antara APPSI dengan DPD RI antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan timbal balik pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APPSI. Diantaranya, meningkatkan hubungan DPD dengan Pemda dalam memperbaiki koordinasi hubungan kerja mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional.  Juga, sebagai wadah dalam mengawal program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup dan beberapa sektor lainnya.

Selain itu, juga mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperjuangkan kepentingan daerah khususnya meningkatkan ekonomi daerah, memfasilitasi upaya promosi potensi daerah kepada investor,  serta pengawasan dan efektifitas implementasi otonomi daerah. MoU ini akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama antara kelompok anggota DPD RI dengan gubernur dan instansi vertikal.

Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua DPD RI, DR. H. Oesman Sapta Odang dan para wakil ketua DPD, beserta sebagian besar anggota DPD RI serta beberapa gubernur. Diantaranya, Gubernur Sulawesi Selatan yang sekaligus Ketua Umum APPSI, DR. H. Syahnul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola. (hery)