DPR RI Desak PLN Dist Jatim Tingkatkan Pelayanan Khususnya Pelanggan Industri

Surabaya, KabarGRESS.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak PT PLN Distribusi Jawa Timur terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan terutama pelanggan industri.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisis VI DPR RI yang membidangi masalah perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, investasi, dan BUMN, kebutuhan listrik saat ini di Jatim sangat dibutuhkan khususnya untuk industri. “Kami berharap agar PLN Jatim mampu meningkatkan pelayanan pada meraka (industri, red) karena itu sangat penting sekali dalam pembangunan suatu daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya,” pinta Bambang dalam kunjungan kerja di kantor PT PLN Distribusi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (10/8/2016).

Anggota DPR RI yang juga pengusaha asal Surabaya ini meminta agar PLN juga memperhatikan kebutuhan listrik bagi pelaku UMKM. “Setidaknya tarif untuk mereka pelaku UMKM diberikan tarif yang berbeda dan sesuai kebutuhan mereka,” pintanya.

Bambang menyebut keberadaan pelaku UMKM di Jawa Timur yang mencapai delapan juta lebih. “Jika PLN sendiri saling sinergi dengan pelaku usaha kami optimis perekonomian Jatim akan lebih berkembang nantinya,” katanya.

Lebih lanjut Bambang menegaskan, pemerintah daerah juga memberi peluang besar pada pihak PLN dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan terutama dalam perizinan sendiri. Jika persoalan izin dipersulit pada pihak PLN tentunya, akan terhambat pembangunan kelistrikan daerah dan ujung-ujungnya PLN yang disalahkan jika pembangunan tersebut lambat.

Sementara itu, Genaral Manager PT PLN Distribusi Jawa Timur, Yugo Riyatmo, mengatakan pihaknya (PLN Jatim, red) telah siap mambantu kebutuhan pasokan listrik para pelaku usaha Jatim yang diperkirakan mencapai sebesar 5.000 MW (Mega Watt). Sementara ketersedian listrik di Jatim sendiri sudah mencapai 850 ribu MW.

“Pasokan listrik di Jatim saat ini cukup aman (surplus) kami siap membantu pasokan listrik ke industri dan pelaku usaha kecil lainnya. Dengan kesiapan ini kami akan mendukung penuh pertumbuhan ekonomi Jatim dengan aliran kelistrikannnya,” ujar Yugo.

Yugo berharap, peran masyarakat dalam pembangunan kelistrikan maupun operasional sangat dibutuhkan seperti, mempermudah perizian dalam pembangunan infrastruktur listrik berkelanjutan dan pemahaman dengan bisnis yang dilakukan oleh PLN.

“PLN juga butuh biaya dalam pengoperasian kelistrikan di Jatim. Saat ini hampir biaya operasional listrik 97 persen merupakan dari pelanggan sendiri. Untuk itu, kami berharap masyarakat bisa paham dengan kondisi listrik di Jatim sebenarnya. Kamipun butuh biaya besar dalam hal ini,” ungkap Yugo.

Ke depan PLN Jatim terus melakukan perluas jaringan listrik dan kajian di beberapa daerah terpencil di Jatim. Yugo mengakui, saat ini sudah ada 33 daerah terpencil yang tidak dialiri listrik. Diantaranya, 1 desa di Bangkalan, 3 desa di Bondowoso dan sisanya desa pedalaman di Semenep.

“Kami akan melakukan kajian dan mendata di daerah yang tidak teraliri listrik itu nantinya. Kami berharap dengan pembangunan travo baru di Bangkalan mampu memberi pasokan listrik di pulau Madura nantinya,” tambahnya.

Walaupun demikian PLN Jatim saat ini masih mengeluhkan partisipasi pelanggan listrik di pulau garam terhadap kewajibannya membayar listrik. ”Dari total tunggakan listrik tertinggi berada di Madura, salah satu contoh di Kabupaten Pemekasan memiliki tunggakan listrik sebesar Rp19 miliar pada kami. Artinya hampir 20 persen kerugian yakni tunggakan pembayaran listrik ada di Madura,” tandasnya. (ro)