Pakde Karwo: Tahun 2017, RKPD Jatim untuk Perluas dan Percepat Provinsi Industri

Surabaya, KabarGress.com -Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jatim difokuskan untuk memperluas dan mempercepat provinsi industri. Langkah ini dilakukan mengingat Jatim telah dikukuhkan sebagai provinsi industri pada tahun 2016. Kontribusi (share) industri terhadap PDRB Jatim cukup besar yakni mencapai 29,27 persen. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2017 di Ballroom Grand City Surabaya, Rabu (13/4).

Ia mengatakan, Provinsi Jatim memperluas dan mempercepat Jatim menjadi provinsi industri. Memperluas dan mempercepat sebagai subsistem pembangunan nasional. Sehingga tema RKPD Jatim tahun 2017 yakni Pembangunan yang berkeadilan, berdaya saing dan berakhlak mulia dengan memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.

RKPD Jatim Tahun 2017 merupakan tindak lanjut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional, Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antarwilayah.

“Langkah yang dilakukan untuk mewujudkan RKPD Jatim Tahun 2017 yakni salah satunya dengan membenahi struktur industri, mengembangkan UMKM bagi kelompok di bawah. Yang di bawah yang diperkuat. Sektor UMKM sangat besar menyumbangkan kontribusi 54,98 persen,” jelas Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, Pemprov Jatim meletakkan prioritas RKPD tahun 2017 terhadap peningkatan mutu pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), pengembangan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengembangan industri dan perdagangan, pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan kedaulatan pangan, peningkatan infrastruktur, kemaritiman dan kelautan, dan harmonisasi sosial.

Untuk pengembangan industri dan perdagangan, Pemprov Jatim serius melakukan pengembangan industri primer, utamanya di kelompok agro. Pemprov Jatim bersama dengan pemkab/kota se-Jatim bersama-sama mengembangkan industri tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. “Program Jatim serius membuat industri primer di kelompok agro. Kalau kualitas SDMnya bagus bisa menjadi tenaga kerja industri primer di pedesaan, bukan industri perkotaan. Pengembangan sektor industri primer tidak hanya dilakukan di perkotaan tetapi juga di daerah, jelas Pakde Karwo.

Dalam pengembangan industri dan perdagangan ini, terdapat sistem online dari produsen ke konsumen pada 116 pasar di Jatim untuk memantau harga dengan SISKAPERBAPO (pengembangan tools pemantauan pergerakan harga di 30 kabupaten/kota non penghitungan inflasi), pengendalian harga bahan pokok pada 78 pasar, peningkatan perdagangan antar daerah melalui 26 Kantor Perwakilan Daerah (KPD) di 26 Provinsi.

Pakde Karwo menjelaskan, pengembangan industri primer dapat dilakukan dengan memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas manajemen usaha melalui pelatihan pada inkubator dan bekerja sama dengan perguruan tinggi, memberikan perhatian dalam bentuk peningkatan kualitas produk seperti packaging atau kemasan, standarisasi produk, desain produk, ditambah rencana pemberian pinjaman kredit lunak melalui linkage program yang dilakukan Bank Jatim ke Bank UMKM di kabupaten/kota tahun 2016.

“Kepada bupati/walikota di Jatim, mari kita bangun BPR kabupaten/kota menjadi linkage program dengan Bank Jatim untuk memberikan suku bunga murah kepada industri primer dan UMKM. Agar UMKM memperkuat posisi terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari 20 juta naker, 906 ribu masih menganggur (4,47 persen), sisanya 92 persen diserap sektor UMKM yang masuk ke dalam industri primer,” ajaknya.

Menurut Pakde Karwo, peningkatan mutu pelayanan dasar pada pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan. Di bidang pendidikan, arah kebijakan Jatim akan meningkatkan rasio SMA : SMK menjadi 30 persen : 70 persen hingga tahun 2019.

Selain itu, pemberian BOSDA Madin juga dilakukan Pemprov Jatim. Di bidang kesehatan, fokus prioritas Jatim Tahun 2017 yakni penurunan AKI dan AKB, HIV/AIDS, Tuberkolosis, Kusta, Pasung, serta Balita Pendek (Stunting).

Selain itu, Pemprov Jatim terus mengembembangkan Polindes dan Ponkesdes. Polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Ponkesdes menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Tentunya hal tersebut dilakukan sebagai pemantapan kegiatan promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

Untuk pengembangan kualitas SDM sebagai salah satu program prioritas RKPD Jatim Tahun 2017, Pemprov Jatim terus mengembangkan SMK Mini atau BLK Plus. Fokus pendidikannya yakni vokasional. Guna meningkatkan kualitas, Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Jerman dan AS sebagai bentuk perluasan kerjasama pendidikan vokasional.

“Pengembangan kualitas SDM menjadi hal penting terutama memperluas pendidikan vokasional. Di Jatim,  telah berdiri sebanyak 270 SMK Mini dengan 9 bidang keahlian seperti teknologi dan rekayasa, teknologi informatika dan komunikasi, kesehatan. Sebagian lulus SMK Mini ingin menjadi entrepreneur,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo kembali meluncurkan terobosan dan gagasan terbaru untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Terobosan tersebut yakni pemberian kredit impor untuk buyer dalam negeri.

“Pemberian kredit impor untuk buyer merupakan salah satu implementasi dari konsep Jatimnomics, untuk terus mengawal dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim,” ujarnya.

Pakde Karwo yakin, konsep kredit impor untuk buyer dalam negeri yang digagasnya dapat direalisasikan tahun 2016 ini. Untuk merealisasikan gagasanya tersebut dalam beberapa bulan ke depan, Pakde Karwo akan terus melakukan pembahasan bersama dengan OJK dan BI. Ia menilai pentingnya kredit impor untuk buyer sebagai solusi meningkatkan perdagangan dalam negeri.

Selain itu, Pakde Karwo juga mengajak sejumlah pihak terkait lainnya untuk membahas dan merumuskan detail ide kredit untuk buyer, agar sesuai dengan sistem perbankan di Indonesia. Pemberian kredit impor untuk buyer merupakan salah satu implementasi dari konsep Jatimnomics, untuk terus mengawal dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jatim.

Melalui pemberian kredit impor kepada buyer dan skema pembiayaan murah, akan membuat usaha kecil dan menengah menjadi lebih kompetitif. Sementara industri besar terus didorong mengembangkan usaha dan investasinya. “Jika industri naik, otomatis produksi bertambah. Jadi, pertumbuhan yang terjadi tetap inklusif. Dengan begitu terobosan pemberian kredit impor untuk buyer akan mengerek nilai perdagangan dalam negeri Jatim,” tegasnya.

Untuk mendukung pemberian kredit impor untuk buyer tersebut,  Pemprov Jatim memanfaatkan keberadaan 26 KPD . Melalui KPD inilah, akan diketahui data yang valid. Dari data itulah dapat diketahui siapa saja buyer yang membeli barang, produk, dan komoditas asal Jatim di luar pulau, dimana dia tinggal dan berapa jumlah komoditi yang dibelinya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan kredit perdagangan dalam negeri, yakni, kredit yang didapat buyer harus dipakai lagi untuk membeli barang, produk, dan komoditas berasal dari Jatim.

Hadir dalam Musrenbang sekitar 504 terdiri dari Forpimda, Setdaprov Jatim, Staf Ahli Gubernur Jatim, SKPD Prov. Jatim, Perwakilan provinsi lain yang berdekatan, kabupaten/kota, BUMN/BUMD/BUMS, Departemen/Non Departemen, DPRD Provinsi, Parpol, Perguruan Tinggi, BEM, LSM/Ormas, Perwakilan Donor, Dewan Riset Daerah (DRD) Prov. Jatim, dan Lintas Agama. (hery)