Jakarta, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo memaparkan best practices Jatimnomics di hadapan peserta Seminar Nasional Persaingan Usaha dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Kantor Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dalam menghadapi era perdagangan, Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan,Jatim memiliki konsep Jatimnomics sebagai konsep peningkatan daya saing Jatim agar bisa terus bersaing sekaligus upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Jatimnomics merupakan konsep pertumbuhan ekonomi pengembangan dari Indonesia Incorporated, sebagai sistem ekonomi khas Jatim. Konsep ini dipandang mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi di era globalisasi terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), menuju pertumbuhan ekonomi inklusif,” tuturnya.
Pakde Karwo menjelaskan, kesuksesan implementasi konsep Jatimnomics ini juga berdasarkan keterlibatan partisipasi masyarakat (participatory based development), serta adanya hubungan kemitrasejajaran kritis dan konstruktif antara gubernur dan legislator.
Melalui Jatimnomics, perekonomian terus tumbuh secara inklusif di atas rata-rata nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi meningkat, namun tingkat kemiskinan, pengangguran, gini ratio rendah. “Jatimnomics bisa jalan asal suasana politik antara pemerintah dan legislatornya damai,” kata Pakde Karwo.
Berdasarkan BPS Jatim, tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,44 persen dan nasional mencapai 4,79 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jatim mencapai 4,47 persen dan nasional mencapai 6,18 persen. Per September 2015, tingkat kemiskinan Jatim mencapai 12,28 persen. Sedangkan gini ratio Jatim tahun 2014 mencapai 0,37 di bawah nasional yang mencapai 0,41.
Lebih lanjut disampaikannya, terdapat tiga aspek Jatimnomics yang menunjang aktivitas ekonomi utama yakni aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar, aspek pembiayaan yang kompetitif, dan aspek pemasaran.
Aspek produksi dari segmen UMKM dan segmen besar dimulai dengan dukung infrastruktur ekonomi baik jalan tol, kereta api, Bandar udara, pelabuhan, penyediaan kawasan industri di Jatim, reregulasi yang mendukung perekonomian untuk melindungi masyarakat kecil. Selain perlindungan terhadap petani dan peternak melalui Pergub Jatim No. 2 Tahun 2013 (Pengendalian Barang Impor di Jatim termasuk SOP yang mengatur ijin bongkar beras impor), Perda Prov. Jatim No. 3 Tahun 20112 (Pengendalian Ternak Sapid dan Kerbau Betina Produktif), Pakde Karwo juga melindungi petani garam melalui Pergub Jatim No. 78 Tahun 2011 (Pengendalian Garam Impor dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat).
“Jatim sebagai provinsi produsen garam, benar-benar melakukan proteksi petani garam dari masuknya garam impor. Jatim menggudangkan garam-garam impor yang masuk. Pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat,” tegasnya.
Dalam aspek tersebut juga dilakukan penyiapan data UMKM karena terbukti dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. UMKM telah berkontribusi sebanyak 54,98 persen terhadap PDRB Jatim. Berdasarkan data BPS, jumlah UMKM semakin bertambah setiap tahunnya, pada tahun 2008 terdapat 4,2 juta UMKM, dan terus meningkat sampai tahun 2012 sebanyak 6,8 juta UMKM.
Dari angka tersebut, hanya 3.476 UKM yang siap ekspor hasil produksinya, perintis ekspor sebanyak 1.330 UKM. Sehingga perlu peningkatan integrasi antara UMKM dan usaha besar agar bisa bersaing dalam MEA. Salah satu upaya Pemprov Jatim meningkatkan kualitas UMKM adalah dengan meningkatkan kualitas SDM bagi wirausaha baru dengan membangun inkubator bisnis dan standarisasi keterampilan SDM yang melibatkan kerjasama dengan ITS dan Unibraw.
Pemprov Jatim terus berupaya meningkatkan dan menyiapkan SDM dengan kuaitas bagus yakni dengan adanya standarisasi keterampilan SDM melalui SMK mini berstandar internasional dan mencetak wirausaha. Hingga tahun 2014 terdapat 70 SMK mini dimana setiap kelas berisi 30 anak. Diharapkan dengan SMK Mini tercipta 24.300 tenaga kerja berstandar internasional.
“Bulan Maret 2016 lalu, sudah dilakukan MoU antara Jatim dengan Amerika Serikat mengenai community college atau keterampilan standar internasional. Sebelumnya juga ada kerjasama dengan Jerman, pengiriman SDM ke Jerman, ke Osaka dan rencana dengan Australia Barat dengan pendidikan vokasional. Berbagai upaya itu dilakukan agar SDM Jatim bisa diterima di dunia kerja internasional,” jelasnya.
Untuk aspek pembiayaan kompetitif, yaitu dengan menyinergikan potensi sumber pendanaan baik yang dimiliki oleh pemerintah melalui APBD, perusahaan seperti Bank jatim dan bank UMKM dengan model loan agreement. Untuk penjaminan kredit UMKM dilakukan oleh PT. Jamkrida sejak 2009.
Stimulasi juga digunakan khusus segmentasi UMKM yaitu memberikan bantuan sektor produktif seperti bantuan infrastruktur sarana produksi primer untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sektor produktif. Dan yang tidak kalah penting adalah intervensi pemerintah yang ditujukan untuk kelompok ekonomi lemah diantaranya rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang bersifat pemberdayaan dan sebagian kecil bersifat bantuan atau charity.
Untuk aspek pemasaran, Pemprov Jatim mengoptimalkan pasar domestik melalui 26 kantor perwakilan dagang (KPD) yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Ini dilakukan mengingat sebanyak 40 persen pasar ASEAN ada di Indonesia. KPD berfungsi sebagai fasilitator business to business (b2b) dan liaison officer. Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan penguatan pasar ASEAN dan global seperti rencana peresmian Jatim Mart di Singapura, G2G fasilitasi pembangunan exchange center di Surabaya dan Tianjin.
Dijelaskannya, pemerintah juga memberikan dukungan kepada usaha besar yakni memberikan fasilitasi pembangunan akses transportasi, regulasi, kemudahan dalam pengembangan usaha seperti business forum dan diplomasi ekonomi, memberikan government guarantee yakni kemudahan perijinan melalui P2T, percepatan pengadaan lahan, jaminan ketersediaan pasokan energi/listrik, serta iklim perburuhan yang demokratis.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Lampung Prof. Dr. Bustanul Arifin mengapresiasi konsep Jatimnomics yang disampaikan Pakde Karwo. Ia menganggap, Jatimnomics sebagai best practice Jatim yang menjadi potret terkini dari desain sustainable inklusif ekonomi.
Selain Pakde Karwo, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, MSi, dan Komisioner KPPU Dr. Chandra Setiawan, Ph. D juga menyampaikan materinya dalam Seminar Nasional tersebut. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengakui sering menerapkan konsep ekonomi yang disampaikan Pakde Karwo seperti Jatimnomics dalam kepemimpinannya di Kota Kediri.
Apresiasi Best Practices yang disampaikan Pakde Karwo nampaknya banyak disampaikan peserta Seminar Nasional. Salah satunya Aren dari Lembaga Administrasi Negara yang kagum akan pemaparan yang disampaikan Gubernur Jatim utamanya dalam melindungi masyarakat kecil. Agar bertahan di internasional, setiap daerah harus memiliki daya saiang. Jatim telah memiliki daya saing yang tertuang dalam Jatimnomics. (hery)
More Stories
GUBERNUR PASTIKAN DPRD KOTA MALANG SENIN DEPAN DI PAW
PAKDE KARWO, NILAI SAKIP HARUS BERDAMPAK KEPUASAN MASYARAKAT
RAIH PENGHRAGAAN KEPALA DAERAH INOVATIF