Jatim Tawarkan Kerjasama Pangan dengan DKI Jakarta

Surabaya, KabarGress.com – Jawa Timur yang menjadi lumbung pangan nasional menawarkan kerjasama pangan dengan DKI Jakarta. Tawaran itu menanggapi keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk kerjasama komoditas pangan khususnya beras dan daging sapi.

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menerima Wakil Gubernur DKI Jakarta Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/3) mengatakan, kerjasama ini akan dibahas melalui masing-masing instansi terkait untuk melihat potensi komoditas pangan yang dibutuhkan.

Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan, kontribusi komoditas pangan Jatim terhadap nasional tidak hanya beras dan daging sapi. “Jika dilihat dari berbagai komoditas pangan Jatim mengalami surplus, kecuali kedelai yang masih kekurangan.

Dicontohkan, komoditas beras memberikan kontribusi sebesar 19,76 persen kebutuhan nasional, jagung 40,37 persen, gula 49,69 persen, cabai rawit 32,53 persen, daging sapi 21,40 persen dan bawang merah 24,10 persen.

Berdasarkan data, tahun 2015, panen gabah kering giling di Jatim naik 650 ribu ton. Sedangkan komoditi pangan utama yakni beras surplus 4,94 juta ton. Selain beras, komoditi jagung juga surplus sebesar 3,4 juta ton. Untuk daging sapi, terdapat kelebihan, karena di Jatim, sapi dengan bobot 300-350 kg kelebihan 310-330 ribu kg/tahun.

Ia menjelaskan, provinsi Jabar gabah kering giling turun 800 ribu ton, dan Jateng turun 600 ribu ton. Sedangkan Jatim mengalami kenaikan sekitar 650 ribu ton gabah kering giling. “Ini paling tinggi se-Indonesia. Sedangkan untuk komoditas kedelai kita masih defisit,” jelas Pakde Karwo.

Lbih lanjut Pakde Karwo menambahkan, surplus beras terjadi karena strategi yang dilakukan terhadap pertanian telah harmoni dengan kondisi kekeringan, Sebab pengairan untuk pertanian di Jatim lebih sedikit dibanding dengan propinsi lain. ” Dengan kondisi air yang sedikit, Pemprov Jatim bisa melakukan efisiensi air sebanyak 10 persen,” tambahnya .

Ia menjelaskan. panen di Jatim bisa dilakukan sepanjang tahun, karena daerah aliran Sungai Brantas, lahan pertaniannya memiliki indeks pertanaman (IP) sebanyak 3, sedangkan untuk daerah aliran Sungai Bengawan Solo 1,8. “IP yang bagus di Sungai Brantas ini yang mendukung surplus beras Jatim. Jika perbaikan di aliran Sungai Bengawan Solo selesai, maka Jatim bisa surplus 5 juta ton beras per tahun,” ujarnya.

Mengenai komoditas daging sapi, untuk menurunkan harga di Jakarta, pengirimannya bisa dilakukan melalui jalur kereta api double track dengan penggudangannya di Jatim, demikian juga penggemukan sapi.

Pakde Karwo juga menyampaikan, pemerintah harus memiliki buffer stock sendiri terhadap komoditas pangan agar tidak dipermainkan pasar. Buffer stock bisa sebagai stabilisasi harga pangan. Selain itu, menjaga stabilitas harga pangan bisa dilakukan melalui pemberian subsidi ongkos angkut untuk memotong rantai distribusi dari D1 (produsen) langsung menuju ke D4 (konsumen atau pasar). Subsidi ongkos angkut diberikan komoditas pokok seperti gula, beras, tepung dan minyak goreng. “Jika kebutuhan pangan terpenuhi, maka bisa mempertahankan stabilisasi harga,” imbuhnya.

Sementara itu, Wagub DKI Jakarta Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki dan mengkaji kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Jatim terutama dari stabilisasi harga pangan di DKI Jakarta. “Jakarta bukan produsen pangan. Produsen pangan nomor satu untuk Indonesia adalah Jatim. Untuk itu, DKI Jakarta menjajaki dan menindaklanjuti kerjasama dengan Jatim terhadap stabilisasi harga pangan. Harga pangan meliputi daging, beras, serta kebutuhan lain yang dianggap perlu dan sangat berpengaruh kepada kebutuhan pasar di Jakarta,” katanya.

Ia memuji Pakde Karwo yang mampu menjadi “good father” atau ayah yang baik bagi masyarakat Jatim. Pemprov Jatim mampu memberikan subsidi ongkos angkut yang dapat memotong mata rantai distribusi. “Pemerintah harus menjadi good father bagi rakyat untuk memotong mata rantai distribusi barang agar nilai lebih bisa sampai ke konsumen. Pemerintah harus mengintervensi pasar ketika ada gejolak pasar yang akan merugikan konsumen,” jelasnya.

Dalam rangka memotong mata rantai distribusi, Pemprov DKI Jakarta akan bekerjasama dengan PT. KAI untuk distribusi dari Jatim ke Jakarta melalui jalur double track. Dengan demikian DKI Jakarta bisa mensubsidi transportasinya, dan harga pangan bisa stabil. (hery)