Pakde Karwo Tekankan Tiga Hal Penting untuk Anggota Korpri

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menekankan tiga hal penting untuk anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Yakni, pemberdayaan, partisipatoris, dan pelayanan publik. Ketiga hal tersebut dilakukan anggota Korpri sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 hanya satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan yakni dengan pelayanan publik. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, untuk meningkatkan kesejahteraan bisa dilakukan melalui pemberdayaan, partisipatoris dan pelayanan publik,” ujarnya saat membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Korpri Jawa Timur Tahun 2016 di Hotel Singgasana Surabaya, Rabu (24/2).

Soekarwo yang juga sebagai Penasehat Dewan Pengurus Korpri Prov. Jatim mengatakan, pemberdayaan, partisipatoris, dan pelayanan publik merupakan intisari UU No. 23 Tahun 2014 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik yang demokratis dapat dilakukan melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat juga harus dilibatkan dalam kebijakan pelayanan publik,

“Anggota Korpri jangan hanya fokus pada pelayanan publik, tetapi juga harus melakukan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (partisipatoris). Tidak hanya anggota, tetapi pemimpin harus terlatih untuk melakukan ketiga hal tersebut, serta menguasai regulasi dan implementasinya,” tegas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Lebih lanjut disampaikannya, melalui Musprov ini, anggota Korpri harus mampu memperkuat profesionalisme dalam birokrasi. Sebab, sebagai anggota Korpri tidak cukup hanya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, tetapi harus menggerakkan pemberdayaan dan melibatkan masyarakat yang diajak atau dilayani untuk mengambil keputusan (partisipatoris).

Menurutnya, pemikiran tiga langkah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah tumbuh di Jatim sejak tahun 2011 melalui konsep yang dinamakan citizen charter. Yakni, pelayanan dengan melibatkan masyarakat (citizen). Citizen charter menjadi solusi bagi pelayanan publik di Jatim.

Dijelaskan, di Jatim, sudah melakukan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Pelayanan publik bisa diubah di luar jam kerja, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan baik, melalui kesepakatan antara yang dilayani dan yang melayani. Sebagai contoh, jam kerja Puskesmas di salah satu daerah di Jatim mulai dari jam 4 sore hingga 10 malam. Jam kerja ini menyesuaikan dengan masyarakat di sekitarnya yang mayoritas sebagai petani. Sebelum jam kerja tersebut diterapkan, pemerintah melalui pihak Puskesmas mengajak masyarakat untuk menentukan jam kerja tersebut.

Ia juga mengingatkan para pemimpin birokrat harus terlatih untuk pemberdayaan (empowering), tidak bisa diotoriter. Selain itu, harus terus melakukan inovasi pelayanan publik. Dalam 99 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia, terdapat 22 inovasi pelayanan publik terbaik berasal dari Jatim. Bahkan tahun lalu, Jatim masuk top 9 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia. Yang masuk inovasi tersebut adalah Jatimnomics sebagai solusi ekonomi global.

“Kalau empowering harus profesional, menguasai regulasi dan implementasi. Tidak bisa seorang pimpinan birokrasi tidak menguasai regulasi dan implementasi. Di situlah ditemukan cara mengajak anggota dan yang dilayani untuk berbicara,” jelasnya.

Sebagai manfaat penggunaan citizen charter di Jatim, tingkat kesenjangan (disparitas) di Jatim dalam konsep pembangunan sosial berupa Gini Ratio mencapai 0,37 lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,41. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 pun mencapai 5,44 persen berada di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, Keynote Speaker Musprov IV Korpri Jatim Tahun 2016 Prof. Rhenald Kasali mengatakan, mesin birokrasi harus dipercepat. Birokrat dalam hal ini anggota Korpri, harus proaktif dalam menghadapi segala tantangan seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, birokrat harus memiliki tiga hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni pemahaman (understanding), perencanaan (planning), dan pengimplementasian (implementing).

Dijelaskan, pemahaman dapat dilakukan dengan mengetahui kompetisi ekonomi yang sedang berlangsung saat ini, sumber daya dan pemasaran seperti di Jatim telah membuka kantor perwakilan dagang di 26 provinsi di Indonesia. Perencanaan dapat dilakukan dengan mengetahui kultur sumber daya manusia, nilai-nilai, infrastruktur.

Sedangkan pengimplementasiannya dilakukan dengan match maker, service delivery, dan direct selling.

Dalam kesempatan itu, Rhenald Kasali mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pakde Karwo dalam memimpin Jatim. Pakde Karwo berhasil membuat inovasi untuk memajukan Jatim melalui Jatimnomics, menggerakkan industrialisasi dengan membuat SMK Mini di sejumlah daerah di Jatim.

“Jatimnomics adalah sebuah inovasi, agility dalam ekonomi. Konsep ini bisa menjadi role model bagi Indonesia dan dibuat bukunya. Pakde Karwo juga mampu menggerakkan industrialisasi di Jatim melalui SMK Mini. Industrialisasi tidak bisa bergerak, jika tenaga SMK tidak ikut digerakkan,” imbuh Rhenald Kasali yang juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI).

Musprov yang memiliki agenda utama memilih Pengurus Dewan Pengurus Korpri Jawa Timur masa bakti 2016-2021 tersebut dilaksanakan selama tiga hari yakni 23-25 Februari 2016.

Wakil Ketua I Dewan Pengurus Korpri Jatim, Akmal Boedianto mengatakan, tujuan dilaksanakan Musprov adalah sebagai tindak lanjut atas hasil Munas VIII Korpri Tahun 2015. Dengan hasil munas tersebut, maka Jatim menggelar musprov dengan agenda, menilai pertanggungjawaban kepengurusan DPP Korpri Jatim masa bakti 2010-2015 dan pembentukan pengurus DP Korpri masa bakti 2016-2021. (hery)