2016 Jatim Siap Gaet Rp75 Triliun Investasi

Jakarta, KabarGress.com – Untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di segala bidang serta diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur H Soekarwo menanda tangani naskah kesepahaman dengan Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Anton Setiadji, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala BKPM Franky Sibarani disaksikan oleh Presiden RI Jokowi dan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Peresmian Pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) tahun 2016 dan Peluncuran Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi di Kawasan Industri serta Peningkatan Layanan Izin Investasi 3 Jam untuk Bidang Infrastruktur yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (22/2).

Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mempercepat dalam hal memberikan layanan perizinan kepada investor serta fasilitasi proyek-proyek investasi dimana hal tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing investasi. “Membaiknya iklim investasidi Jawa Timur dan kondisi keamanan yang kondusif menjadikan Jawa Timur memiliki daya tarik dan menjadi tujuan investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Daya beli masyarakat yang mulai membaik juga menjadikan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para investor. Selain hal tersebut, infrastruktur yang memadai dan kondisi politik yang harmonis antar Kepala Daerah, juga menjadikan Jatim sebagai primadona untuk berinvestasi”, ungkap pria yang akrab di panggil Pakde Karwo ini.

“Di tahun 2016 ini, Pemprov Jatim melalui Badan Penanaman Modal (BPM) Daerah Jatim berupaya untuk menggaet investasi sebesar Rp75 Trilliun dari izin prinsip yang sudah mengajukan untuk tahun 2015 mencapai Rp172,57 triliun dengan komposisi PMA Rp130,75 triliun, PMDN Rp42,32 triliun. Pada tahun 2015 Jawa Timur mampu meraih investasi sebesar Rp67,91 Trilliun. Dengan ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Jawa Timur dimana pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada diatas rata-rata nasional”, ujar Pakde Karwo sapaan Gubernur Jatim ini usai penandatanganan.

Pakde Karwo menambahkan, “Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jatim telah membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokasi pelayanan perizinan dalaam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan. Diharapkan dengan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) ini pelayanan menjadi lebih transparan, terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P2T tersebut terdapat 17 sektor (SKPD) dan melayani lebih dari 179 perizinan dan non perizinan. P2T juga telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian prosedur atau persyaratan”.

Menurut Pakde Karwo untuk tingkat Provinsi Jatim dengan ketentuan baru ini sangat bisa dilakukan, “Yang menjadi persoalan justru perijinan lanjutan, yaitu di tingkat Kabupaten dan Kota ini yang harus dipotong dan dilakukan reregulasi,” lanjut Pakde Karwo.

Ditambahkan oleh Kepala BPM Daerah Jatim, Lili Soleh bahwa untuk merealisasikan target yang diharapkan Pakde Karwo pihaknya akan melakukan skala prioritas penanganan. “Investasi yang lebih dari Rp. 20 miliar, akan kita lakukan jemput bola dengan memberikan informasi layanan perijinan yang baru ini kepada investor. Investor yang terbanyak berasal dari Singapura, Amerika, Australia Barat dan Korea,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyampaikan, “sinergi pusat pusat dan daerah diperlukan untuk mencapai target realisasi investasi senilai Rp 3.500 Triliun sejak 2015 hingga 2019. Nilai ini lebih dari dua kali lipat capaian realisasi investasi periode sebelumnya. Pemerintah juga menargetkan untuk meningkatkan realisasi investasi di luar Jawa dari 43% pada tahun 2015 yang lalu, menjadi 62% pada tahun 2019, sehingga perlu di imbangi kesiapan Pemerintah Daerah.

Selain hal tersebut, Pemerintah juga memberikan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi dan investor dapat langsung membangun proyek mereka setelah mendapat Izin investasi atau izin prinsip, baik PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah. “Secara pararel, perusahaan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal), serta izin pelaksanaan lainnya. Izin pelaksanaan tersebut diselesaikan sebelum perusahaan melakukan produksi secara komersial”, tutur Franky.

Kemudahan lainnya yang diluncurkan pada acara tersebut adalah pemberlakuan layanan izin investasi 3 jam untuk investasi bidang infrastruktur. Pemberlakuan layanan tersebut ditandai dengan penandatangan MoU antara Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota yang terkait. Dari data BKPM, tercatat hingga 18 Februari 2016, 20 perusahaan telah memanfaatkan layanan izin investasi 3 jam yang telah memfasilitasi investasi senilai Rp54 Trilliun dengan rencana penyerapan tenaga kerja 15.939 orang.

Presiden Jokowi dalam pesannya menekankan agar masing-masing daerah memberi perhatian soal investasi ini. “Saat ini kita sudah memasuki era kompetisi antar negara. Maka perlu ada niat dan kemauan untuk memberi dan mempermudah ijin investasi. Saya lebih menekankan investasi dibidang infrastruktur, karena ini basic dari pembangunan dan fasilitas investasi. Dan yang kedua adalah deregulasi, saya minta daerah jangan nambahi peraturan yang menghambat investasi, hal ini akan mempersulit investor untuk menanamkan modalnya ke daerah,” tambah Jokowi.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 109 dalam pelayanan investasi dari 189 negara ramah investasi, sementara Malaysia kini berada pada peringkat ke-18 dan Thailand pada peringkat 18 serta Vietnam peringkat 78. Saya malu kalau masih pada peringkat diatas 100, harapan saya dengan penandatanganan ini menjadi peringkat sekitar 40-an,” tambah Jokowi.

Selain Jawa Timur, kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Guberrnur Banten dengaan Kapolda Banten, Gubernur Jawa Barat dengan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya, Gubernur Jawa Tengah dengan Kapolda Jawa tengah, Gubernur Sulawesi Selatan dengan Kapolda Sulawesi Selatan dan Gubernur Sumatera Utara dengan Kapolda Sumatera Utara. (hery)