Pakde Karwo; Pemimpin Harus Berani Lakukan Reregulasi

Surabaya, KabarGress.com – Seorang pemimpin harus jujur dan berani melakukan perubahan kebijakan bila kebijakan sebelumnya sudah tak lagi bisa mengakomodasi problema terkini, maka perlu dilakukan reregulasi. Yang penting perubahan tersebut bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan rakyatnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional “Restorasi Kebijakan Ekonomi Untuk Percepatan Kemandirian Bangsa” di Bumi Hotel Surabaya, Kamis (28/1/2016).

Peraturan pemerintah, kata Soekarwo, dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan malah sebaliknya. Karena itu, bila peraturan yang dibuat sudah tak lagi cocok, maka pemerintah harus jujur dan berani mengambil risiko untuk menggantinya. “Dan hal itu sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti melarang Beras, Daging, Gula Hortikultur dan sapi import,” tegasnya.

Ia mengatakan, regulasi atau peraturan yang dibuat pemerintah harus selalu berpihak pada masyarakat kecil. Ini karena tugas pemerintah adalah mendengarkan suara yang tidak terdengar sehingga mereka yang tidak terdengar itu benar-benar ada serta kelihatan keberadaannya.

Itulah pentingnya re-regulasi atau menata kembali dan memperbaiki peraturan. Sebab pembangunan dapat berjalan dengan baik kalau pemerintahnya mau mendengarkan jeritan masyarakat. Pembangunan itu bisa langsung dirasakan masyarakat kalau pemimpinnya mau turun serta bersentuhan dengan masyarakatnya.

Menurut pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu, sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945, pembangunan inklusif itu tak hanya diukur dari keberhasilan di bidang ekonomi saja. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari keberhasilan di bidang pendidikan, kesehatan serta penurunan angka kemiskinan Sebab, seseorang baru bisa menaikkan derajad kesehatan dan kesejahteraannya bila orang tersebut sudah memperoleh pendidikan dengan cukup atau baik.

Untuk itu, Pemprov. Jatim sudah mereregulasi beberapa peraturan. Yang pertama dirubah adalah kebijakan tentang perbaikan pendidikan dan kesehatan. Ini dilakukan karena kedua bidang ini yang bisa memperbaiki derajad kehidupan rakyat Jawa Timur. Di bidang pendidikan, Pemprov. Jatim merubah komposisi sekolah umum (SMA) dari 60 % menjadi 30 % dan sekolah Kejuruan (SMK) dari 40 % menjadi 70 %, dengan komposisi seperti ini diharapkan tenaga-tenaga terampil yang siap bekerja bisa tersedia dan dapat terserap oleh pasar.

Untuk masalah ini, mulai tahun 2014 lalu Pemprov. Jatim telah mendirikan SMK Mini sebanyak 270 SMK dengan lulusan 24.300 tenaga kerja yang difokuskan pada Ponpes yang tersebar se Jatim. Untuk membangun SMK mini, Pemprov. Jatim menjalin kerjasama dengan Jerman. Tujuannya agar setiap lulusan SMK ini memiliki standart Internasional dan jerman siap menampung. Sebab, jurusan yang dipilih pada setiap SMK ini disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Jerman.

Selain membangunan SMK Mini, pemprov. Jatim juga telah mendirikan Pondok Kesehatan pada setiap desa, Tujuannya agar derajad kesehatan masyarakat yang ada di pelosok desa se jatim dapat tertangani dengan baik. Dengan begitu perbaikan masalah kesehatan masyarakat jatim akan tertangani. Selain masalah pendidikan dan kesehatan, Pemprov. Jatim mendirikan koperasi wanita di 8.506 desa se Jatim dengan memberikan dana hibah sebesar Rp25 Juta setiap Koperasi sebagai modal awal.Jika pengelolaannya bagus maka tahun berikutnya diberi tambahan modal sebesar Rp25 Juta lagi.

Sementara itu Perwakilan dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Dr. Hendri Saparini .memberikan pendapatnya tentang pentingnya Restorasi Kebijakan Ekonomi untuk Percepatan Kemandirian Bangsa yaitu bahwa seorang pemimpin itu harus jujur dan berani melakukan perubahan. Mengapa? Karena perubahan itu perlu dan sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Tujuannya agar kebijakan yang dibuat itu bisa selaras dengan kondisi masyarakat.

Dengan perubahan tersebut , maka diharapkan adanya perbaikan capaian- ekonomi dan sekaligus ketimpangan-ketimpangan di dalam negeri tidak lagi menjadi issue besar tetapi dirangkum kembali. Alasannya, karena bahan atau undang-undang ekonomi nasional masih belum ada. Namun, di Jawa Timur sudah ada system ekonomi yang sudah bagus. Yaitu dengan Restorasi kebijakan dengan menekan biaya, waktu ijin usaha dan memberikan kemudahan dalam penyediaan lahan atau tanah serta listrik.

Ditempat yang sama Prof. Dr. Chandra Fajri Ananda mengatakan, kalau Indonesia ingin menjadi lebih baik dan bagus ya… contohlah apa yang telah dilakukan Jawa Timur. Karena pembangunan itu bisa berhasil kalau diawalai dari daerah dan disinergikan dengan program yang ada. ” Apa yang telah dilakukan Pakde Karwo bersama Gus Ipul mulai periode pertama itu memang sudah benar dan bagus yaitu menggunakan APBD untuk rakyat atau pro rakyat, khususnya masyarakat miskin. Inilah yang harus ditiru oleh propinsi-propinsi lain,” tegasnya.

Memang Jawa Timur selalu menjadi barometer dan contoh bagi Indonesia, bahkan sejak jaman Majapahit sudah sudah ada Sumpah Palapa dan Bhineka Tunggal Ika serta pancasila yang hingga saat ini menjadi dasar Negara kita. (hery)