Gus Ipul: BPJS Kesehatan Harus Mengedepankan Upaya Preventif dan Promotif

Surabaya, KabarGress.com – Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf meminta BPJS Kesehatan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif di Tahun 2016 untuk menekan jumlah orang sakit. Hal ini dikarenakan masih tigginya pengguna BPJS Kesehatan untuk berobat di klinik, puskesmas atau rumah-rumah sakit di Jatim. Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat evaluasi akhir tahun terkait Program Jaringan Kesehatan Nasional di Ruang Brawijaya lantai 2 Kantor Gubernur Jatim, Rabu (30/12).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim, salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan adalah dengan memasyarakatkan gaya hidup sehat, pola makan yang baik serta olahraga teratur. “Ke depan kita ingin BPJS lebih menekankan pada upaya preventif dan promotif sebagai upaya menekan angka jumlah orang sakit”, ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa masalah terkait pelaksanaan BPJS di Jatim. Diantaranya soal pelayanan. Masih banyak kasus pasien ditolak dari rumah sakit karena menggunakan kartu BPJS. Selain itu, prinsip gotong royong masih belum tampak dalam pelaksanaan BPJS. Terkait masalah pelayanan, Gus Ipul meminta pihak-pihak terkait untuk segera menyusun peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di Rumah Sakit. Hal ini untuk menghindari kasus ditolaknya pasien BPJS di rumah sakit. Ia menambahkan, ke depan peraturan terkait BPJS ini akan lebih ketat, sehingga pihak-pihak yang tidak mendukung pelaksanaan program BPJS Kesehatan akan mendapat teguran dan sanksi.

Ia menambahkan, saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham tentang BPJS Kesehatan, Gus Ipul minta agar masyarakat terus diedukasi dan diberi informasi tentang program-program BPJS. “BPJS ini terkait kepentingan bersama, tidak hanya masalah orang sakit”, ujarnya.

Keikutsertaan masyarakat Jatim dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tahun 2015 mencapai 21.762.766 jiwa, jumlah ini meningkat dari Tahun 2014.

Rapat evaluasi akhir tahun ini menurut Gus Ipul bertujuan mengetahui data-data serta laporan terkait penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jatim sepanjang Tahun 2015. “Data-data yang kita dapat dari evaluasi ini berguna bagi pemerintah dalam mengambil keputusan”, ujarnya.

Di akhir, Gus Ipul meminta pihak-pihak terkait untuk saling bekerjasama dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Dinas Sosial diminta untuk segera menuntaskan masa transisi dari Jamkesda ke Kartu Indonesia Sehat (KIS). Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga diminta untuk bekerjasama dengan BPJS dalam mendorong kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU).

Sementara itu, Kepala Divisi Regional III BPJS Kesehatan Jatim, Mulyo Wibowo, menyatakan masih banyak badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja penerima upah dalam BPJS. “Salah satu alasannya untuk badan usaha menengah ke atas, karena mereka menggunakan asuransi kesehatan lain atau swasta sehingga tidak mau dobel asuransi,” tuturnya.

Badan usaha di Jatim hingga saat ini mencapai lebih dari 50.000 badan. Dari jumlah tersebut yang ikut BPJS,sekitar 26.000 badan usaha. Dengan target pekerja yang ikut mencapai 4,7 juta pekerja. Untuk penerimaan iuran, Jatim sepanjang tahun 2015 ditarget Rp6,4 triliun. Dengan Rp3,2 triliun dari dana APBN melalui program PBI, sisanya Rp3,2 triliun dari yang dikoleksi dari iuran peserta di Jatim. Dari keikutsertaan mandiri, iuran yang seharusnya diterima mencapai Rp616 miliar. Tapi ternyata hanya mencapai Rp404 miliar. (hery)