Menpan RB Puji Reformasi Birokrasi Jatim

Surabaya, KabarGress.com – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yudi Chrisnandi memuji reformasi birokrasi yang telah dilakukan Pemprov Jatim. Pernyataan tersebut disampaikan seusai mengikuti paparan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (27/10).

Menurutnya, jajaran pemerintahan daerah di Jatim telah bekerja keras dan sangat mendukung meningkatkan kinerja pemerintahan. Terutama pada pencapaian Indeks Kinerja Utama reformasi birokrasi yang dinilai cukup pesat.

Lanjutnya, Pakde Karwo Gubernur Jawa Timur adalah gubernur ke dua setelah DI Yogyakarta yang mempunyai program-program Indeks Kinerja Utama yang ditetapkan bersama-sama sebelumnya. Jadi penetapan tersebut disampaikan terselebih dahulu kepada pemerintahan daerah sebelum dilakukan perencanaan.

Artinya mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah terlebih dahulu setelah dicanangkan reformasi birokrasi di wilayahnya. “Pemprov Jatim telah menetapkan 8 indikator kinerja utama dan capaian-capaiannya terlebih dahulu sebelum melakukan perencanaan dan hal tersebut sangat didukung pemerintahan daerah. Saya sangat bangga dengan perkembangan tersebut meskipun penilaian dari timnas belum akhir,” katanya.

Lanjutnya, Kementerian PAN RB mengharapkan. Jatim dan jajaran pemerintahan daerahnya bisa menjadi menjadi leading sector penggerak reformasi birokrasi nasional berkelas dunia. Paparan Pakde Karwo tadi dapat disimpulkan untuk menggerakan mesin ekonomi dalam rangka memperbaikai taraf kehidupan rakyat. “Paparan Pak Gubernur tadi mengaitkan antara kinerja pemerintah dengan capaian pembangunan serta kesejahteraan rakyat. Sense of bisnis yang kuat dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.,” ujarnya.

Dia memuji langkah Pemprov Jatim yang selangkah lebih maju dalam menerapkan reformasi birokrasi berbasis kinerja ke birokrasi dinamis, padahal pemerintah pusat yang akan memulai setelah tahun 2019. Jatim telah berhasil melaksanakan birokrasi dengan ide dan kreativitas untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan.

“Lokomatif penggerak perubahan reformasi birokrasi nasional bisa dimulai dari Jatim. Sekalipun DI Jogjakarta telah melakukan reformasi terlebih dahulu namun dampaknya sangat kecil dibanding Jatim yang mempunyai 38 kabupaten dan kota. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut ” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo menyatakan program SAKIP dengan melakukan proses bukan out put. Pola partisipatoris menjadi landasan dasar pelakasanakan kinerja birokrasi. “Sebelumnya konsep kinerja birokrasi top down namun saat ini dirubah menjadi pola partisipatoris yang akan berdampak baik pada kinerja organisasi, indeks kinerja utama meningkat, masalah gender, IPM dan lain sebagainya,” kata Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini.

Presentasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan evaluasi SAKIP yang telah diselenggarakan sebelumnya.pada tanggal 30 Agustus 2015. “Presentasi ini selain selurubh pejabat eselon II dilingkungan pemprov Jatim juga diundang 99 Bupati/walikota dengan pertimbangan pemkab/pemnkot tersebut telah meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja” kata Sekdaprov Jatim Dr.H. Ahmad Sukardi.

Ke 9 pemerintahan tersebut yakni Kabuipaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, kabupaten Pamekasan, Kabupaten Malang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung dan Kota Malang. (hery)