Dunia Pendidikan Surabaya Dirundung Banyak Masalah

Surabaya, KabarGress.com – Nasib sekolah swasta di Kota Surabaya ibarat air tenang menghanyutkan, di tengah susahnya menjaga kelangsungan aktivitas belajar mengajar, kalangan pengelola sekolah maupun pendidik dihinggapi beragam keresahan. Baik menyangkut kesejahteraan profesi,  ketatnya persyaratan administrasi untuk memperoleh bantuan operasional sekolah (BOS) serta mutasi atau pemindahan lokasi mengajar.

Ungkapan tersebut mengemuka di tengah forum silaturahmi antar-sekolah swasta di RM. Agis, Surabaya, Kamis (14/10/2015), yang berlangsung sejak selepas siang hingga sore hari dihadiri pelbagai kalangan guru dan kepala sekolah.  Antara dari PAUD, TK, dan SD/MI maupun SMP/MTs, SMK/SMA serta Madrasah Aliyah. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Dr. Rasiyo, calon Walikota Surabaya periode 2015 – 2019.

Karena Rasiyo dikenal sebagai sosok yang merintis profesinya sebagai guru SD, SMP, pengawas sekolah hingga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka momen silaturahmi tersebut berubah menjadi  ajang pencurahan isi hati (curhat) yang meresahkan kehidupan kaum guru dan pengelola sekolah.

Drs. Sahudi, MSi, pemrakarsa acara menyatakan, “Kebijakan-kebijakan yang berlangsung dalam lima tahun terakhir kiranya belum berpihak pada kepentingan teman-teman. Karena itu jangan heran apabila mereka merasa capek untuk berharap adanya perbaikan.” Lebih lanjut dia katanya,  diantara yang meresahkan adalah masalah mutasi. Dampaknya ada sebelas orang yang merasa tertekan memikirkan masalah mutasi sehingga stress kemudian meninggal dunia.

Mendengar hal itu Rasiyo menuturkan, garis hidup seseorang itu memang merupakan kehendak Tuhan tetapi jika ada masalah yang memicu sehingga hidupnya tidak merasa nyaman, stress maka orang tersebut akan bernasib malang. “Masalah mutasi itu memang perlu pertimbangan yang cermat dan perlu kebijakan yang mendalam. Apakah mutasi itu didasari penilian karena kinerjanya buruk atau dipromosikan ke posisi yang lebih baik, semuanya perlu dipertimbangan dengan hati-hati.

Dari pihak SMA. Barunawati meningkahi, “pihak kami sudah tidak memungut uang gedung dan bentuk-bentuk sumbangan dari wali murid tapi nyatanya belum juga memperoleh dana BOS karena persyaratan administrasi yang begitu ketat. Diantaranya sertifikat tanah dan surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Padahal kami berdiri di atas milik tanah Pelindo dan sudah berlangsung puluhan tahun. Dengan persyaratan seketat itu akhirnya kami kesulitan memperoleh dana BOS yang sebetulnya sangat dibutuhkan oleh anak didik kami.”

Dia kemudian menyatakan, “kami berharap Pak Rasiyo bias menjadi Walikota Surabaya karena beliau  pernah hidup dan berkembang di dunia pendidikan sehingga kami bias punya harapan kembali agar dunia pendidikan di Surabaya menjadi lebih baik.”

Merespon beragam keluhan tersebut Dr. Rasiyo serasa melihat dunia masa lalunya. Dia  pernah menjadi guru SMPN 12 Surabaya tahun 1975-1984 lalu menjadi Kepala SMPN 1 Paciran, Lamongan, Kepala SMPN 1 Cerme Gresik hingga menjadi Pengawas Sekolah Kab. Sumenep, Kepala Bidang Menengah Umum hingga Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, dan  sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.  “Di Indonesia bisa baru saya yang berlatar guru sekolah yang dipercaya sebagai Sekdaprov,” tuturnya calon Walikota Surabaya yang berpasangan dengan Lucy Kurniasari, mantan anggota DPR RI dan aktivits LSM.

Lebih jauh Rasiyo menjelaskan tentang persyaratan admistrasi yang dirasa membelenggu, “sebetulnya masalah administrasi tidak perlu dilakukan secara ketat karena perlu mempertimbangkan realita. Kalau kenyataannya suatu sekolah sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik maka tidak perlu dipersulit malah perlu dibantu agar bisa lebih berkembang. Dana BOS itu kan dana yang diperoleh dari rakyat atas pembayaran pajak maka sepatutnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat.” (tur)