Jatimnomics sebagai Solusi untuk Hadapi MEA

Surabaya, KabarGress.com – Konsep Jatimnomics menjadi solusi jitu untuk menghadapi era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konsep Jatimnomics merupakan trisula strategi pembangunan yang terdiri dari peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pembiayaan yang kompetitif, serta pengembangan perdagangan/pasar.

“Jatimnomics adalah pengembangan dari Indonesia Incorporated menjadi sistem ekonomi khas Jatim, dari Jatim untuk Indonesia. Jatimnomics sebagai solusi tidak untuk Jatim, tetapi untuk Indonesia. Model saling memperkuat,” ujar Gubernur Jatim Dr. (H.C.) Dr. H. Soekarwo saat menyampaikan pidato dalam Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Ekonomi oleh Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di Aula Garuda Mukti Lantai V Kantor Manajemen Kampus C Unair, Sabtu (22/8/2015).

Lebih lanjut disampaikannya, Jatimnomics berangkat dari pemikiran ekonomi kekeluargaan yang menekankan, potensi atau kekayaan dimiliki sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ini merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Kekhasan kultur di Jatim, pemerintah, legislatif, tokoh agama, tokoh masyarakat terus dilakukan dialog.

Dengan konstruksi Jatimnomics, kinerja pembangunan ekonomi Jatim mampu menghasilkan produk dengan daya saing yang kompetitif di pasar domestik maupun pasar global dan mampu mendorong sistem produksi nasional dari aktivitas pasar domestik nasional di 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD).

“KPD bukan dari government to government tetapi business to business. Hasilnya sungguh luar biasa, Jatim menjadi pusat logistik dan connectivity Indonesia bagian Timur. Tentunya ini untuk mencukupi kebutuhan konsumsi maupun pasokan bahan baku industri nasional, mampu menekan defisit transaksi berjalan, dan bakan menghasilkan neraca transaksi berjalan akan surplus di level nasional,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Dengan Jatimnomics, konsep ekonomi kerakyatan bisa berdampingan dengan liberalisme. Kolaboratif dengan desain yang dilakukan pemerintah. Yang kecil harus diberikan insentif dan didorong, yang besar diberikan jaminan (government guarantee).

Dalam peningkatan basis produksi UMKM dan besar, pemerintah hadir untuk mendesain dan memiliki kebijakan agar produk UMKM memiliki daya saing yang baik di pasar domestik dan global. Sedangkan pada usaha besar, pemerintah hadir dalam bentuk memberikan jaminan (guarantee) berupa kemudahan perijinan, pasokan power / listrik, energi, menjamin iklim buruh yang demokratis, serta membantu percepatan pengadaan lahan untuk kepentingan investasi.

“Kegiatan produksi dimaksud dicapai paradigma inklusif serta dibarengi dengan inovasi kebijakan dan strategi maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat,” katanya.

Untuk pembiayaan yang kompetitif, terdapat sinergi potensi sumber pendanaan baik yang dimiliki APBD, perusahaan daerah (BUMD) seperti Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim, maupun pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM). Pembiayaan yang didesain Pemprov Jatim memiliki kekhususan yakni peran pemprov untuk mendesain sistem pembiayaan melalui pola APEX Bank antara Bank Jatim dengan BPR di Jatim, kebijakan alokasi kredit dengan bunga kompetitif di Bank UMKM maupun kebijakan tambahan plafon kredit untuk UMKM pada Bank Jatim.

“Ada linkage program antara Bank Jatim dengan Bank UMKM Jatim untuk membantu UMKM di Jatim. Inisiatif pembentukan APEX Bank Jatim ini diharapkan mampu mendorong bank-bank BUMN untuk mengambil langkah serupa, sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi UMKM di Jatim,” ujarnya.

Dikatakan, mengoptimalkan pangsa pasar produk Jatim pasca proses produksi, Pemprov Jatim mengkonstruksi sistem pasar yang dapat mengakselerasi pangsa pasar domestik. Kebijakan akselerasi pasar komoditi di tingkat regional Jatim melalui pasar lelang di Pasar induk Puspa Agro, akselerasi pasar di tingkat nasional melalui pembukaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD), serta akselerasi pasar global melalui penempatan penghubung di 6 kota di lima negara. Ini menjadi konstruksi Pemprov Jatim untuk meningkatkan pangsa pasar produksi Jatim.

“Dalam peningkatan pangsa pasar produk Jatim, sisi lain dari pasar juga menjadi bagian penting dalam membangun pasar yang memiliki harmonisasi informasi sehingga inflasi dapat dikendalikan. Salah satu inovasi pentingnya yakni bantuan ongkos angkut dari APBD Provinsi untuk beberapa komoditas bahan pokok guna memberikan perlindungan kepada konsumen dari sistem pasar yang liberal,” imbuh Pakde Karwo.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Airlangga Surabaya Prof. Dr. Moh. Nasih, SE, MT, Ak., CMA mengatakan, dasar pertimbangan pengusulan gelar Doktor Honoris Causa kepada Gubernur Jatim dalam bidang Ilmu Ekonomi Unair yakni memiliki karya atau prestasi tacit knowledge yang memiliki potensi dikembangkan menjadi explicit knowledge di perguruan tinggi dan bermanfaat bagi kesejateraan masyarakat.

Dikatakan, karya Pakde Karwo salah satunya yakni pembangunan ekonomi di Prov. Jatim. Hasil nyatanya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Jatim semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan angka PDRB, penurunan angka kemiskinan di Jatim, kenaikan nilai ekspor migas dan non migas, kemudahan investasi dengan memberikan jaminan pemerintah dan efisiensi birokrasi.

“Biasanya dalam pertumbuhan yang tinggi diikuti dengan peningkatan disparitas. Namun, khusus di Jatim ada kondisi yang luar biasa, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan mampu memperkecil disparitas di masyarakat, memperbaiki gini ratio di Jatim,” ujarnya.

Dengan penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa ini, maka diharapkan Pakde Karwo dapat menularkan ilmu ekonomi pembangunan praktis yang dimiliki. Nantinya karya Pakde Karwo dalam pembangunan ekonomi dapat terus dinikmati dan dikembangkan.

Sementara itu, dijumpai seusai Penganugerahan, Guru Besar Entrepreneur Prof. Dr. (H.C.) Chairul Tanjung mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jatim. Jatim bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas rata-rata nasional, tetapi gini rationya turun. “Beliau berhasil melakukan pertumbuhan ekonomi tinggi, dengan gini ratio dan kesenjangan yang tidak melebar bahkan menciut. Konsep ini diharapkan bisa digunakan provinsi dan kabupaten/lain,” pujinya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 21 Tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dinyatakan gelar doktor honoris causa adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.

Gelar doktor honoris causa ini diberikan kepada seseorang dengan karya dan prestasi luar biasa yang sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia atau umat manusia.

Konsep Jatimnomics tersebut mengantarkan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (Unair). Dalam catatan sejarah Universitas sejarah Universitas Airlangga selama 61 tahun, Pakde Karwo merupakan Doktor Honoris Causa yang ke-10 dan Doktor Honoris Causa kedua dalam bidang ilmu Ekonomi Universitas Airlangga. (hery)

Teks foto:

• Gubernur Jatim Pakde Karwo menyampaikan orasi ilmiahnya pada acara Penganugerahan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa di Bidang Ekonomi yang diberikan oleh Universitas Airlangga Surabaya.
• Pakde Karwo mengikuti jalannya prosesi Penganugerahan Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa di Bidang Ekonomi yang diberikan oleh Universitas Airlangga Surabaya.