Pakde Karwo Tekankan Koordinasi Pada Pejabat Empat Daerah

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menekankan kepada Penjabat (PJ) Daerah untuk melakukan koordinasi dan silaturahmi antar instansi vertikal maupun horizontal di dalam setiap melakukan tugas-tugas dan pengambilan keputusan. Tugas penting dari PJ adalah mensukseskan Pilkada yang dilaksanakan pada Desember tahun 2015.  “Koordinasi sebagai elemen penting yang harus dimiliki oleh PJ dalam menunjang kesuksesan Pilkada. Salah satunya, koordinasi harus dilakukan dengan baik antara pemerintah dengan pimpinan dewan. Lebih baik mendatangi daripada di datangi. PJ harus datang pada pimpinan dewan untuk mendiskusikan permasalahan daerah dengan baik dan santun,” pintanya seusai melantik PJ Walikota Blitar, PJ Bupati Ponorogo, Lamongan dan Kediri di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (19/8).

Ia mengatakan, orang cerdas itu nampak kecerdasannya jika memiliki sikap santun. Orang cerdas namun tidak santun, maka kecerdasannya akan hilang. “Maka kesantunan yang tinggi memberikan jalan koordinasi yang baik. Koordinasi dan silaturahmi ini merupakan representasi formal dari aspirasi masyarakat,” imbuhnya.

Pakde Karwo sapaan akrabnya menjelaskan, koordinasi selanjutnya yang harus segera dilakukan oleh PJ yakni  berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). Hasil koordinasi seperti itu memberi dampak dan manfaat terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“50 persen kesuksesan dalam bekerja ditentukan oleh leadership atau kepemimpinan yang mampu berkoordinasi. Koordinasi itulah jati diri terhadap leadership. Datanglah ke Kapolres, Dandim, Kajari, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Koordinasi dengan silaturahim menjadi kata kunci di dalam mencapai kesuksesan pelaksanaan pilkada serentak,” tegasnya dihadapan  PJ,  pimpinan SKPD di lingkungan Kota Blitar, Kab. Lamongan, Ponorogo, dan Kediri.

Menurutnya, santun menjadi modal penting bagi leadership dalam menyejahterakan masyarakat.  Jika koordinasi dan silaturahmi terus dilakukan dengan baik oleh PJ yang bertugas di daerah akan menghasilkan kepemimpinan daerah yang baik. “Saya yakin masyarakat akan menerima dengan baik setiap pejabat yang melakukan langkah silaturahim dan koordinasi bersama tokoh agama dan masyarakat dalam mengambil keputusan secara baik,” ungkapnya.

Secara khusus, Pakde Karwo mengapresiasi kerja keras dari Bupati dan Walikota yang telah membangun daerahnya lebih maju. Kepada Walikota dan Wakil Walikota Blitar, Pakde Karwo menyampaikan terima kasih atas kerjanya memajukan Kota Blitar hingga seperti sekarang.

“Perkembangan dan kemajuan Kota Blitar hasil tangan-tangan dingin dari Walikota dan Wakil Walikotanya yang telah menyapa masyarakat dengan tepat. Selain itu, kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan dewan terjalin secara harmonis. Tidak akan bisa bekerja jika koordinasi tidak berjalan dengan baik. ,”katanya.

Kepada Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, ia mengucapkan terima kasih karena di tangan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya telah berkembang dan bergerak secara nyata. Bupati dan Wakil Bupati Lamongan telah bekerja keras menyejahterakan masyarakatnya. “Ini juga berkat silaturahmi dan koordinasi yang dilakukan antar pimpinan baik eksekutif maupun legislatif,” terangnya.

Kepada Bupati Ponorogo dan Wakil Bupatinya, Gubernur Soekarwo menyampaikan apresiasi yang tinggi karena bekerja keras selama lima tahun meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara nyata. Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo telah mengangkat  harkat dan derajat wanita harapan yang ada di Mbalong, Jambon hingga Jenangan. Kepada Bupati dan Wakil Bupati Kediri, Pakde Karwo mengapresiasi segala kebijakannya yang pro rakyat. Salah satunya terlihat pada saat penanganan meletusnya Gunung Kelud. Secara khusus, berbagai peristiwa besar seperti Gunung Kelud bisa diselesaikan dengan seksama dalam tempo secepat cepatnya.

Sebanyak 14.234 rumah yang terkena dampak letusan Gunung Kelud diselesaikan dalam waktu cepat, menangani rehabilitasi rumah penduduk. “Bupati bersinergi dengan TNI-Polri menggerakkan sekitar 4.000 TNI dan 2932 Polisi. TNI-Polri bertempur dengan damai membantu korban Gunung Kelud dengan merehabilitasi rumah-rumah penduduk,” jelasnya.

PJ yang dilantik Gubernur adalah Supriyanto, SH MH sebagai PJ Walikota Blitar yang saat menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Umum Setdaprov Jatim menggantikan  M. Samanhudi Anwar. Untuk Kab. Lamongan, Gubernur menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Prov. Jatim Dr. Ir Wachid Wahyudi MT sebagai PJ Bupati Lamongan menggantikan H. Fadeli SH MM.

Sementara untuk PJ Bupati Ponorogo dijabat oleh Ir. Maskur yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Prov. Jatim menggantikan H. Amin SH serta Dr. H. Idrus M.Si sebagai PJ Bupati Kediri yang kesehariannya menjabat sebagai Assisten I Pemerintahan Sekdaprov Jatim menggantikan dr. Hj. Hariyanti Sutrisno.

Majukan PKK dengan Hati

Seusai melantik,  PJ Kota Blitar, Kab. Lamongan, Ponorogo dan Kediri dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Prov. Jatim Dra. Hj. Nina Soekarwo minta kepada Pengurus PJ PKK Kabupaten/Kota yang baru diserah terimakan untuk bekerja dengan hati. “Ibu-ibu secara ex officio akan menjabat sebagai Ketua TP PKK di daerah mengikuti tugas dari PJ Bupati/Walikota. Meskipun waktu yang diberikan sangat singkat, akan tetapi tugas dan tanggung jawab yang akan ibu emban tidaklah mudah,” jelasnya.

Menurutnya, Ketua TP PKK empat daerah setelah dilantik, untuk segera mengkonsolidasikan tugas, membaur dengan anggota dan lingkungan sosialnya melalui komunikasi yang dilakukan secara terbuka.

Selain itu, PKK harus memposisikan diri untuk membantu dan peduli terhadap permasalahan yang terjadi di daerah. PKK harus menjadi suri tauladan terhadap masyarakat baik secara perkataan, sikap maupun perbuatan. “Prinsipnya, PKK harus menjadi solusi permasalahan, bukan menjadi bagian dari permasalahan. Saya berharap, kegiatan PKK yang tersendat bisa segera di tuntaskan,” tegasnya.

Diharapkan, semua kader, pengurus dan penggerak PKK terus bekerja dengan hati. Karena jika bekerja dengan hati akan menghasilkan solusi-solusi terbaik. “Pendekatan yang dilakukan harus dengan hati. Bukan pendekatan yang dilakukan dengan ke otoriteran. Pada prinsipnya semua PKK yang ada di kab/kota berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Selain itu, Bude Karwo menjelaskan bahwa PKK Jatim telah diakui secara nasional keberadaanya. Bahkan, TP PKK Jatim tidak diperkenankan mengikuti lomba karena selalu menjadi juara di setiap kompetisi yang diadakan. “Kita dilarang mengikuti lomba tingkat nasional karena sering menjadi juara nasional. Atas kerja keras yang luar biasa tersebut saya ucapkan penghargaan tinggi dan apresiasi tinggi kepada TP PKK Kab/Kota yang terus mendukung penuh kegiatan TP PKK Prov. Jatim,” pungkasnya. (hery)