Perhutani Divre Jatim Dukung Program Ketahanan Pangan

Surabaya, KabarGress.Com – Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur telah siap mendukung tekad pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan nasional 3 tahun ke depan. Seperti telah diketahui, guna mencapai itu, rencananya pemerintah akan menggunakan lahan hutan untuk ditanami tanaman pangan, khususnya padi dan jagung.

Kebijakan tersebut disambut baik Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa Timur. “Kami telah siap mendukung dan membantu pemerintah dalam mengembangkan lahan tanaman pangan demi mencapai ketahanan pangan nasional,” ungkap Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Wahyu Dwi Hatmodjo, kepada media ini di kantornya, Rabu (6/5/2015).

Dengan program baru ini, diperkirakan akan semakin banyak masyarakat petani yang tinggal di sekitar hutan yang memanfaatkan lahan hutan untuk tanaman pangan. Untuk itu, Perum Perhutani akan memperlebar jarak tanaman pokok sehingga ada sela lebih luas untuk tanaman pangan.

“Selama ini jarak tanam antartanaman pokok ukurannya 3×1 meter dan 3×3 meter, nanti mau dilebarkan jadi 5×5 meter dan 6×2 meter. Jadi tanaman kehutanan kita semakin sedikit, yang untuk tanaman masyarakat semakin banyak,” terangnya.

Wahyu mengatakan, butuh evaluasi sebelum program itu benar-benar dilaksanakan. Sebab, masyarakat yang tidak bertanggungjawab akan merusak tanaman pokok perhutani. Apalagi, Perhutani berencana mengurangi kapasitas tanamannya.

”Ini harus dievaluasi, sudah tanaman kehutanan sedikit ternyata malah kena pacul masyarakat. Atau sengaja dipacul. Karena ini sudah rencana, saya kira setelah evaluasi butuh realisasi setahun lagi, paling tidak antara tahun 2016 atau 2017 sudah bisa terlaksana. Kita mengharapkan masyarakat membantu dalam melestarikan serta menjaga tanaman pokok hutan,” ujarnya.

Saat ini, program itu sudah digodok oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan juga, akan dibentuk unit atau struktur baru di Perum Perhutani sevagai pelaksana program tersebut.

Wahyu menambahkan, memang sudah saatnya Perhutani ikut andil dalam mendukung ketahanan pangan. Alasannya, penduduk semakin bertambah, sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. “Kita tidak bisa mengelola hutan sendiri, harus melibatkan masyarakat,” katanya.

Luasan lahan sejauh ini mencapai 1,3 juta hektar. Dan yang tidak boleh digarap petani (pesanggem) sekitar 800 ribu hektar. “Yang tidak boleh ini merupakan hutan lindung,” tandas pria asli Yogyakarta ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar, memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN itu bagi peningkatan produktivitas pangan, khususnya komoditas padi dan jagung.

Kebijakan itu ditempuh untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional pada 2018 mendatang. “Baru saja kami mempresentasikan kepada Bapak Presiden tentang optimalisasi lahanlahan Perhutani, terutama dalam meningkatkan produktivitas pangan, terutama padi dan jagung,” kata Mustoha di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Penjelasan itu disampaikan Mustoha, Presiden Jokowi juga mendengar penjelasan dari sejumlah akademisi Universitas Gadja Mada (UGM) Yogyakarta tentang pemanfaatan lahan Perhutani untuk tanaman jagung dan padi. Mustoha menuturkan, selama ini Perhutani hanya memanfaatkan lahan di sela tanaman jati dengan tanaman tumpang sari. Namun, saat ini, lahan yang tersedia akan digunakan untuk menanam padi dan jagung.

“Perhutani banyak menanam pohon jati dan di sela-selanya ada sistem tumpang sari. Kami juga telah menyiapkan zona adaptif, jadi jarak tanam kami lebarkan sehingga para petani hutan bisa menanam secara multiyears,” katanya. (ro)