BKPM Gelar Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia

* Harmoniskan Program Peningkatan Investasi

Surabaya, KabarGress.Com – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Perencanaan Dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN), sebagai upaya melakukan harmonisasi dan koordinasi program/kegiatan peningkatan investasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama dua hari, 14-15 April di Surabaya dan diikuti oleh Pejabat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan kegiatan koordinasi BKPM dan BPMPTSP seluruh Indonesia sangat strategis untuk melihat tugas dan tantangan bersama dalam meningkatkan investasi yang berkualitas untuk dapat mendukung pemerataan pembangunan di seluruh daerah, penyediaan lapangankerja, produksi barang/jasa, peningkatan sumber penerimaan negara. Menurutnya, hal tersebut akan bermuara pada peningkatan lapangan usaha bagi kesejahteraan masyarakat luas.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk bersama-sama mengharmonisasikan program dan kegiatan peningkatan investasi agar target realisasi Rp519 Triliun dapat tercapai pada akhir tahun ini. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana mensinergikan kebijakan/regulasi yang pro investasi baik di pusat maupun daerah, khususnya kebijakan pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kami mendorong pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan atau mereplika PTSP Pusat yang ada di BKPM serta menggunakan sistem online yang terintegrasi dengan PTSP Pusat,” papar Franky.

Franky menambahkan, dalam ruang lingkup kewenangan perizinan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BKPM dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPMPTSP, senantiasa berupaya untuk terus menerus memperbaiki diri dalam meningkatkan fungsi penanaman modal yang berkualitas, transparan dan professional, mulai dari perencanaan, promosi terutama untuk sektor-sektor penanaman modal yang berkualitas, pelayanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pada kegiatan tersebut beberapa menteri direncanakan akan memberikan paparan, antara lain: Menko Perekonomian yang akan memaparkan “Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional Tahun 2015-2019”. Menteri lainnya yang direncanakan hadir adalah Menteri Dalam Negeri yang diharapkan paparan tentang “Percepatan Dan Penyederhanaan Perizinan Di Daerah”, kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang “Konversi Kawasan Hutan dan Kelestarian Lingkungan Hidup Bagi Pembangunan Nasional”.

Narasumber lainnya yang diharapkan hadir adalah Duta Besar RI di Singapura, Korea selatan dan RRT. Mereka diharapkan memaparkan upaya diplomasi ekonomi bagi penguatan perekonomian nasional. Kepala perwakilan Indonesia tersebut diharapkan berbagai pengalaman upaya menarik investasi dan melakukan lobi-lobi bagi kepentingan perekonomian nasional. (ro)

Teks foto: Kepala BKPM, Franky Sibarani, menjawab pertanyaan awak media Surabaya.