Surabaya, KabarGress.com – Empat pilar pembangunan desa membawa kemajuan yang signifikan bagi Jatim. Empat pilar pembangunan desa yang dimaksud adalah kepala desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bintara pembinanaan dan keamanan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) serta ikut sertanya masyarakat menjadi kekuatan baru dalam kemajuan desa dan kemudian berdampak secara langsung terhadap kemajuan sebuah provinsi.
Demikian disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat menutup Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kapasitas SDM Kepala Desa dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Desa yang Baik di Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Jatim, Jl. Balongsari Tama, Surabaya, Sabtu(28/8).
Menurutnya, empat pilar tersebut harus diperkuat karena memiliki keterkaitan yang erat dalam kemajuan sebuah desa. “Sebelumnya, kemajuan desa ditentukan oleh trisula pembangunan desa (kepala desa, babinsa dan babinkamtibmas), akan tetapi dengan dilibatkan masyarakat di dalam setiap proses pembangunan akan membuat kemajuan lebih cepat,” ungkapnya.
Banyak tugas baru yang diemban keempat pilar tersebut, Babinsa memiliki tugas seperti meningkatkan ketahanan pangan, dan Babinkamtibmas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban desa, kepala desa memberikan gagasan dan pengambil keputusan desa, dan masyarakat mempunyai posisi dalam memberikan masukan kepada jajaran aparatur desa. “Semakin padu dan sinergi keempat pilar pembangunan desa, maka rasa aman dan nyaman akan hadir ditengah masyarakat. Dengan begitu tingkat kesejahteraan masyarakat ikut terungkit, “ jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.
Kenyamanan timbul dengan adanya komunikasi antar masyarakat dan aparatur desa. Dengan berkomunikasi, masyarakat akan merasa lega karena merasa semua aspirasi tersalur dan didengar. “ Untuk masalah komunikasi, saya yakin para kepala desa, jago melakukannya. Karena sebelum terpilih, telah mengerti apa yang menjadi kemauan masyarakat, “ ungkapnya.
Soekarwo menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jatim beberapa tahun terakhir salah satunya merupakan peran dari empat pilar pembangunan desa. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim cukup besar yakni Rp. 1.540 triliun. “Besarnya PDRB Jatim tidak lepas dari peran desa membantu mewujudkan kemakmuran, “ imbuhnya.
Ia menambahkan, dengan berjalannya pemerintahan desa, merupakan perwujudan kehadiran negara di sekitar masyarakat. Pemerintahan desa didalam struktur pemerintahan seperti jangkar sari eksistensi pemerintahan diatasnya. Oleh sebab itu, agar jangkar tersebut kuat harus sering berkomunikasi dengan masyarakat. “ Sebagai contoh, apabila ada jalan desa yang rusak, langkah awal para pengurus desa adalah memanggil perwakilan masyarakat untuk berembug yang kemudian masukan tersebut dibawa ke tingkat DPRD agar mendapatkan respon dari wakil rakyat tersebut,” tambahnya. (hery)
More Stories
GUBERNUR PASTIKAN DPRD KOTA MALANG SENIN DEPAN DI PAW
PAKDE KARWO, NILAI SAKIP HARUS BERDAMPAK KEPUASAN MASYARAKAT
RAIH PENGHRAGAAN KEPALA DAERAH INOVATIF