Wagub: Pemerintah Perlu Pengawasan

Batu, KabarGress.Com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kinerja pemerintah membutuhkan pengawasan, baik dari internal maupun eksternal. Hal ini bertujuan agar kinerja pemerintah dapat berjalan tertib, sesuai dengan aturan, serta memberikan dampak dan manfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya saat Konferensi Masyarakat Sipil 2015 yang diselenggarakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil di Jawa Timur bertempat di Dendrobium Convention Hall Agrowisata Batu, Rabu (11/3).

Gus Ipul mengatakan, fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah memang sangat diperlukan. Pasalnya, program kerja pemerintah sangat banyak, sehingga membutuhkan pengawasan agar program kerja tersebut dapat berjalan tertib dan sesuai aturan, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Di dalam pemerintahan ini perlu pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, contohnya masyarakat luas. Makanya, kita selalu mengajak masyarakat untuk ikut mendampingi dan mengawasi berbagai program kerja kita. Kita ajak untuk ambil bagian dalam program kerja pemerintah” katanya.

Karena pentingya fungsi pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Gus Ipul menegaskan, pihaknya bersama Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo telah berkomitmen untuk bersikap transparan kepada masyarakat. Bahkan, ketika terjadi aksi demonstrasi kepada pemerintah, ia tidak akan menghindar.

“Saya dengan Bapak Gubernur, akan selalu menemui demonstran, kita ajak ambil bagian dalam merumuskan kebijakan. Ini yang dinamakan demokrasi partisipatoris. Jadi jika Gubernur tidak bisa menemui, saya yang akan menemui, jika saya tidak bisa, Sekdaprov yang akan menemui” tuturnya.

Masih menurut Gus Ipul, fungsi pengawasan dalam era sekarang ini sangatlah penting. “Sekarang ini diawasi aja kadang-kadang masih bisa berbuat curang, apalagi jika tidak diawasi. Makanya masukan-masukan dari LSM ini selalu kita dengar, intinya kita ingin bermitra dengan LSM untuk mengawasi kinerja pemerintah” lanjutnya.

Salah satu bentuk kerjasama dengan LSM yang vital adalah mengawasi pilkada yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Jatim. “Saya ingin tradisi pilkada di Jatim yang tertib ini bisa terjaga. Dan saya akan minta hasil rumusan dari konferensi ini guna dibahas lebih lanjut dengan Bapak Gubernur” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan MCW, Hayyik Ali Muntaha Mansyur mengatakan, konferensi ini bertujuan untuk menyusun strategi gerakan Organisasi Masyarakat Sipil di Jatim berdasarkan 3 isu pokok. Yakni, demokratisasi, penegakan hukum, dan HAM di Jatim.

Selain itu, konferensi juga membahas beberapa persoalan yang ada di Jatim. Diantaranya, lemahnya upaya pemberantasan korupsi, lemahnya penegakan hukum, terabaikannya keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan publik, menguatnya oligarki di tingkat lokal, dan lemahnya kapasitas penyelenggara negara.

“Tujuan konferensi ini, kami ingin mengidentifikasi peluang dan tantangan di Jatim pasca pemilu 2014, merumuskan gerakan bersama, mendesain rencana kerja ke depan, serta melakukan kritik dan saran agar pemerintah, Kejaksaan Tinggi, serta KPU untuk lebih serius dalam bekerja. Utamanya dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan HAM” katanya. (hery)