Semua Usulan Pakde Karwo Dikabulkan Presiden

“Jatim Perlu Bangun Infrastruktur sebagai Pendukung Pembangunan Moda Transportasi Massal”

Jakarta, KabarGress.com – Seluruh usulan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengenai sejumlah proyek pembangunan angkutan massal dan infrastruktur transportasi di Jatim, akhirnya disetujui Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Proyek-proyek tersebut diantaranya adalah perluasan Bandara Internasional Juanda, penambahan kereta komuter, trem, pembangunan double track, dan pembangunan beberapa pelabuhan. Hal itu terungkap saat Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim ketika ditemui wartawan seusai rapat tertutup dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presien Jusuf Kalla di Istana Negara Jakarta, Rabu (25/2).

Pakde Karwo mengatakan, sejumlah usulannya mengenai proyek pembangunan infrastruktur Jatim telah disetujui oleh Presiden, proyek yang menjadi prioritas jangka pendek adalah pembangunan double track dari Surabaya menuju ke Malang, ini karena trafiknya sangat padat dan sering kali terjadi kemacetan.

Proyek lainnya adalah merealisasikan rencana pembangunan angkutan massal di kota surabaya, yaitu membangun trem dari terminal Joyoboyo menuju Jembatan Merah, sampai ke Perak. Kemudian membangun monorel dari Keputih, Jl. Dr. Soetomo, hingga ke Lidah Kulon (PTC).

Selain itu, penambahan kereta komuter dari Surabaya-Sidoarjo akan ditambah 3 trem set, Surabaya-Lamogan 2 trem set, dan Surabaya-Mojokerto 2 trem set. Hal ini untuk menggantikan kerta komuter yang saat ini kondisinya sudah rusak dan tidak layak pakai. Serta penambahan kereta komuter jurusan Surabaya-Lawang-Malang-Kota-Kepanjen-Sumber Pucung.

“Tadi juga telah disepakati bahwasanya Jatim akan membangun berbagai proyek infrastruktur transportasi massa, yakni pembangunan double track Surabaya-Malang, serta penambahan kereta komuter jurusan Surabaya-Sidoarjo, Surabaya-Mojokerto, dan Surabaya-Lamongan. Ini untuk mengurangi beban kepadatan di jalan. Anggaran untuk penamnbahan komuter tersebut sebesar Rp120 miliar” katanya.

Usulan lain dari Pakde Karwo yang disetujui Presiden Jokowi adalah menghidupkan kembali (reaktivasi) jalan rel dari Jombang ke Babat-Lamongan-Gresik-Teluk Lamong. Tujuannya agar kedepan bisa dimanfaatkan untuk mengangkut hasil industri dari 980 ha kawasan industri di Jombang. Pakde Karwo juga mengusulkan reaktivasi rel dari babat ke Tuban untuk mendukung kawasan industri di Tuban.

Sedangkan usulan proyek jangka panjangnya adalah perluasan bandara Juanda. Kedepan, bandara yang terletak di Kabupaten Sidoarjo itu akan dikembangkan dengan membangun 2 landasan pacu (runway) yang direncanakan dimulai tahun ini dan ditargetkan rampung 2019 mendatang.

“Saat ini jumlah penumpang di Bandara Juanda pertahunnya sudah mencapai 17,2 juta penumpang. Sementara kapasitas bandara pada tahun 2014 ini hanya 12,5 juta penumpang. Sehingga kondisi bandara sudah overload,” katanya.

Guna mendukung bandara juanda dengan tiga runway ini, akan ada kereta api langsung dari stasiun kereta api Gubeng ke Bandara Juanda. Namanya Elevated Gubeng-
Juanda, kereta api khusus yang terintegrasi dengan Juanda Airport City. Proyek ini membutuhkan lahan dengan luas sekitar 4.000 ha.

“Untuk pelaksanaan proyek elevated Gubeng-Juanda ini, kami akan segera membuat kontrak kerja bersama pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Surabaya, mengenai sharing pembiayaannya. Perkiraannya sekitar Rp. 1,5 triliun” lanjut Pakde Karwo.

Selain perluasan Bandara Juanda, Gubernur juga meminta Bandara Trunojoyo Sumenep bisa segera dioperasikan, termasuk penuntasan runway di Bandara Bawean Gresik untuk segera diselesaikan dan dapat diioperasikan sebelum lebaran idul fitri 2015.

Proyek lainnya adalah pembangunan beberapa pelabuhan, yakni di Probolinggo, Pelabuhan Penyeberangan di Paciran-Lamongan dan penyeberangan di Ketapang-
Banyuwangi. Serta penambahan angkutan Perintis Kepulauan di Madura, Bandara Bawean.

Untuk Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, Pakde Karwo berharap ada Pelimpahan dermaga II Probolinggo setelah penyelesaian dermaga dua tersebut rampung. “Dermaga 2 Pelabuhan Tanjung Tembaga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pelabuhan Tanjung Tembaga yang ada sekarang sangat dangkal, hanya kedalaman 2,5 meter dan saat ini dikelola oleh PT Pelindo III. Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Tanjung Perak dan membantu keperluan bongkar-muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. “Karena ada lumpur Lapindo, pelabuhan ini sangat efektif dan efisien dalam memecahkan persoalan bongkar muat bahan,” lanjut Pakde Karwo.

Kewajiban Pemda Jatim melalui APBD membangun jalan akses ke palabuhan dan lapangan pergudangan, sedangkan APBN digunakan untuk membangun dermaga 2. “Kalau ini disepakati, maka pelabuhan Tanjung Tembaga ini akan menjadi satu-satunya pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah,” tambah Pakde Karwo.

Dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan itu (selain Probolinggo juga Paciran, Banyuwangi, Pacitan, Banyuwangi dan Sendang Biru) bermanfaat untuk efisiensi, supaya industri di sekitar pelabuhan tersebut tidak tergantung kepada Tanjung Perak. Untuk ongkos angkut akan lebih murah.

Ini karena aktivitas ekonomi tidak tergantung dan terpusat di Surabaya atau di Tanjung perak saja, sehingga akan menyebar kemampuan daerahnya. Bukan saja jalan tidak gampang rusak dan mengefisienkan pemeliharaan, tetapi makin mempersempit disparitas antara daerah karena pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu usulan Pakde Karwo untuk menambah 2 kapal perintis yang akan menghubungkan Surabaya- Masalembo- Keramaian- Kalianget- Sapudi- Kangean-
Pagerungan- Sapeken- Banyuwangi juga disetujui oleh Jokowi. “Saat ini ada 2 kapal, sehingga satu kapal dari Surabaya ke Banyuwangi atau sebaliknya dengan rute kepulauan itu membutuhkan waktu 6 hari. Maka dengan tambahan kapal ini akan beroperasi setiap 3 hari sekali disandari kapal,” kata pakde Karwo.

Untuk tindak lanjut dari proyek-proyek tersebut, Pakde Karwo menugaskan Kepala Dishub dan LLAJ Jatim, Wachid Wahyudi untuk secepatnya berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan beserta jajarannya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, tujuannya mengumpulkan Gubernur DKI, Jabar, dan Jatim dalam rapat pada kesempatan itu adalah untuk menjelaskan rencana pembangunan alat transportasi massa mengenai transportasi massa guna mengatasi kemacetan di tiga provinsi tersebut.

“Kita harapkan dapat secepatnya mengambil keputusan terkait pembangunan transportasi massa. Karena di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Surabaya tingkat kemacetannya sudah parah. Tentu saja kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah ini akan menjadi visi kedepan kita demi mewujudkan sistem transportasi massa yang terbaik bagi masyraakat” ujarnya.

Rapat pada kesempatan itu diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan, Wakil Kapolri, Gubernur DKI, Gubernur Jabar, Dirut PT. Adhi Karya, Dirut. PT. KAI, Dirut PT. INKA, dan Dirut PT. Perkakas Rekadaya Nusantara. (hery)