Pakde Karwo: Keprotokolan Harus Pertimbangkan Aspek Sosiologis

Surabaya, KabarGress.com – Keprotokolan harus mempertimbangkan aspek sosiologis terhadap program ataupun kinerja. Protokol berfungsi untuk membuat keteraturan dan membangun nilai guna menjaga harmoni dan keseimbang pada masyarakat. Dalam mengimplementasi normatif, protokol perlu menggunakan pendekatan aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat pandangan kultural yang berbeda antar wilayah.

“Demokrasi meletakkan sistematis pada protokol, basisnya menggunakan kultural bukan peraturan saja. Sehingga keprotokolan harus sesuai dengan kultural, regulasi keprotokolan juga harus ditanamkan dengan kultural,” ujar Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Keprotokolan Se-Indonesia Tahun 2015 di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jawa Timur Lantai VIII Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Senin (23/2).

Ia mengatakan, keprotokolan harus mengenal sosiologis dan kultural masing-masing. Di Jawa Timur, misalnya, terdapat tiga macam budaya yakni Budaya Arek, Budaya Madura, dan Budaya Mataraman. Ketiga budaya tersebut memiliki pendekatan yang berbeda.

Lebih lanjut disampaikannya, pada budaya Madura, masyarakat memiliki figur panutan antara lain tokoh agama (kyai dan ulama) dan tokoh masyarakat. Peran kyai dan ulama ini sangat besar pada masyarakat, sehingga ketika meletakkan posisi pendampingan pada kepala daerah harus berdekatan dengan kyai dan ulama. “Tokoh agama harus disandingkan dengan kepala daerah dan pejabat pada kegiatan di wilayah Madura,” kata Pakde Kawo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Sedangkan budaya Arek yang wilayahnya meliputi Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Lamongan, masyarakatnya memiliki tokoh panutan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan intelektual. Dalam hal ini, tokoh intelektual seperti rektor perguruan tinggi negeri atau swasta, peneliti, mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dalam Budaya Arek.

“Masyarakat budaya Arek ini sangat rasional. Sehingga kegiatan yang melibatkan kepala daerah di wilayah budaya Arek, posisi tokoh intelektual harus disandingkan dengan kepala daerah dan pejabat. Begitu juga dengan kegiatan Musrenbang Provinsi Jatim selalu mengundang mahasiswa untuk menampung aspirasi mereka,” ujarnya.

Untuk budaya Mataraman yang berada di wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Trenggalek, Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Tuban, Bojonegoro, masyarakatnya memiliki figur panutan seperti birokrat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Perbedaan budaya inilah yang harus menjadi perhatian bagi protokol dalam mengimplementasikan normatif keprotokolan. Pada saat protokol meletakkan posisi tokoh harus memperhatikan kultural yang berlaku di wilayah masing-masing,” tuturnya.

Pakde Karwo menyampaikan kunci sukses keprotokolan di daerah antara lain pertama, adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah. Kepala daerah sebagai subyek, mempunyai peran yang sangat penting dalam suksesnya rangkaian kegiatan.

Kedua, kepatuhan terhadap peraturan baik oleh subyek dan obyek protokol dengan memperhatikan aspek sosiologis menjadi kunci utama suksesnya rangkaian kegiatan.

Ketiga, kerjasama tim (team work) yang solid. “Dibutuhkan kemauan yang kuat untuk bekerjasama antara semua komponen keprotokolan agar rangkaian acara berjalan dengan sukses,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Drs. Supratomo, MSi melaporkan, Rakornas Keprotokolan Se-Indonesia Tahun 2015 dilaksanakan selama tiga hari, yakni tanggal 22-24 Februari 2015. Peserta terdiri dari unsur pemerintah pusat, pejabat protokol 34 provinsi se-Indonesia, pejabat protokol Forpimda Jatim (Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim, dan Kajati Jatim), pejabat protokol 38 kabupaten/kota se-Jatim.

Rakornas Keprotokolan Se-Indonesia Tahun 2015 bertema “Peran Tugas Protokol dalam Menjaga Wibawa Bangsa dan Negara. Tujuan rakornas yakni menjalin silaturahmi antar pemangku keprotokolan dari seluruh Indonesia sekaligus menyatukan pemahaman terkait dengan terbitnya regulasi-regulasi baru dan perkembangan terbaru tentang dinamika keprotokolan di lapangan, meretas jalan tengah untuk mengatasi kendala yang muncul dalam implementasi ketentuan keprotokolan, membangun ide, gagasan, inovasi baru untuk menjawab tantangan keprotokolan ke depan.

Kegiatan rakornas mengundang narasumber yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Protokol Istana yang menyampaikan perkembangan keprotokolan di era kepemimpinan baru, pakar public relations dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanudin Dr. H. Das’ad Latif, S.Sos, S.Ag, M.Si, P.hD, Pakar Komunikasi dari Universitas Airlangga Suko Widodo. Selain itu juga dilakukan paparan oleh Kepala Protokol setiap provinsi tentang pelayanan keprotokolan di daerah masing-masing, kendala dan tantangan serta penganggaran keprotokolan. (hery)