Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo atau yang lekat disapa Pakde Karwo mendukung ide Jatim menjadi lingkar belajar nasional. Ini penting agar bisa mempromosikan good practice Pemprov Jatim, sehingga memotivasi daerah lain untuk melakukan terobosan praktik pemerintahan yang baik.
“Posisi Jatim saat ini telah menjadi hub di Indonesia bagian timur, khususnya di bidang perekonomian. Karenanya stimulan yang dilakukan Jatim patut menjadi contoh bagi daerah lain,” urai Pakde Karwo saat menerima perwakilan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di Ruang Kerja Gubernur, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Selasa (27/01).
Dijelaskan, kemajuan Jatim tidak akan bisa dilaksanakan jika tidak dibarengi peran partisipatoris. Karena penerapan demokrasi harus diikuti dengan bagaimana mengelola pemerintahan yang secara birokratis. Beberapa daerah di Jatim seperi Madiun misalnya memiliki program Bupati Tilik Desa (BTD), program itu merupakan bentuk pengikutsertaan masyarakat dalam demokrasi. “Selain itu Pacitan juga memaksimalkan peran partisipatoris, sedangkan Banyuwangi lebih unggul di sisi leadershipnya,” ungkapnya.
Ia mengusulkan, konsep yang diusung tidak bersifat terlalu mikro tetapi mengedepankan empowering dan partisipatoris. Penilaian makro nantinya harus mencakup pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan jumlah pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), disparitas Indeks Gini Ratio (IGR), lingkungan hidup, dan gender.
“Banyak parameter yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pemerintah daerah, yang terpenting nilai leadership tidak terlalu tinggi. Karena ada beberapa daerah setelah pergantian kepala daerah pembangunannnya seakan tidak berlanjut, dan masyarakatnya pun tidak perduli. Itulah pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam sebuah demokrasi agar semua kebijakan yang diambil sesuai harapan rakyat,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, peran pers sebagai pilar ke empat demokrasi perlu dimaksimalkan. Walaupun berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki peran strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Demokrasi akan berkembang dengan baik jika pers juga berkembang baik, melaksanakan fungsinya menyampaikan informasi kepada publik agar dapat mengambil keputusan. “Karenanya pers juga berfungsi sebagai ferivikator dalam informasi yang berjalan di masyarakat,” terangnya. (hery)
More Stories
Mampu Yakinkan Panelis, Mei Diunggulkan Jadi Rektor Unitomo
Wagub Emil, Tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah Hadir di Wisuda STIT Islamiyah KP Paron
FK UKWMS Melantik Dekan Baru