Implementasi Accrual Basis Harus Ada Political Will Pemimpin yang Kuat

Surabaya, KabarGress.com – Implementasi pengelolaan keuangan berbasis akrual (accrual basis) pada pemerintahan harus ada keinginan politik (political will) pemimpin yang kuat. Pemimpin harus memiliki kesungguhan untuk menerapkan pengelolaan berbasis akrual. Tujuan adanya political will dari pimpinan ini agar pengelolaan keuangan pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan dapat melihat pengelolaan keuangan mulai dari pengelolaan, perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo saat memberikan materi “Implementasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur” dihadapan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Akuntasi (PPAk) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gajah Mada (UGM) Angkatan XXIX di Auditorium UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Jl. Sikatan Surabaya, Selasa (27/1).

Ia menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengimplementasikan pengelolaan keuangan berbasis akrual antara lain menetapkan Pergub Jatim tentang kebijakan akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, sistem akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, dan bagan akun standar berbasis akrual, membentuk tim penerapan akuntansi berbasis akrual, melaksanakan sosialisasi peraturan-peraturan Gubernur Jawa Timur.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan pelatihan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Fungsi Akuntansi SKPD, membuat klinik berbasis akrual, menyusun LKPD Tahun Anggaran 2014 dengan basis kas menuju akrual dan menyajikan kembali (restatement) dengan basis akrual, serta menyiapkan aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual.

Dikatakannya, terdapat perubahan yang mendasar dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis kas menuju akrual dengan SAP yang berbasis akrual.

Dalam SAP berbasis kas menuju akrual, komponen LKPD terdiri dari empat laporan yakni laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Sedangkan SAP berbasis akrual tidak hanya menggunakan empat laporan, tetapi ditambahkan dengan tiga laporan antara lain laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), laporan operasional (LO), dan laporan perubahan ekuitas (LPE).

Lebih lanjut disampaikannya, SAP berbasis kas menuju akrual penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang. Sedangkan untuk SAP berbasis akrual, penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang.

Menurutnya, laporan keuangan berbasis akrual dapat memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan daerah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Laporan keuangan berbasis akrual memiliki manfaat yakni menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya entitas serta penyebaran sumber daya tersebut, menilai kinerja posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas, serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya atau melakukan bisnis dengan suatu entitas.

“SAP berbasis akrual ini lebih lengkap dan sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah mulai dari pengelolaan, perencanaan, hingga monitoring dan evaluasi (monev) menjadi satu entitas yang harus dilakukan dalam sistem akuntansi pemerintahan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Selain itu, Pakde Karwo menyampaikan tujuh langkah aksi menjaga kualitas laporan keuangan yakni penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang professional dari seluruh pimpinan, pembinaan secara berkesinambungan dari PPKD terhadap semua SKPD, pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan audit internal oleh Inspektorat Prov. Jatim, peningkatan akuntabilitas dan manajemen aset daerah, kajian kelengkapan aspek legalitas dalam seluruh aspek pengelolaan keuangan, dan peningkatan sistem pengendalian internal melalui mekanisme check and balance di seluruh SKPD.

Sebagai wujud inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemprov Jatim melakukan kerjasama dengan BPK untuk melakukan e-Audit pada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan daerah, analisis kajian keuangan daerah, basis data keuangan, dan clinic center.

Kunjungan mahasiswa PPAk FEB UGM ke UPT Laboratorium Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebanyak 80 orang. Tujuan kunjungan untuk menjembatani akademisi dengan dunia kerja terutama pemerintahan, sehingga mahasiswa tidak kaget ketika memasuki dunia kerja. (hery)