Pakde Karwo: Utamakan APBD untuk Masyarakat Miskin

Surabaya, KabarGress.com – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kab/Kota harus mengutamakan kepentingan masyarakat miskin. Di tengah melemahnya ekonomi dunia sekaligus melemahnya nilai tukar rupiah yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat kelas bawah.

“Saya titip, agar bupati/walikota mampu menyisihkan anggaran dan mengutamakan APBD untuk kepentingan masyarakat miskin,” pesannya di hadapan 5 Bupati saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) susulan tahun 2015 di Gedung Negara Grahadi, Senin (28/12).

Ia mengatakan, bupati/walikota merupakan pemimpin daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di pelosok desa dan sangat mengerti segala masalah dari setiap warganya.

Pria yang biasa disapa Pakde Karwo itu berharap, kepada bupati/walikota agar serius memperhatikan masyarakat kelas bawah. Saat ini, kondisi ekonomi eksternal dan internal bangsa sedang diuji. Maka, yang terkena imbas dari kontraksi ekonomi dunia adalah masyarakat kelompok miskin. “Kondisi seperti itu, yang paling terkena dampaknya adalah masyarakat kecil. Untuk itu, perkuatan kelompok UMKM harus diprioritaskan bahkan porsinya harus ditambah,” ungkapnya.

Menurutnya, perkuatan UMKM bagi kelompok bawah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jatim meningkat. Selain UMKM, pola leadership atau kepemimpinan kepala daerah juga menentukan terhadap kesejahteraan di setiap masyarakatnya.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dana dari APBN, Pakde Karwo berpesan kepada kabupaten/kota agar tidak dilakukan pada triwulan IV. “Uang yang dibelanjakan dan bermanfaat untuk masyarakat jangan mengumpul di triwulan IV serta berada di bulan Oktober-Desember,” tambahnya.

Ditempat yang sama, Plt Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jatim Alfiah mengharapkan, penyerapan tahun 2015 akan lebih baik pelaksanaanya dibandingkan dengan tahun 2014.

Ia mengingatkan, kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewajiban terkait perpajakan harus segera diselesaiakan sebelum akhir 2014 tepatnya hingga 3 hari kedepan sampai tanggal 31 Desember 2014. “Jangan sampai, pajak yang belum terbayarkan di 2014, menjadi tunggakan di tahun 2015. Selain itu, jangan membayarkan pajak pada tanggal 31 Desember 2014 di sore hari, karena akan menyulitkan proses entry data dari petugas pajak,” ungkapnya.

Alfiah mengapresiasi serapan anggaran dari Pemprov Jatim yang hingga hari ini diatas serapan rata-rata nasional. Saat ini, Jatim serapannya 80 persen lebih, meskipun data yang masuk belum final hingga tanggal 31 Desember 2014. Sementara rata-rata nasional masih berada di kisaran 70 persen.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Soekarwo menyerahkan sebanyak 5 DIPA susulan kepada 5 Kabupaten. Sebanyak 5 Kabupaten tersebut antara lain Pamekasan, Magetan, Banyuwangi, Sumenep dan Mojokerto.

Pengambilan DIPA tersebut diterima langsung oleh Bupati Pamekasan Ahmad Syafi’i, Bupati Magetan Sumantri, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati Sumenep Soengkono dan Wakil Bupati Mojokerto Choirun Nisa. (hery)