Soal Lapindo, Pakde Bahas dengan Presiden di Istana

* Usulan Pakde Soal Standarisasi dan Indonesia Incorporated dapat Apresiasi

Jakarta, KabarGress.com – Persoalan pembayaran sisa 20 persen lahan di area peta terdampak lumpur Lapindo yang belum jelas kepastiannya sore kemarin mendapat titik terang setelah Gubernur Jatim Soekarwo bertemu Presiden Jokowi di Istana Keperesidenan. Pertemuan yang dihadiri Menteri PU Basuki Hadi Muljono, Menteri Sosial Chofifah, Menseskab Andik Wijayanto, Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Soelarso dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah usai acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (18/12).

Persoalan sisa lahan yang tak kunjung pasti soal ganti rugi pembayarannya itu akhirnya dibeli pemerintah sebesar Rp781 miliyar yang akan dianggarkan melalui APBNP 2015. Pembelian 20% sisa pembayaran tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo. Dari keseluruhan pembiayaan Rp3,8 triliun, Lapindo telah membayar sejumlah Rp3,03 triliun.

“Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lapindo untuk menyelesaikan selama 4 tahun. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak melunasi sisa pembayaran kepada pemerintah, maka seluruh wilayah peta terdampak dikuasai oleh negara,” ujar Menteri PU Basuki Hadi Muljono usai diterima Presiden di Istana negara.

Pakde Karwo menilai bahwa hari ini pemerintah mengampil keputusan yang penting dan progress yang bagus. “Kepada masyarakat di area peta terdampak Porong memberikan keleluasaan kepada BPLS untuk melakukan pembenahan terhadap tanggul, karena itu menyangkut hal yang sangat penting. Kalau hujan bisa meluber dan jebol, dan membahayakan masyarakat. Pemerintah propinsi Jatim dan Kab Sudoarjo menyampaikan terima kasih kepada presiden karena telah mengambil keputusan penting demi kepentingan masyarakat Porong,” ujar Pakde Karwo.

“Pak presiden membicarakan solusinya soal penanganan itu. Dan pemerintah membelinya, itu artinya pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembelian lahan dari peta terdampak ini,” kata Pakde Karwo

Sementara itu, Musrenbangnas 2014 yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI Ir. Djoko Widodo itu juga mengagendakan dialog dengan para kepala daerah seluruh Indonesia. Hadir dalam dialog itu tampak Menteri Koordinator Kabinet Kerja. Antara lain Menko Kemaritiman Indroyono Susilo, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Polhukam Tejo Edhy Purdijanto serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Dalam sesi tanya jawab yang dipimpin Rosihan Silalahi itu, Gubernur Soekarwo menyampaikan dukungannya soal isi Trisakti yang digagas Presiden Soekarno. Dalam pertanyaan itu, Pakde Karwo menegaskan akan pentingnya standarisasi dan sertifikasi barang di era globalisasi saat ini. Dimana, melalui konsep yang ia sampaikan itu ingin agar perlindungan terhadap produk dan masyarakat dapat terlindungi dengan aman, utamanya serbuan produk luar negeri.

“kami merasa ini sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintahan sekarang. Apalagi saya era Masyarakat ekonomi Asean sudah dekat,” kata Pakde Karwo.

Sementara dalam rangka mengurangi deficit neraca anggaran berjalan seperti yang dikemukanan Menteri Keuangan, Pakde Karwo memberikan obat jitu berupa konsep Indonesia incorporated. Dimana, konsep itu mampu memperkuat basis perdagangan dalam negeri melalui perdagangan antar pulau, yang dikenal dengan instilah eksport dalam negeri. “Apalagi, import kita adalah mencapai 8,3 persennya bahan baku dan penolong. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar Indonesia Incorporated menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya.

Menanggapi usulan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyampaikan, kalau usulan itu sangat bagus. Langkah yang diambil adalah dengan menjawab tantangan itu lewat pembangunan ekonomi berkualitas dan kongkrit. Ia menginginkan agar di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mampu memperkuat basis kemaritiman. Dengan demikian maka distribusi ekonomi lewat perdagangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Makanya konsep ini untuk menjawab era globalisasi dan daya saing kita,” jelasnya. (wem/hery)