Kopwan Jadikan Ekonomi Jatim Kuat

Sidoarjo, KabarGress.com – Koperasi wanita (kopwan) menjadikan ekonomi Jatim semakin kuat. hal itu dibuktikan sektor UMKM yang didalamnya termasuk kopwan menyumbangkan 54 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Demikian disampaikan Wagub Jatim, saat membuka Temu Konsultasi Keuangan Mikro Koperasi dalam rangka Mendukung Program Inklusi Keuangan di Jawa Timur dengan tema Peranan Koeprasi Wanita Memperkuat Infrastruktur Keuangan Mikro di Desa/ Kelurahan di Jawa Timur Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Pendopo Delta Wibawa, Kab. Sidoarjo , Kamis (18/12).

Besarnya kontribusi UMKM khususnya kopwan dalam pertumbuhan ekonomi Jatim, harus mendapatkan apresiasi khusus. Saat ini, sektor UMKM berkembang pesat, ada sekitar 6,8 juta UMKM di Jatim, diantaranya 29 persen masih mikro.

Sedangkan Pemprov Jatim telah memberikan bantuan terhadap 8.506 kopwan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Jatim. Nominal bantuan yang telah dikucurkan sebesar Rp287 miliar, dan asset yang dikelola mencapai Rp421 miliar.

Selama ini, setiap kopwan memperoleh bantuan Rp25 juta, apabila memiliki prestasi yang bagus akan ditambahkan bantuan sebesar Rp25 juta. “ Apabila sudah dua kali memperoleh bantuan dari provinsi, setiap kopwan yang sudah kuat akan dibantu untuk linkage dengan program di perbankan yakni Bank UMKM,” jelasnya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya menuturkan, Kopwan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena dengan semakin banyak jumlah UMKM maka secara tidak langsung membantu meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga, juga menciptakan lapangan pekerjaan baru.” Intinya, dengan dilibatkan dalam kegiatan di Kopwan, perempuan menjadi actor penting dalam perkembangan perekonomian dan pembangunan Jatim. oleh sebab itu, harus ada pendampingan dan kemudahan agar Kopwan terus memberikan kontribusi terhadap perekonomian,” jelasnya.

Ia menjelaskan, kopwan sebagai penyedia jasa keuangan mempunyai hambatan dalam mengembangkan usahanya, yakni akses terhadap modal, pemasaran, produk yang berkualitas dan berstandarisasi. “Pemerintah harus hadir dalam mengatasi permasalahan tersebut, misalnya dengan memberikan bantuan berupa edukasi di bidang keuangan, membantu promosi, dan pendampingan dalam peningkatan produk,” paparnya. (hery)