Gus Ipul Terima Kunker Spesifik Komisi II DPR-RI

Surabaya, KabarGress.com – Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul meminta rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR-RI ke Jatim, di ruang rapat Kertanegara Kantor Gubernur Jatim Jl Pahlawan no 110 Surabaya, Selasa (2/11) malam.

Dalam kesempatan itu Gus Ipul menjelaskan, yang menjadi Ikon pemprov Jatim kaitan dengan pelayanan publik diantaranya, layanan ATM samsat yang merupakan satu-satunya di Indonesia. Untuk memperpanjang STNK tidak sampai lima menit selesai tuntas, masyakat jakarta yang punya kendaraan nomor polisi surabaya atau ‘L’ tidak perlu ngurus perpanjangan STNK ke Surabaya, cukup datang ke kantor perwakilan Jatim di Jakarta.

Komitmen Jatim terhadap pelayanan publik sudah diawali sejak 2005 dengan membuat Perda tentang pelayanan publik dan direvisi tahun 2011, yang intinya mengharuskan membentuk Komisi Pelayanan Publik.

Dengan terbitnya Perda, ditindaklanjuti dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu ( P2T ) yang fungsinya mempercepat proses pelayanan, mempersingkat waktu, dan meringankan biaya perijinan. Dulu, perusahaan yang mengurus perijinan memerlukan waktu 70 hari bahkan ada yang sampai tiga bulan, namun dengan adanya P2T cukup 12 – 17 hari selesai. Dalam rangka memberikan pelayanan publik Jatim memanfaatkan teknologi dan mengurangi pertemuan orang dengan orang.

Selain itu, lab keuangan daerah, UPT pengadaan barang dan jasa terpadu, UPT Jembatan Timbang menggunakan camera CCTV sehingga semua kelebihan beban/ muatan secara otomatis terdeteksi termasuk besarnya denda, serta membentuk zona integritas bebas korupsi.

Sementara itu, KetuaTim kunker Spesifik/ Wakil Ketua Komisi II DPR-RI / F-PKS, H Mustofa Kamal, SS mengatakan, rombongan melakukan kunker spesifik ke Jatim untuk meninjau dan melihat langsung terkait pelaksanaan pelayanan publik ( one stop service ) di Jatim.

Sesuai UU 37/2008 pasal 8 ttg Ombudsman RI diberikan kewenangan u memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden dan kepala daerah guna perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mencegah kesalahan administrasi. Dengan demikian, Ombudsman RI merupakan katalsiator dalam pelaksanaan prinsip citizens influence, mendorong reformasi birokrasi.

Kunjungan kali ini fokus pada satu issue yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat tentang pelayanan publik khususnya tentang pelayanan satu atap yang dilakukan di berbagai daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan perlayanan publik di berbagai sektor ini menjadi isue penting dalam kabinet kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka birokrasi/ pemerintah dituntut untuk meningkatkan kinerja, dalam mendukung program peningkatan pelayanan publik.

Untuk itu, tim berkunjung ke Jatim untuk melakukan pendalaman, salah satu tentang pelayanan satu atap di Jatim apakah sudah sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Kemudian, sejauh mana masyarakat mengenal ombudsman dengan segala tugas, fungsi dan wewenangnya. Serta, bagaimana konsep pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik, dengan kelebihan dan kekurangan dalam implementasinya di lapangan.

Dijelaskan, indeks pelayanan publik nasional menempati peringkat 120 dari 180 negara di dunia, target tahun 2014 bisa menempati urutan ke-75, bagaimana dengan di Jatim?

Rombongan yang berjumlah 15 orang selama dua hari tgl 2 – 3 Desember ini juga melakukan peninjauan dan melihat secara langsung kegiatanpelayanan masyarakat di gedung Pusat Pelayanan Terpadu (P2T) Jl. Pahlawan Surabaya, kemudian dilanjutkan ke Samsat Jatim Jl Manyar Kertoarjo Surabaya. Selain rombongan ke Surabaya, tim terbagi ke Bali dan Sulawesi selatan. (her)