Gus Ipul: Kades Harus Siap Hadapi MEA

Mojokerto, KabarGress.com – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)utamanya dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa, para Kepala Desa harus mengetahui perkembangan potensi dan pergerakan keluar masuknya barang dari desanya.

Pengelolaan administrasi keuangan tambah sulit, oleh karena itu harus hati-hati, jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak diketahui. Hal itu sangat penting, supaya di kemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga harus berurusan dengan penegak hukum.

Hal itu diutarakan Wakil Gubernur Jatim Drs. H Saifullah Yusuf yang lebih akrab disapa Gus Ipul pada Sosialisasi dan Bimtek
Manajemen dan Pengelolaan Keuangan Desa bagi Kepala Desa, di Warung Desa, Mojosari, Jum’at (14/11).

Menurut Gus Ipul, kantong kemiskinan ada empat kelompok masyarakat, yaitu petani, buruh, pengangguran dan nelayan. Padahal salah satu kewajiban kepala desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. “Dalam memajukan desa yang perlu dibenahi ada tiga hal, yaitu SDM, infrastruktur dan reformasi tata kelola pemerintahan desa,” ujarnya.

Hal penting dalam pengembangan desa yang perlu diperhatikan, menurut Gus Ipul ada empat hal, yaitu pendidikan bagi masyarakat desa, bantu petani dan nelayan, penguatan UMKM masyarakat desa dan menjaga kelestarian lingkungan.
Sesuai UU Desa no 6 / 2014, pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli daerah, alokasi APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat, serta pendapatan desa lain yang sah.

Munculnya sumber pendapatan desa dari APBN dengan alokasi Rp 1 miliar akan membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap besaran sumber pedapatan setiap desa. “Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. Selain itu, Kepala desa harus mampu merencanakan program kegiatan yang terpadu sesuai dengan anggaran yang ada, sekaligus melaksanakan tata kelola keuangan sesuai peraturan yang berlaku,” katanya.

Kepala Badan Diklat Provinsi Jatim Dr Saiful Rachman, MM, M.Pd mengatakan, tujuan diselenggarakan sosialisai dan Bimtek ini untuk meningkatan profesionalisme kinerja kepala desa dalam memberikan pemahaman yang komprehensif. Utamanya dalam pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan keuanan desa agar lebih efisien penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan keuangan desa, diharapan perangkat desa mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, sehingga dapat melakukan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan tepat sasaran.

Oleh karena itu melalui Sosialisasi dan Bimtek yang berlangsung tujuh hari tgl 9 – 15 Nop dan diikuti 156 kepala desa ini diharapkan menambah wawasan para Kepala Desa, sehingga pengelola keuangan desa tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan keuangan, dan terhindar dari masalah hukum. (eri)