Pengesahan APBD Surabaya Diwarnai Hujan Interupsi

Surabaya, KabarGress.Com – Rapat paripurna dengan agenda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya diwarnai sejumlah intrupsi dari anggota dewan. Salah satunya seperti disampaikan anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Sudirjo.

Menurut Sudirjo, penggunaan anggaran APBD Surabaya harus digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Namun faktanya masih ditemukan sejumlah program yang sama sekali tidak korelasinya dengan kepentingan masyarakat. Misalnya anggaran untuk jalur sepeda.

“Katanya anggaran APBD harus digunakan demi kepentingan masyarakat. Tapi nyatanya masih ada pengalokasian dana untuk jalur sepeda,” ujar Sudirjo dalam intrupsinya, Rabu (12/11/2014).

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan, anggaran untuk jalur sepeda patut dipertimbangkan. Mengingat sejumlah ruas jalur sepeda yang ada kini tidak berfungsi secara maksimal.

“Dari pada dananya dibuat jalur sepeda, lebih baik uanganya dibuat beli sepeda lalu dibagikan kepada masyarakat,” kelakarnya.

Anggota dewan lainnya, Reni Astuti meminta agar pemerintah kota serius dalam menangani masalah perlindungan anak. Menurut dia, meskipun Surabaya telah ditetapkan sebagai kota layak anak, tapi masih ditemui kasus asusila yang melibatkan anak di bawah umur.

“Mumpung di sini ada Bapak Wawali (Wakil Wali Kota) dan Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat), saya titip pesan kepad ibu Walikota (Tri Rismaharini) agar lebih memperhatikan masalah tersebut,” pintanya.

Sementara itu, kekuatan APBD Kota Surabaya tahun 2015 diketahui mencapai Rp 7. 269.442.530.623. Dengan komposisi belanja langsung sebesar Rp 4.831.876.889.711. Sedangkan untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 2.437.565.640.912.

Terpisah, ketua DPRD Surabaya Armuji memastikan pihaknya akan mengawal penggunaan anggaran di pemerintah kota. Terutama terkait serapan anggaran yang ada di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (AKPD).

Sebab berdasarkan evaluasi yang dilakukan sejumlah komisi, ditemukan beberapa SKPD yang serapan anggarannya kurang maksimal. “Hasil evaluasi kemarin ada yang serapannya baru mencapai 60 bahkan 50 persen,” ungkap Armuji.

Menurut Armuji, pihaknya memiliki catatan untuk sejumlah SKPD yang dianggap lamban serapannya. Contohnya untuk pembangunan Middle East Ring Road (MERR) yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

“MERR belum dilanjutkan karena sebelumnya ada kasus. Harusnya kan tidak begitu. Kalau pimpinannya tidak terlibat proses pembangunan yang harus tetap berjalan,” sarannya.

Oleh karena itu, dalam pembagian anggaran tahun ini pihaknya membuat terobosan bahwa pengalokasian anggaran APBD di masing masing dinas disesuaiakn dengan kemampuan SKPD yang bersangkutan. Dengan harapan serapan dan kinerja tahun mendatang menjadi lebih baik.

“Untuk anggaran di SKPD ada yang kita tambah dan kurangi. Sementa untuk pengawasannya, kita serahkan Komisi yang bersangkutan. Sehingga nanti pas evaluasi benar-benar serius,” tandas politisi dari PDI-P ini.

Wakil Ketua DPRD Masduki Toha mengungkapkan, untuk mengoptimalkan pengawasan nanti akan digelar evaluasi setiap tiga bulan. “Kalau pengawasannya tri wulan, kita optimis pengawasan yang kita lakukan bisa maksimal,” pungkasnya. (tur)