Walikota Bingung Saat Ditanya Kerugian Kasus Pertukaran Satwa

Surabaya, KabarGress.Com – Rilis Indonesia Police Watch (IPW) yang menyebutkan negara dirugikan sebesar Rp 840 miliar dalam kasus pertukaran satwa langka di Kebun Binatang Surabaya (KBS) ditanggapi oleh walikota Surabaya Tri Rismaharini. Risma sapaan akrab Tri Rismaharini mengaku, dirinya tidak bisa menghitung berapa kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Aku tidak bisa hitung. Aku tidak tahu hitungannya,. Kita serahkan saja ke polisi,” ujar Tri Rismaharini saat selesai menghadiri rapat Paripurna DPRD Surabaya, Jumat (31/10/2014).

Tri Rismaharini mengungkapkan, terkait masalah pertukaran satwa tidak sedikit media yang menuding dirinya ikut terlibat. Atas pertimbangan itu, akhirnya dia melimpahkan kasus itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Waktu itu saya tidak mau nuduh siapa siapa. Saya memilih lapor biar clear siapa yang main dan siapa yang punya niat,” jelasnya.

Apalagi, waktu pertama kali kasus pertukaran satwa muncul pemerintah kota tidak memiliki data yang pasti soal jumlah satwa yang ditukar. “Sekarang datanya mungkin ada di bu Ratna (Dirut KBS). Nanti tak lihat dulu,” tandas mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini.

Sementara itu, mantan Ketua Pansus KBS Mochammad Machmud meminta aparat kepolisin serius dalam membongkar kasus pertukaran satwa di KBS. Dia berharap, oknum yang terlibat segera diungkap dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku.

“Polisi tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus diungkap dan ditangkap,” tegas Machmud.

Menurut Machmud, sebenarnya dirinya ragu dengan keseriusan polisi dalam mengungkap kausu itu. Dia menilai penanganan kasus KBS cenderung berputar-putar dan jalan di tempat. Padahal negara dan masyarakat Surabaya sangat dirugikan oleh ulah para mafia satwa langkah yang menjarah isi KBS.

“Di KBS itu banyak kepentingan. Makannya pemberitaan yang selama ini ada terkesan untuk mengaburkan masalah yang sebenarnya,” ujar Machmud.

Oleh karena itu, dirinya mendesak lembaga terkait seperti kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan. Mengingat satwa yang kabarnya ditukar dengan sejumla uang dan barang merupakan aset milik negara.

“Di situ negara jelas dirugikan. Saya berharap kasus tersebut diusut sampai tuntas siapa-siapa oknum yang terlibat,” pungkas anggota Komisi C DPRD Surabaya ini.

Untuk diketahui, Indonesia Police Watch (IPW) berharap Mabes Polri dan Polda Jatim tidak melakukan intervensi dalam kasus KBS, tapi justru harus mesupervisi Polrestabes Surabaya agar kasus ini bisa segera dituntaskan. (tur)