Surabaya, KabarGress.com – Keamanan yang terjaga dan terpelihara dengan baik di Jawa Timur adalah manifestasi (bentuk perwujudan) dari kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengurus kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan serius agar kehidupan bermasyarakat di Jatim semakin damai dan harmonis.
Demikian yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo saat menerima KKDN (Kuliah Kerja Dalam Negeri) Peserta DIKSESPIMTI POLRI Dikreg ke-23 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (26/8).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, salah satu faktor terjaganya keamanan di Jatim adalah berkat keseriusan pemerintah dalam mengurus kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Sebab jika kesejahteraan mereka tidak diurus, sangat rawan timbul konflik horizontal.
“Makanya di Jatim, kesejahteraan masyarakat miskin benar-benar diurus, sebab disitulah paling rawan timbul konflik yang dapat merusak situasi dan kondisi keamanan di Jatim. Terutama jika jarak disparitas antara yang miskin dan yang kaya cukup lebar. Negara harus hadir untuk mengurus mereka” katanya.
Karena itu, Pakde Karwo menerapkan strategikebijakan umum pembangunan yang berperspektif masyarakat. Yakni, layanan program yang didesain guna peningkatan kesejahteraan untuk semua lapisan masyarakat.Baik yang lapisan atas, menengah (UMKM), maupun lapisan bawah (RTSM dan RSM).
Untuk lapisan atas (investor, pebisnis, dan pengusaha besar), Pakde Karwo memberikan kemudahan dan fasilitas untuk berbisnis di Jatim. Yakni mengadakan bussiness forum, jaminan kemudahan investasi, ketersediaan buruh yang berkualitas, serta ketersediaan listrik yang cukup.
Untuk lapisan menengah, Pakde Karwo memberikan stimulasi kepada sektor produktif, khususnya UMKM. Seperti kemudahan pinjaman modal usaha melalui Bank UMKM, BPR Kabupaten/kota, penambahan penyertaan modal melalui skema bunga 6% per tahun, dan penjaminan kredit melalui PT. Jamkrida.
Sedangkan untuk lapisan bawah (RTSM dan RSM), Pakde Karwo melakukan charity dan pendampingan atau Jalin Kesra pola baru. Yakni memberikan pelayanan sosial dasar masyarakat, penyaluran bantuan BOSDA/MADIN,peningkatan jumlah Polindes dan Ponkesdes, serta bantuan modal kepada Koperasi Wanita (Kopwan) di desa/kelurahan.
Masih menurut Pakde Karwo, pemerintah tidak bisa memaksakan pikiran dan menyamaratakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin, sebab kebutuhan mereka berbeda-beda. “Oleh karena itu, mereka harus diajak berbicara. Inginnya dibantu seperti apa? Jika mereka ingin ternak kambing maka kami berikan bantuan kambing. Jika ingin berjualan bakso ya kami berikan bantuan gerobak bakso. Inilah yang dinamakan demokrasi partisipatoris. Calon korban diajak berbicara” terangnya.
Hasilnya, keamanan di Jatim terus terjaga dengan baik dan berimbas positif pada pembangunan di Jatim. Salah satu buktinya adalah nilai Incremental Capital Output Ratio(ICOR) Jatim terus menurun dari tahun ke tahun. Pada 2009 nilainya 3,59, kemudian pada 2011 nilainya 3,09, dan pada 2012 nilainya mencapai 2,92.
“Jika ada investor ingin menanamkan modal, pasti yang ditanyakan adalah berapa nilai ICOR-nya? Sebab makin kecil nilai ICOR, maka makin besar tingkat efisiensi dan produktivitas investasi yang ditanamkan” katanya.
Pada kesempatan itu, pimpinan rombongan KKDN (Kuliah Kerja Dalam Negeri) Peserta DIKSESPIMTI POLRI Dikreg ke-23, Jodie Roberto mengatakan, tujuannya kedatangannya adalah untuk belajar program-program yang dijalankan oleh Pemprov Jatim, khususnya terkait keamanan. (Eri)
More Stories
SOAL SP 3 K JADI FOKUS ARSAN CALEG HANURA SURABAYA
PILEG 2019 , BAPPILU JATIM SUPORT CALEG HANURA GRESIK KERJA MAKSIMAL
PASANG TARGET 7 KURSI , HUSIN ; PILBUP TUBAN HANURA USUNG MUSA MAJU BUPATI