Walikota Kasihan, Berikan Kesempatan PSK Dolly yang Belum Menerima Kompensasi

Surabaya, KabarGress.Com – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berbesar hati akan memberikan kompensasi bagi para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sempat menolak pemberian bantuan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai ganti penutupan lokalisasi di kawasan Dolly dan Jarak.

Politisi asal Fraksi PDI-P tersebut mengaku, kasihan kepada para PSK yang belum menerima atau sempat menolak pemberian kompensasi yang ditawarkan pemkot tersebut. Pasalnya, alasan PSK tidak mau menerima dana kompensasi itu, dikarenakan bukan kemauan mereka, namun ada pengaruh yang melarang para PSK untuk menerimanya.

“Kemarin kan banyak yang dikunci agar menolak pemberian dana kompensasi ini. Sekarang kita lagi ngusulkan lagi supaya mereka (PSK) dapat menerima kembali kompensasi ini. Saya kasihan sama mereka kalau tidak dapat,” ungkapnya, Jumat (22/8/2014) saat akan melakukan rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya.

Risma sapaan akrab Tri Rismaharini mengatakan, untuk saat ini jumlah PSK yang datang ke Koramil berkisar antara 20 orang. Mereka bertujuan untuk mengambil kompensasi yang diberikan pemkot sebagai modal usaha mereka. Sebab, pada saat itu, ada yang mempengaruhi para PSK agar tidak menerima kompensasi dari pemkot.

“Dulu itu kan mereka (PSK) nggak boleh ngambil dana itu, sampek ada yang dikunci. Saya kasihan, makanya kita masih mengusulkan kembali mudah-mudahan saja bisa. Nanti kita tambah lagi waktunya ke Koramil dan nanti PSK itu juga akan kita undang, kan kami tahu alamatnya,” katanya.

Lebih lanjut, perempuan nomor 1 di Surabaya ini menjelaskan, sudah memberikan pelatihan-pelatihan khusus kepada seluruh PSK jauh waktu sebelumnya. Sehingga dirinya berani mengambil keputusan untuk menutup kawasan eks lokalisasi Dolly yang konon katanya terbesar se Asia Tenggara tersebut.

“Justru warganya yang baru mendapat pelatihan, tapi kalau PSK sudah lama kami (pemkot) memberikan pelatihan. Bahkan sejak walikota dijabat oleh pak Bambang, itu tiap tahun ada pelatihanya dan ada anggaranya juga kalau misalnya dia (PSK) pulang,” jelasnya.

Sementara itu, anggota komisi D DPRD Kota Surabaya, Masduki Toha menjelaskan, dalam pengambilan uang kompensasi tersebut, masih dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yakni para PSK harus datang ke Koramil untuk mengambilnya. Dirinya juga berharap agar pemberian dana tersebut sesuai dengan data yang dimiliki Pemerintah Propinsi (Pemprop) dan pemkot Surabaya.

“Kalau memang ada para PSK atau mucikari yang berniat untuk mengambil, ini berarti ada inisiatif yang baik. Saya berharap pemkot segera mencairkan dana ini. Karena kalau memang ada inisiatif yang baik, berarti mereka (PSK) kan, siap untuk hengkang dari Surabaya,” jelasnya. (Tur)