Kemenhut Akhirnya Turunkan Izin LK ke PDTS KBS

Surabaya, KabarGress.Com – Setelah menunggu selama hampir 1,5 tahun, akhirnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menurunkan izin Lembaga Konservasi (LK) kepada Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Dengan turunnya LK ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya langsung tancap gas untuk melakukan perbaikan dan pengembangan KBS.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, program pertama yang akan dilakukan PDTS KBS adalah perbaikan kandang satwa. Ini penting agar kualitas hidup satwa menjadi makin makin baik. Setidaknya ada puluhan kandang satwa yang harus diperbaiki.

Selain kandang, sistem irigasi juga menjadi perhatian serius, sehingga kualitas air yang dikonsumsi satwa di kebun binatang kebanggaan warga Surabaya ini makin membaik. “Lahan parkir di KBS juga akan kami gusur untuk perluasan ruang satwa. Jadi, parkirnya nanti sebagian di Joyoboyo (terminal Joyoboyo),” ujarnya usai menerima surat izin LK dari Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan, di KBS Senin (18/8/2014).

Risma, panggilan Tri Rismaharini mengungkapkan, untuk perbaikan dan pengembangan kebun binatang yang ada di Jalan Setail Nomor 1 ini, Pemkot Surabaya tahun ini menganggarkan dana sebesar Rp52 miliar. Namun, alokasi dana ini bersifat multiyears. Untuk tahun ini, anggaran yang disiapkan sebesar Rp10 miliar dari Rp52 miliar itu.

Kemudian, KBS juga masih memiliki kas sebesar Rp4 miliar. Uang tersebut berasal dari penjualan tiket masuk. “Saya harap, dengan gelontoran dana yang begitu besar ini, KBS bisa makin berbenah. Sehingga, KBS bisa menjadi tempat edukasi satwa yang berkualitas bagi masyarakat,“ terangnya.

Menteri Kehutanan (Menhut), Zulkifli Hasan dalam kesempatan ini meminta agar tidak lagi ada pihak-pihak yang menyerang kebun binatang kebanggaan warga Surabaya ini dengan isu-isu negatif. Pihaknya prihatin ketika PDTS KBS sudah berupaya maksimal melakukan perbaikan, tapi tetap ada saja yang menyerang.

Dengan turunnya izin LK ini, dia berharap agar semuanya menatap ke masa kini dan masa yang akan datang. Yang lalu biarlah berlalu. Selain itu, dia berharap agar satwa di KBS bisa hidup seperti di alam asal mereka. “Kalau ada kekurangan sana-sini itu wajar. Jadi jangan lagi serang KBS. Jangan bombardir KBS,” pintanya.

Diketahui, beberapa waktu lalu satu persatu satwa di KBS mati secara beruntun. Bahkan ada yang dianggap mati dengan tidak wajar. Sebagian kalangan menyebut kematian satwa itu karena unsur kesengajaan dari salah satu kelompok yang bertikai. Kelompok tersebut hendak membuat citra buruk Pemkot sebagai pengelola.

Harapannya, muncul keputusan dari pemerintah pusat agar KBS dikelola kembali oleh perkumpulan. Dugaan ini juga diperkuat dengan dicabutnya izin konservasi oleh Menhut pada 2010 lalu. Dengan tidak adanya izin konservasi, maka satwa-satwa yang ada di KBS bisa dipindah ke kebun binatang lain.

“Dengan izin LK ini, maka pengelolaan KBS akan berdasarkan dengan kaidah-kaidah konservasi. Nantinya juga akan banyak pihak, khususnya dari luar negeri yang akan turut membantu pembenahan KBS,” pungkasnya.

Sementara itu, PDTS KBS akan mengalokasikan sekitar Rp2,2 miliar dari Rp10 miliar anggaran dari pemkot untuk perbaikan sangkar burung. Setidaknya, ada sebanyak 30 hingga 40 sangkar burung yang akan diperbaiki. Perbaikan sangkar burung tersebut ditargetkan selesai akhir tahun ini.

Sekitar Rp600 juta akan digunakan untuk pavingisasi. Saat ini, kondisi jalan berpaving di kebun binatang tersebut banyak yang rusak. Sehingga, hal ini membuat pengunjung yang datang menjadi tidak nyaman. “Kemudian, sisanya lagi dari total anggaran yang diberikan pada kami, akan kami gunakan sebagai cadangan,” kata Direktur Keuangan dan SDM, PDTS KBS, Fuad Hassan.

Dia menambahkan, selama sebulan, pendapatan PDTS KBS mencapai Rp1,6 miliar. Pendapatan KBS ini salah satunya didapat dari tiket masuk. Tiket masuk di KBS saat ini sekitar Rp15.000 per orang. Sedangkan untuk biaya operasional sekitar Rp1,7 miliar.

Sehingga masih ada defisit sekitar Rp1 miliar. Anggaran dari pemerintah ini diharapkan dapat menutupi defisit anggaran tersebut. “Memang anggaran dari pemkot sebesar Rp10 miliar itu sudah dianggarkan sejak lama. Tapi uang itu baru turun sekitar akhir Juli lalu,” paparnya. (Tur)