Pasca Penutupan, Dolly Masih Sisakan Masalah

Surabaya, KabarGress.Com – Pasca penutupan Dolly rupanya masih banyak menyisakan masalah. Salah satunya ialah pengaruh tentang masalah kejiwaan anak yang mungkin di dalam ingatannya masih membekas adanya kegiatan prostitusi yang dilakukan selama puluhan tahun di daerah tersebut.

Dokter Spesialis Kejiwaan, Agung Budi Setiawan mengatakan, bahwa setiap anak manusia mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk perbuatan yang sekiranya bisa mengganggu masalah mental anak. Diantaranya adanya kekerasan dan penganiayaan, dan mungkin juga ada ingatan negatif yang mungkin masih melekat di dalam memori anak.

“Kalau untuk watak, itu memang sudah sulit untuk disembuhkan. Tapi setidaknya, kita harus memperbaiki microkosmos dan makrokosmos dari anak tersebut. Artinya lingkungan hidup mereka sejak kecil harus dididik dari lingkungan yang sehat dan terhindar dari segala bentuk perbuatan yang negatif,” ujarnya, Rabu (2/7/2014).

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (Bappemas) Keluarga Berencana (KB), Nanis Chairani mengaku, sudah menyediakan berbagai progam untuk menyelamatkan anak yang tinggal di kawasan Dolly dan Jarak. Yang pertama ialah melakukan pencegahan dan sosialisasi kepada anak-anak.

“Kami akan melindungi hak hidup anak yang ada di kawasan tersebut. Agar anak yang hidup di kawasan seperti itu, bisa tumbuh kembang seperti anak yang lainnya. Kami melakukan sosialisasi mulai dari anak tingkat SD, SMP, dan SMA agar menghindari perbuatan yang negatif dan buruk bagi perkembangan hidup mereka,” ucapnya.

Nanis menegaskan, dalam proses pencegahan dan sosialisasi ini, Bappemas tidak bekerja sendirian. Ia juga dibantu oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A). Serta bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak kepolisian, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

“Kami akan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah di wilayah situ, bahkan kami akan datangi secara langsung untuk melakukan sosialisasi itu. Kami juga dibantu Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), dan nantinya kami akan lakukan bertahap di tingkat kota, di tingkat kecamatan, dan kelurahan. Agar kami bisa segera menemukan anak-anak yang bermasalah,” imbuhnya. (tur)