Pemprov Jatim Benahi Infrastruktur Pelabuhan Perikanan untuk Tingkatkan Produkvitas Nelayan

“Sumber Daya Laut Jawa Timur yang Berlimpah Bisa Memberi Manfaat Sebesar-besarnya kepada Masyarakat Nelayan Jika Didukung Fasilitas dan Infrastruktur yang Bagus“

Surabaya, KabarGress.com – Kokoh, tak goyah, sekokoh batu karang. Itu tekad Pemprov Jatim yang tergambar untuk menyejahterakan nelayan dan masyarakat pesisir. Nelayan bagian dari masyarakat pesisir harus sejahtera, seperti masyarakat pada umumya. Untuk mewujudkan tekadnya, Gubernur Sukarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu mempercayakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanlut) untuk menambah fasilitas beberapa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

Kesungguhan Pemprov Jatim untuk mengangkat harkat nelayan itu tidak dibiarkan sendirian. Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) bagian dari pemerintahan pusat memberikan dukungannya. Skema program disinergikan antara pemprov Jatim dan pemerintah pusat dalam upayanya membangun infrastruktur kepelabuhanan perikanan tangkap di Jatim. Langkah konkret ditempuh, hasilnya beberapa PPP, PPI, infrastruktur dan fasilitas kepelabuhan perikanan tangkap di Jatim pun ditingkatkan.

Komitmen Pemprov Jatim melakukan penguatan inprastruktur kepelabuhanan perikanan tersebut didasari potensi sektor perikanan tangkap dan luas perairan yang di dalamnya sangat kaya. Propinsi Jawa Timur mempunyai luas perairan 208.138 Km2 meliputi Selat Madura, Laut Jawa, Selat Bali dan Samudera Indonesia dengan panjang garis pantai1.900 km merupakan salah satu sentra kegiatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Selat Bali yang luasnya 960 mil2 memiliki potensi penangkapan maksimum lestari untuk ikan pelagis (permukaan) dengan hasil ikan yang dominan yakni Lemuru (Sardinella Lemuru) sebesar 46.400 ton dan untuk Muncar sebesar 25.256 ton/tahun. Berdasarkan data yang tercover perkembangan produksi perikanan pada 2009 penangkapan ikan masih menjadi cabang usaha terbesar yang memberikan pemasukan yakni sekitar 89,71%. Produk perikanan didominasi Kecamatan Muncar 94,03 % dari semua produksi penangkapan ikan di laut. Hal ini disebabkan karena usaha penangkapan ikan di Muncar, merupakan sentra (pusat) kegiatan perikanan di Kabupaten Banyuwangi.

Didukung luas laut 142.560 kilometer persegi termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), memiliki panjang garis pantai lebih kurang 800 km, menyimpan sumber daya alam laut yang melimpah. Potensi perikanan tangkap mencapai 590.020 ton per tahun. Dengan jumlah nelayan 53.057 orang, kontribusi pantai selatan pada produksi perikanan Jawa Timur baru mencapai 12,12 persen. Berbagai jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi seperti tuna, tuna kecil, cakalang, layur dan kakap serta tengiri menjadi penghasil utama nelayan pantai selatan. Potensi kekayaan laut ini tentu akan bisa diberdayakan jika didukung sarana prasarana nelayan serta kepelabuhanan.

Untuk mengoptimalkan produksi penangkapan ikan, pemerintah telah membangun sejumlah sarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) masing-masing di Pondokdadap, Kabupaten Malang, PPP Tamperan di Kabupaten Pacitan, PPP Puger di Kabupaten Jember, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Popoh di Kabupaten Tulungagung, PPP Muncar dan PPI Pancer di Kabupaten Banyuwangi serta Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Kabupaten Trenggalek.

Orentasinya, dengan dibangunnya sarana dan prasarana kepelabuhan perikanan itu, potensi laut selatan yang didominasi ikan-ikan besar seperti Cakalang, (Katsuwonus Pelamis) Tongkol, Tuna besar sirip biru, dapat dioptimalkan penangkapannya oleh para nelayan. Di pelabuhan Pondokdadap Sendang Biru cukup besar, yaitu sekitar 400.000 ton per tahun. Ikan yang didaratkan di PPI Pondokdadap mencapai 15% dari potensi laut selatan Jawa.

Ekonomi Bergeliat

Kabid Perikanan Tangkap Diskanlut Prov Jatim, Ir. Asmuri Syarief, didampingi Ir. Joko Rijanto, dalam kesempatan diskusi kecil dengan KabarGress.com, menuturkan Program penguatan kepelabuhan perikanan tangkap dalam tiga tahun terakhir telah banyak dilakukan pembangunan infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur kepelabuhanan perikanan tangkap yang gagasannya untuk memberikan fasilitas nelayan dalam meningkatkan produksi ikan tangkap, serta mempermudah dan mempercepat aktivitas pembongkaran ikan hasil tangkapannya di pelabuhan. Fasilitas kepelabuhan perikanan tangkap yang ditingkatkan meliputi reklamasi pantai, penambahan luas kolam pembangunan dermaga, revertmen groin, pengerukan kolam dari pendangkalan akibat sedimentasi dan pembangunan breakwater, yang berfungsi sebagai proteksi aktivitas nelayan saat melakukan bongkar ikan tangkap dari hempasan gelombang.

Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Solar Nelayan (SPBBSN). Pengerasan akses jalan keluar masuk pelabuhan, pembangunan ataupun rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) beserta fasilitas pendukung kepelabuhan perikanan tangkap yang mencakup pembangunan kantor, Mushola, kantin, atau kios-kios. Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim selaku SKPD Pemprov Jatim bekerja, bekerja dan bekerja. Tujuan yang hendak diraih dengan meningkatkan fasilitas kepelabuhanan perikanan tangkap dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada nelayan selaku pengguna jasa kepelabuhanan, dapat direalisasikan. Yang saat ini masih dalam proses pengerjaan adalah pembangunan pagar keliling PPP Muncar, pembangunan slipway, dermaga sebelah timur, gedung TPI dan rigit beton PPP Probolinggo.

Tidak berhenti di situ. Upaya lainnya, agar nelayan berdaya serta mampu meningkatkan ikan hasil tangkapannya, Pemprov Jatim bersama KKP memberikan bantuan alat perikanan tangkap kepada para nelayan. Bantuan alat perikanan tangkap yang diberikan pemprov Jatim tersebut berupa jaring, alat pancing, puluhan perahu bermesin ganda. Pemberian kapal bantuan untuk nelayan, menjadikan nelayan lebih semangat lagi melaut. Dalam mencari ikan tangkapan nelayan tidak dihadapkan sempitnya waktu lantaran terbentur armada kapal atau perahu yang digunakan,dengan kapal baru bantuan pemprov Jatim, nelayan bisa punya waktu cukup panjang. Sehingga dengan waktu melaut yang agak panjang dibanding sebelumnya, nelayan akan mampu meningkatkan produksinya.

Meningkatnya ikan hasil tangkapan nelayan pada gilirannya akan mampu pula mendongkrak pendapatan mereka. Artinya dengan pendapatan naik, secara otomatis kesejahteraan ekonomi nelayan juga ikut terkatrol naik. Kelengkapan fasilitas lain agar nelayan lebih cepat sejahtera, pemerintah juga memfasilitasi pihak pemodal untuk menanamkan investasinya, dalam bentuk mendirikan pabrik yang memproduksi hasil laut.

Keberadaan pabrik di seputar pelabuhan perikanan tentu secara kalkulasi ekonomi sangat setrategis. Dapat menyerap lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, penggangguranpun dapat diminimalisir. Jika selama ini nelayan menjual ikan hasil tangkapannya secara gelondongan, dengan harga rendah, adanya pabrik pengolah ikan tentu nilai harga ikan bakal semakin baik. Sebab, ikan yang telah diolah lebih dulu di pabrik-pabrik yang kualitas ikan menjadi lebih baik.

Kuncinya untuk meningkatkan produksi ikan tangkapan nelayan ada pada infrastruktur. Fasilitas pelabuhan perikanan yang bagus dapat menunjang aktivitas kepelabuhan menjadi cepat, dan efektif. Rotasi kegiatan di pelabuhan perikanan yang cepat tentu dan pasti membuat roda perekonomian di wilayah tersebut menjadi bergeliat, dan dinamis. Belum lagi, keterlibatan ribuan tenaga bongkar dan pemisahan jenis ikan hasil tangkapan nelayan yang melibatkan banyak pihak, seperti ibu-ibu isteri nelayan, sopir angkut ikan.

Makna pembangunan infrastruktur dan fasilitas PPP/PPI dilakukan pemerintah, adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada nelayan, keluarga nelayan, masyarakat umum sekitar pelabuhan, pelaku usaha, dan para pemodal supaya berada di dalamnya. Pointnya, ialah ketika aktivitas kepelabuhan itu tinggi, karena produksi ikan tangkap nelayan meningkat tajam, di situ bakal menyerap ribuan orang untuk bekerja dan berusaha sesuai bidang dan kemampuan masing-masing, untuk membangun kesejahteraan ekonominya. (Eri)