Pakde Tawarkan 4 Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Yogyakarta, KabarGress.Com – Empat konsep pengelolaan keuangan daerah, yaitu memperluas kawasan bebas korupsi, mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan birokrasi, peningkatan kualitas kebijakan dan peningkatan kualitas layanan public disampaikan Pakde Karwo, sapaan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalam Dialog Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipandu oleh Prof. Dr. Mardiasmo dan Ira Koesno di Yogyakarta, belum lama ini.

Dialog yang dihadiri pula oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan anggota KPK Suwarsono dan Prof Mardiasmo sebagai host dalam dialog tersebut membahas bagaimana kiat-kiat para gubernur dakam mengelola keuangan di daerah. Anggota BPK dan para praktisi akuntan yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia membahas cara dan model pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kebocoran dan kesalahan administrasi.

Menurut Pakde Karwo, reformasi birokrasi tidak cukup untuk mengobati sakit aparat dalam pengelolaan keuangan. “kesempatan penyalahgunaan keuangan itulah yang harus diminimalisir, lewat apa ya kita perbanyak kawasan-kawasan bebas korupsi dengan regulasi. Dengan regulasi kita bisa bangun zona-zona integritas dan mendorong diberlakukannya elektronik audit, juga pendampingan tata kelola administrasi keuangan oleh BPK,” lanjut Pakde.

Untuk efektif dan efisiensinya kegiatan pemerintahan, Pakde Karwo membentuk unit layanan pengadaan barang dan jasa sehingga SKPD tidak menyelenggarakan lelang sendiri, tapi ada unit tersendiri yang melaksanakan. “lewat pergub 9/2014, skpd tidak bleh lagi menyelenggarakan lelang sendiri. Semua dipusatkan di unit baru ini, agar efektif juga efisien karena tidak perlu menunggu dan bersih,” katanya yg disambut tepuk tangan peserta Rapat Anggota IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik 2014 dalam memasuki Asean Integreted Accounting Profesional for Sustainable Economic Growth di Yogyakarta, 12-13 Juni 2014.

Konsep ketiga yang ditawarkan Pakde adalah tentang peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, seperti kebijakan membangun kerjasama dengan IAI dalam penetapan PAD dan bekerjasama dengan ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan public. “Konsep selanjutnya adalah peningakatan kualitas pelayanan public, yang paling nyata dan terbukti adalah dengan dibentuknya unit layanan perizinan terpadu satu pintu. Selain efisien baik waktu, pembiayaan dan prosedur ternyata mampu mengeliminasi tindak korupsi,” lanjut Pakde Karwo.

Sementara itu, Ganjar Pranowo dan Syahrul Yasin Limpo lebih menyoroti soal komitmen leadership, management yang baik dan program-program terobosan dalam pengelolaan keuangan daerah. “komitmen pimpinan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan transparansi keuangan daerah, kalau tidak bisa amburadul dan perlu terobosan baru dalam pengelolaan keuangan agar tercipta pula akuntabilitas keuangan,” ujar gubernur Sulsel ini.

Sedang Suwarsono mengingatkan kepada para pengelola keuangan daerah, bahwa korupsi lahir karena kekuasaan dan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. “kalau daerahnya miskin tidak berpenghasilan besar apanya yang dikorupsi, dan kalau tidak punya kewenangan yang mau dikorupsi siapa ? maka sekarang ini muncul makelar korupsi. Ini yang harus diwaspadai,” lanjut Suwarsono yang guru besarn UGM. (Eri)