Potensi Gunung Wilis Dikelola Bersama Enam Daerah

* Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun

Trenggalek, KabarGress.Com – Untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki, maka Gunung Wilis akan dikelola oleh enam daerah yang yang terletak di sekitarnya. Enam daerah tersebut yakni Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun. Pelaksaan kerjasama tersebut diresmikan melalui penandatanganan naskah Kerjasama Antar Daerah di Selingkar Gunung Wilis” TUNGGAL ROGO MANDIRI” yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu (11/6) siang.

Gubernur Jawa Timur Dr.H.Soekarwo, yang juga ikut menandatangani naskah kerjasama tersebut mengatakan, kerjasama itu bertujuan mengurangi kesenjangan masyarakat antar daerah. Caranya adalah dengan memaksimalkan potensi Gunung Wilis untuk kesejahteraan masyarakat.

Gunung Wilis, kata pria yang lekat dengan sapaan Pakde Karwo itu, berpotensi sangat besar. Dan karena terletak di antara enam kabupaten itu, maka dibuatlah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama dalam mengelola potensi yang ada. Hal ini perlu dilakukan, agar di kemudian hari tidak timbul masalah dalam pengelolaannya.

“Untuk itu, di kesempatan yang baik ini saya selaku Gubernur dan Pemimpin di Jawa Timur mengingatkan pada semua Kepala Daerah yang telah menandatangani kerjasama, agar terus menindaklanjuti setiap perjanjian yang telah dibuat dan disetujui. Karena, setiap perjanjian itu syarat yang harus dibuat dan dimaknai dalam perencanaan dan kesepakatan serta pelaksanaan,” tegasnya.

Pemerintah, kata Pakde Karwo, tidak akan bisa melaksanakan perjanjian yang telah dibuat bila tidak mendapat kesepakatan dari DPRD. Karena yang namanya pemerintahan itu adalah satu paket yakni Kepala Daerah ( Kepala Pemerintahan ) bersama DPRD. Oleh sebab itu, dalam penandatangan kerjasama hari masing- masing daerah harus menghadirkan DPRD dan Forpimda untuk hadir sebagai saksi agar memahami apa saja yang tercantum dalam naskah perjanjian dan kerjasama dimaksud.

Langkah selanjutnya yang harus segera dilakukan adalah pemetaan dan mencari tahu apa saja potensi yang ada di masing- masing daerah atau wilayah. Baru kemudian membuat klaster sekaligus solusi apa yang dibutuhkan di daerah itu. “Kalau memiliki potensi pertanian, maka dibuatlah perencanaan dan bantuan apa yang cocok dan dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian, agar masyarakat di daerah tersebut dapat dan bisa lebih baik kesejahteraannya. Demikian juga untuk potensi lainnya,“ ujarnya.

Di depan bupati dan forpimda enam daerah tersebut, ia juga menjelaskan tiga konsep pembangunan yang perlu diperhatikan. Yakni konsep kewilayahan, konsep sektor dan konsep kelompok bawah. Kalau ketiga konsep ini bisa dibuat dengan rapi dan runtut serta dapat dilaksanakan insyaalah semua masalah akan selesai. ”Selama ini permasalahan yang sering muncul dan yang selalu menjadi kendala di pembangunan adalah masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Dan karena ketidakadilan serta kesenjangan sosial inipun yang memicu disparitas tinggi di masyarakat,” jelasnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah infrastrukturnya. Infrastruktur seperti jalan rusak harus segera diperbaiki. Ini agar masyarakat pinggiran atau perbatasan di masing-masing wilayah tidak terisoalasi dan dapat merasakan pembangunan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.

Menyingung soal kemudahan berinvestasi, Pakde Karwo minta agar Pemerintah Kabupaten/Kota mempermudah ijin investasi. Tetapi perlu juga diberi syarat tambahan agar tenaga kerja kasar atau non skill harus mengambil dari daerah setempat. Akan lebih baik lagi, bila daerah tersebut juga dapat menyediakan tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan dibangun. “Tetapi, bila tidak tersedia maka perusahaan itu harus mau membantu untuk mendirikan Sekolah Keterampilan atau Kejuruan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di waktu mendatang,” pungkasnya. (eri)