Sekda Minta Jamaah Umroh Waspada Virus MERS

Malang, KabarGress.Com – Sekda Prov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM, meminta masyarakat yang aktif berkunjung di negara Timur Tengah, terutama jamaah umroh dan haji agar waspada terhadap perkembangan penyakit Middle East Respiratory Syndrom Corona Virus (MERS-CoV). Karena peluangnya relatif besar tertular dan menularkan pada masyarakat di Indonesia khususnya di Jatim. Hal itu disampaikan pada pembukaan rapat koordinasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Jatim, di Hotel Harris, Malang, Minggu (1/6/2014) malam.

Menurut Sekda, di Jatim telah terdeteksi Orang Dalam Investigasi (ODI) MERS CoV sebanyak 7 orang dan telah dirawat di RSU Rujukan dan pemeriksaan spesimen dalam proses, namun ternyata secara klinis ada kecenderungan bukan MERS CoV. Oleh karena itu, penting sekali diberikan pemahanan tentang MERS-CoV dalam upaya pencegahan berkembangnya penyakit tersebut serta kesiapan Rumah Sakit dalam merawat penderita MERS CoV.

Berkembangnya MERS-CoV adalah suatu strain baru dari virus corona yang belum pernah ditemukan menginfeksi manusia sebelumnya. Beberapa negara di Timur Tengah telah melaporkan kasus infeksi MERS-CoV pada manusia.

Di Indonesia, penduduk yang aktif melakukan kunjungan ke Timur Tengah karena kepentingan ibadah dan bekerja, yaitu sekitar 1,6 juta orang jamaah haji, 700.000 orang jamaah umroh dan 2 juta TKI. Dengan demikian berpeluang relatif besar untuk tertular saat di Timur Tengah dan menularkan kepada masyarakat di Indonesia. Di Jawa Timur telah terdeteksi Orang Dalam Infestigasi (ODI) MERS CoV sebanyak 7 orang, telah dirawat di RSU rujukan, namun secara klinis bukan MERS CoV. Untuk itu

“Kegiatan ini diharapkan menjadi media yang efektif dalam membangun komunikasi yang lebih intensif antar Provinsi dan Kab/Kota, yang pada gilirannya dapat mendukung dalam mewujudkan peningkatan kerjasama dan sinergitas dalam penyelenggaraan Program-Program Kesehatan,” ujarnya.

Pembangunan kesehatan di Jatim, kata Sekda, diarahkan pada perbaikan pelayanan promosi, prevensi, kurasi dan rehabilitasi kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Untuk itu perlu pedoman bagi Provinsi maupun kabupaten/ kota dalam pembangunan kesehatan. Upaya-upaya standarisasi dan pemerataan sarana dan prasarana, tenaga serta sistem kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan baik di posyandu, ponkesdes, puskesmas, rumah sakit kabupaten/ kota maupun rumah sakit provinsi.

Perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan dalam hai ini Rumah Sakit, dimana sistem rujukan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlunya adanya keseragaman pemahaman tentang sistem rujukan regional.

Setidaknya ada beberapa tantangan aktual yang harus dihadapi Dinas Kesehatan Provinsi Jatim beserta jajarannya. Antara lain, terkait dengan perubahan sistem jaminan kesehatan nasional yang berimplikasi pada perubahan mekanisme pelayanan kesehatan baik pada Puskesmas dan RS sebagai salah satu rangkaian pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar.

“Saya harapkan pertemuan ini supaya Indikator Pembangunan Manusia ditingkatkan dan MDGS dicapai dan target RPJMD agar dipenuhi. Pertemuan ini sebagai sarana untuk mewujudkan gagasan-gagasan yang kreatif dan solutif terhadap permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim Dr. Harsono mengatakan, Rapat Koordinasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2014, guna mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan, juga untuk mengidentikasi masalah terkait pelaksanaan pembangunan kesehatan, terutama percepatan pembangunan MDGs di bidang kesehatan dan penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rakor yang berlangsung tiga hari yaitu tgl 1 – 3 Juni ini diikuti 154 orang peserta, terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota se Jatim, Direktur RSU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jatim, kepala UPT Pusat di Jatim, kepala UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, dan pejabat sruktural di lingkungan Dinkes Prop. Jatim.

Pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang menyeluruh melibatkan secara aktif masyarakat, demikian juga keberhasilan pembangunan kesehatan tidak lepas dari peran pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat. Maka, dalam upaya mengapresiasi dan memotivasi pemerintah daerah utamanya jajaran kesehatan akan diselenggarakan health award bekerjasama dengan salah satu media massa sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu mengembangkan inovasi program kesehatan.

Pembangunan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerlukan perhatian yang lebih optimal utamanya dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Keluarnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemanfaatan dana kapitasi puskesmas memberikan harapan bagi peningkatan jasa pelayanan. Namun demikian sampai saat ini pemanfaatan dana kapitasi belum dipahami secara jelas oleh para pembina dan petugas kesehatan. Sebab itu sangat penting pemahaman tentang pemanfaatan dan diklarifikasi bersama agar JKN dapat berjalan dengan baik.

Selain perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer, pemerintah daerah jugabertanggungjawab pelayanan kesehatan rujukan dalam hal ini Rumah Sakit (RS). Sistem rujukan menjadi sangat penting dalam JKN, namun sampai saat ini sistem rujukan Provinsi Jatim masih belum berjalan seperti yang diharapkan, karena masih belum terstandarnya fasilitas kesehatan rujukan/rujukan regional serta adanya beberapa kendala teknis lainnya yaitu tenaga kesehatan (dokter spesialis) dan geografis.

Hal ini perlu pembahasan mendalam untuk bisa menjawab semua kebutuhan pelayanan rujukan dengan tidak mengabaikan kepentingan geografis. Maka, setelah rakorkes ini diharapkan ada solusi tindak lanjut issue- issue kesehatan yang berkembang dalam rangka mewujudkan efektifitas pembangunan kesehatan.

Dalam rangkaian acara, Sekda menyerahkan sertifikasi eliminasi Malaria 2014 kepada 31 Kab/kota se Jatim, sedangkan Kab Malang, Kab Nganjuk, Kota Surabaya sudah meenrima langsung dari Menkes di Jakarta, sedangkan empat kabupaten yang diusulkan menerima sertifikasi eliminasi Malaria tahun depan adalah Kab Madiun, Pacitan, Trenggalek dan Banyuwangi. (Eri)