BBM Naik, Rakyat Makin Menjerit

Oleh: Ummu Kholda
Komunitas Rindu Surga, Pegiat Dakwah

Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah peribahasa yang cocok untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Dimana pemerintah akhirnya ketok palu menetapkan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah melonjaknya harga kebutuhan lainnya. Harga pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi naik dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Sementara pertamax nonsubsidi  naik dari Rp12.000 menjadi Rp14.500 per liter.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, alokasi dana subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp502,4 triliun dan berpotensi ditambah Rp195 triliun tersebut belum tepat sasaran, bahkan sebagian besarnya dinikmati oleh orang kaya. Lebih lanjut Sri Mulyani merincikan, untuk subsidi solar yang telah mencapai Rp149 triliun itu hanya 5℅ yang dinikmati oleh rumah tangga yang tidak mampu, sisanya oleh dunia usaha dan rumah tangga yang mampu.

Sedangkan untuk pertalite, situasinya tidak jauh berbeda. Total subsidi sebesar Rp93,5 triliun, 86℅ dinikmati oleh rumah tangga dan 14℅-nya dinikmati oleh dunia usaha. Pertalite yang dikonsumsi rumah tangga ternyata 80℅ itu oleh rumah tangga mampu dan 20℅ rumah tangga miskin. Oleh karena itu, menurut Menteri Keuangan tersebut, perlu adanya langkah yang tepat untuk tetap menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai shock absorber. Yakni subsidi tidak perlu dicabut dan penyesuaian anggaran perlu menjadi pertimbangan, dengan tujuan agar dapat memperbaiki manfaat distribusi subsidi ke masyarakat. (Warta Ekonomi, 26/8/2022)

Naiknya harga BBM di tengah himpitan ekonomi yang serba sulit bikin rakyat kian menjerit, meskipun pemerintah beralasan hal itu sebagai pilihan terakhir. Karena mau tidak mau dengan naiknya BBM akan berdampak pada naiknya beberapa harga barang lainnya diakibatkan bertambahnya biaya distribusi. Seperti naiknya harga barang kebutuhan pokok, meski sebagian sudah mengalami kenaikan terlebih dahulu sebelum BBM naik. Hal ini tentu semakin menambah kegalauan dan penderitaan tak terkecuali terutama kalangan ibu rumah tangga.

Masyarakat menilai kebijakan tersebut telah menyalahi janji kepemimpinan periode kali ini saat kampanye yakni akan menyejahterakan rakyat dan menstabilkan harga-harga. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat belum siap untuk menghadapi kenaikan harga pertalite menjadi Rp10.000 per liter. Kenaikan tersebut dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Dampaknya Indonesia akan mengalami stagflasi, yakni naiknya inflasi yang signifikan akan tetapi tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Bhima juga menjelaskan, persoalan ini bukan sekadar naiknya harga energi dan biaya transportasi kendaraan pribadi. Akan tetapi hampir semua sektor usaha akan terdampak dari kenaikan BBM ini. (CNBC Indonesia, 5/9/2022)

Sungguh sebuah kezaliman yang besar terhadap seluruh rakyat, terutama rakyat miskin. Di tengah ekonomi yang belum pulih akibat efek pandemi, harga kebutuhan pokok naik, namun pemerintah begitu tega mengambil kesempatan untuk mendulang keuntungan dari BBM yang sejatinya milik rakyat karena sebagian besar digali dari bumi Indonesia.

Sebagai kompensasinya, dana BBM subsidi konon dialihkan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang resmi digulirkan pemerintah kepada rakyat miskin sejak 1 September 2022. Bagi yang namanya sudah terdaftar sebagai penerima bansos, akan mendapatkan uang tunai Rp600.000 untuk dua kali pencairan. Namun apakah bansos efektif untuk mengatasi efek domino kenaikan BBM subsidi?

Dana bansos jumlahnya kecil dan cakupan penerimanya juga sangat terbatas. Sementara jumlah rakyat miskin semakin banyak, belum lagi pendataan yang terkadang tidak tepat sasaran. Rakyat yang benar-benar membutuhkan justru tidak sedikit yang terlewat begitu saja dari dana bansos. Di sisi lain orang yang masih mampu karena terkategori keluarga atau kerabat, atau dekat dengan aparat justru yang mendapatkan bagian dana bansos. Di sinilah terlihat kerancuan dan ketidak-adilan dari aspek distribusi kebutuhan terhadap rakyat.

Untuk itu, publik seharusnya menolak apa yang disampaikan pemerintah sebagai alasan menetapkan kenaikan BBM subsidi. Soal subsidi yang salah sasaran dan membuat APBN jebol sejatinya hanya akal-akalan pemerintah atau cara untuk berkelit dari tanggung jawab menjamin tersedianya BBM yang murah bahkan gratis.

Semua kebijakan di atas adalah buah dari diterapkannya sistem batil Kapitalisme Demokrasi. Sistem ini menempatkan penguasa layaknya penjual sedangkan rakyat adalah pembeli. Lebih dari pada itu, sistem kapitalis ini bertumpu pada keuntungan dan manfaat semata, dan juga minim empati. Sehingga apapun dapat dijadikan ladang bisnis untuk meraup keuntungan termasuk memangkas subsidi, menaikkan harga BBM tanpa memedulikan jeritan hati rakyatnya.

Sangat berbeda dengan sistem  yang lahir dari aturan Islam. Sistem ini menempatkan penguasa sebagai raa’in (pengurus) sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: “Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyatnya) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)

Pemimpin dalam Islam, akan bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan rakyatnya, sandang, pangan, dan papan termasuk BBM yang murah karena pengelolaannya sesuai dengan syariat. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar seperti minyak bumi terkategori harta milik umum. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang artinya: “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, api dan harganya adalah haram.” (HR. Ibnu Majah)

Negara akan mengelolanya secara langsung, tidak boleh diserahkan kepada pihak lain atau swasta dengan alasan apapun apalagi  kepada asing. Karena pada hakikatnya BBM adalah termasuk harta milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat. Pemanfaatannya membutuhkan proses eksploitasi dan eksplorasi yang tentu saja membutuhkan investasi dan biaya yang besar, oleh karenanya negaralah yang harus mengambil alih.

Hasil dari pengelolaannya akan dimanfaatkan dan diberikan kepada seluruh rakyat berupa BBM secara murah bahkan gratis. Apabila masih  sisa maka dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan atau kebutuhan publik lainnya. Sistem ini juga akan melahirkan pemimpin yang bertakwa, karena ia memahami bahwa kepemimpinan adalah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Selain itu, pemimpin juga sebagai pelindung sekaligus pelayan rakyatnya. Sehingga ia akan mencintai rakyatnya, tidak akan berani menipu apalagi menyengsarakan rakyat dengan menerapkan aturan yang zalim. Itulah gambaran keunggulan pemimpin yang ada dalam sistem Islam. Sistem yang menerapkan aturan Islam secara kaffah (menyeluruh) terhadap rakyatnya, dan akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan penuh keberkahan.
Wallahu a’lam bi ash-shawab.