RESES R. EDI RACHMAT , DIBANJIRI ASPIRASI WARGA BRATANG GEDE

Surabaya, KabarGress.com -Reses Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya R. Edi Rachmat , SE , MM ( Kang Edi) di Bratang Gede  Rt 01 / RW 10 Kelurahan Bratang Kecamatan Wonokromo, Rabu malam (5/4/2017) banjir aspirasi.

150 an orang terdiri warga dan pengurus kampung dan tokoh masyarakat  hadir Reses kang Edi ini. Reses anggota DPRD Kota Surabaya yang juga Ketua DPC Partai Hanura di Bratang Gede ini seperti reses dikampung, seperti di Wonorejo, dan Petemon, banjir aspirasi dan permintaan dari warga.

Mereka minta perlengkapan kampung, seperti terop, meja kursi, sound sytem, keranda jenasah, rehabilitasi / pembangunan saluran Kampung, dan masalah pendidikan, dan peningkatan hak rumah bangunan yang tercover petok ijo.

Selain itu warga juga mengeluhkan soal pendidikan dikota Surabaya utamanya tingkat Sekolah Menengah Atas / Kejuruan, (SMA / SMK ) .” Masalah pendidikan  sekarang kami harus bayar . Beda dengan yang dulu, bayarnya juga tinggi, membuat kami agak berat Pak,” ujar warga kepada Kang Edi.

Padahal dulu sejalan dengan UU pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya kan menggratiskan biaya pendidikan mulai dari SD-SMA. ” Namun sekarang untuk SMA / SMK , para orang tua murid harus bayar . Terus terang , kebijakan baru yang wajib untuk SMA bayar SPP, sangat memberatkan kami, sebab kami termasuk masyarakat golongan ekonomi lemah,” timpal warga lainnya.

Terkait permintaan perlengkapan kampung sound system , terop , meja -kursi  dan keranda jenasah lantaran kampung Bratang Gede belum memilikinya. ” Terop, meja kursi , sound system sewaktu waktu sangat dibutuhkan. Seperti rapat kampung, untuk orang punya hajat dan warga yang meninggal dunia. Kami belum punya keranda jenasah. Tolong Bapak bisa membantu kami, ” pintanya.

Terkait aspirasi yang mengetengah dalam jaring aspirasi ini, kang Edi , secara bijak merespon aspirasi warga . Kang Edi, menuturkan erat kaitanya dengan masalah pendidikan untuk tingkat SMA/SMK, yang sekarang tidak gratis tersebut karena domainnya sesuai UU yang baru kewenangannya dilimpahkan ke Pemerintah provinsi.” Pemkot sudah tidak punya kewenangan mengurusi SMK / SMA,” jawab Kang Edi.

Sementara terkait soal infrastruktur saluran kampung, dan peningkatan hak rumah bangunan yang saat ini berbaju petok ijo, dan permintaan warga yang masuk didalam nomenklatur akan di perjuangkan  untuk dapat direalisasi. ” Permintaan yang tidak masuk pada nomenklatur Partai Hanura yang akan menghandelnya. Prinsipnya selaku wakil rakyat dan kader Partai kami pasti akan membantu masyarakat,” tegasnya .(hery)