DINAS PETERNAKAN JATIM LAKUKAN SINKRONISASI PROGRAM

SEJAK era reformasi tuntutan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Goverment Governance semakin menguat. Ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terbitnya Undang-undang No 25 Tahun 2004, penyusunan dokumen perencanaan memerlukan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta pemerintah daerah.

Paradigma perencanaan pembangunan yang sedang berkembang adalah “money follow program”. Ini berarti  harus punya rencana kerja yang handal untuk dapat memperoleh anggaran. Diperlukan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional maupun daerah.

Forum SKPD Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah pertemuan yang diselenggarakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam upaya sinkronisasi program, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala dinas peternakan kabupaten/kota se-Jawa Timur, pejabat eselon III lingkup Disnak Jatim dan perwakilan bagian perencanaan kementerian pertanian.

Kegiatan Forum SKPD  diselenggarakan beberapa waktu lalu  bertempat di Ruang Bekisar, Disnak Jatim. Narasumber yang hadir dalam pertemuan sehari tersebut adalah Kasubag Anggaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan – Drh.Nur Sapto Hidayat, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian – Maria Rosaline, SP dan Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setdaprov Jatim – Dwi Suryantono. Dalam Forum SKPD tersebut juga diinformasikan rancangan renja yang sedang disusun Disnak Jatim,  sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Dinas Kab/ Kota untuk mengusulkan kegiatan dalam musrenbang wilayah masing-masing.

Rancangan awal RKPD Jawa Timur Tahun 2017 mengamanatkan peningkatan produksi pangan strategis, dimana tanggung jawab Dinas Peternakan meliputi target produksi daging sejumlah 386.990 ton, telur sejumlah 379.984 ton, dan susu sejumlah 454.492 ton. Untuk mencapai target produksi tersebut, kegiatan prioritas Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan diuraikan terkait dengan bidang-bidangnya, yaitu budidaya, kesmavet, kesehatan hewan, dan agribisnis.

Selain itu Tahun 2016 kemarin Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur   menjadikan Jatim sebagai Provinsi industri. Di tahun 2017 ini  Dinas Peternakan Provinsi Jatim akan memperluas dan mempercepat laju Jatim sebagai provinsi industri. Hal itu bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan peternakan di tahun 2017.

OPTIMALKAN IB

Program dan kegiatan yang harus disusun nantinya untuk pembangunan peternakan ialah dari berbagai permasalahan yang kerap dijumpai. Yakni di antaranya, fungsi Kesmavet. Rumah Potong Hewan  (RPH) di Jatim, hanya 6 unit yang memenuhi standar.Padahal jumlah RPH se-Jatim ini ada 128 rumah. Tidak heran jika menjadi sorotan utama dalam penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

RPH ini juga yang menentukan kesehatan hewan dan menghindari hewan dengan kasus penyakit anthrax. Tahun 2016 kemarin kasus penyakit anthrax ada di Jatim, tepatnya di Pacitan. Lemahnya dalam hal penjagaan lalu lintas ternak yang membuat jalur bebas pengawasan yang tidak bisa dipantau semua oleh provinsi.

Fungsi pembibitan, lanjut dia, juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pertengahan tahun 2016 pemerintah pusat memberlakukan Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting atau disingkat UPSUS SIWAB.

Nur Sapto menerangkan sebenarnya program baru ini meliputi kegiatan-kegiatan yang telah ada sebelumnya. Tetapi lebih ditekankan kepada ternak yang wajib bunting agar dapat mempertahankan hingga meningkatkan populasi. Ia menyebutkan, target penting yang harus dicapai adalah kebuntingan sapi hasil IB sejumlah 1,3 juta ekor dengan kelahiran 1,1 juta ekor.

Target ini lebih tinggi daripada angka rata-rata realisasi, yaitu di kisaran 950 ribu ekor. Petugas di lapangan seperti Inseminator, Pemeriksa Kebuntungan (PKB), Asisten Teknik Reproduksi (ATR), Medik/paramedik Veteriner, dan unsur-unsur penting lainnya  harus kita perhatikan karena mereka merupakan ujung tombak susksesnya program ini.

Tak hanya itu saja, lahan pertanian sebagai penyedia pakan segar bagi ternak, luasannya juga semakin menyusut. Yakni sekitar 60 persen biaya pemeliharaan ternak dihabiskan untuk pakan. Persoalan pakan ini juga perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengupayakan agar peternak atau kelompok peternak dapat menjadi peternak profesional yang menerapkan Good Farming Practice (GMF).

Yakni menjadikan kelompok peternak menjadi berbadan usaha  serta harus mampu menghapus pola pikir lama yang hanya mengharapkan uluran bantuan pemerintah. Peternak harus mempunyai daya tawar terhadap pasar, yang selama ini dikuasai bukan dari peternak.

Di lain hal, Kepala Sub Bidang Pertanian &Kelautan Bappeda Jatim, Ir Siti Karimah, MSi, menambahkan, dalam program tahun 2017 ini sejalan dengan prioritas UPSUS SIWAB, mengoptimalisasi inseminasi buatan guna mendukung Swasembada Daging Nasional melalui 1 juta 300 akseptor.

“Yakni dengan Pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknologi reproduksi, dan maintenance inseminasi buatan. Pengadaan bibir ternak, seperti sapi PO, sapi Madura domba Sapudi, kambing seduro. Bisa juga, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur  membantu dengan memberikan kredit program dengan bunga murah,” katanya. (Adv)