Mengurai Benang Kusut Permasalahan Papua

Oleh Leihana
(Ibu Pemerhati Umat)

“Sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Peribahasa ini sangat sesuai untuk menggambarkan kondisi masyarakat di Papua karena bertahun-tahun harus menghadapi konflik yang tidak pernah sepi. Bahkan awal tahun ini masyarakat papua terus diuji dengan berbagai bencana alam yang tidak dapat dicegah dan diprediksi kedatangannya.

Selain kondisi kesulitan yang bertubi-tubi menimpa masyarakat Papua, tetapi ada kondisi ironi lain yang terwakili dalam peribahasa “ayam mati di lumbung padi”, sebab di balik besar dan banyaknya permasalahan yang menimpa Papua ini Papua memiliki sumber daya alam yang luar biasa, jika dikelola dan didistribusikan untuk masyarakat Papua, seluruh masalah itu bisa terselesaikan, tetapi nyatanya di atas melimpahnya sumber daya alam tersebut, masyarakat harus menahan derita yang tiada akhir seperti yang saat ini sedang terjadi.

Untuk mengurai permasalahan di Papua yang kompleks dan tumpang tindih ini perlu mengurai berbagai permasalahan yang menggurita di Papua. Bencana alam seperti gempa adalah bencana yang sama sekali tidak bisa diprediksi dan dicegah kemunculannya, tetapi sebagai manusia kita dapat mempersiapkan diri bagaimana menhadapinya dan pemerintah dapat melakukan mitigasi sedini mungkin.

Gempa di Papua sejak Januari 2023 sudah terjadi sebanyak 1.079 kali dan yang dirasakan masyarakat adalah sebanyak 132 kali dan yang terbesar dirasakan masyarakat adalah 5,4 magnitudo pada 9 Februari 2023. Menurut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati gempa yang sangat sering terjadi ini dikarenakan jenis batuan di Papua tergolong batuan rapuh yang sensitif terhadap getaran.(cnnindonesia.com, 9 /02/ 2023)

Selain bencana alam, bencana kemanusiaan juga mengancam Papua di wilayah Nduga yang kian memanas pasca serangan KKB yang menyandera 15 orang petugas puskesmas dan seorang pilot dari Susi Air. Untuk upaya penyelamatan nyawa warga sipil di Nduga yang tengah terintimidasi oleh teror KKB TNI-Polri mengevakuasi 25 warga dari Distrik Paro ke Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. (liputan6.com, 10/02/2023)

Kompleksitas masalah bencana alam dan sosial ini tentu sangat berpengaruh pada perekonomian Papua sehingga Papua menduduki daerah termiskin di Indonesia. Sebagaimana data yang dirilis BPS tahun 2022, Provinsi Papua memimpin provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi pada September 2022 yakni sebesar 26,80% meningkat 0,24% poin terhadap Maret 2022 (cnbcIndonesia.com, 17/01/ 2023)

Rakyat Papua tak henti dirundung masalah. kemiskinan menjadi keseharian mereka. Gempa terjadi di beberapa tempat sejak bulan lalu. KKB pun kembali melakukan teror. Umat hidup dalam nestapa sejak lama, tetapi persoalan tak kunjung usai. Negara seolah abai. Hal ini disebabkan negara Indonesia saat ini mengadopsi ideologi kapitalisme yang dari asasnya yaitu sekularisme menjauhkan agama dari kehidupan. sehingga aturan yang diterapkan di tengah masyarakat papua pun jauh dari ajaran Islam. dalam kapitalisme yang dijungjung adalah kebebasan individu bermodal yaitu para kapitalis yang menguasai sumber daya alam di Papua atas izin dari pemerintah sendiri.

Keberpihakan pemerintah terhadap kapitalis seperti swasta asing PT Freeport yang memantik kemarahan sebagian masyarakat Papua yang tergabung dalam organisasi Papua merdeka (OPM) yang kini disebut KKB. tentu saja yang dilakukan KKB juga jelas salah bahkan biadab, demi memuluskan tuntutannya untuk meraih kesejahteraan Papua rela mengorbankan nyawa warga sipil dan petugas keamanan di Papua sendiri.

Namun, suara tuntutan KKB itu tetap harus menjadi bahan pemikiran dan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu akar masalah konflik di Papua. Bukan memberi kemerdekaan, tetapi memberi bukti dan jawaban meski Papua tidak terpisah dan merdeka kondisi Papua dan masyarakatnya bisa maju dan sejahtera sesuai potensi yang dimiliknya. Bukan sekadar fasilitas infrastruktur yang seolah memberi fasilitas gratis kepada perusahaan asing yang menguasai sumber daya alam kekayaan Papua, tetapi memberi jaminan kebutuhan pokok, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan yang layak bahkan lebih terdepan sehingga tidak ada masyarakat Papua yang merasa dianaktirikan atau jadi sapi perah belaka.

Persoalan Papua sungguh kompleks, apalagi ada campur tangan dunia internasional yang berkepentingan untuk menguasai sumber daya alam Papua–yang luar biasa besar itu–tentu mendukung gerakan saparatis untuk memisahkan diri dari Indonesia sehingga dapat menunggangi kepentingan gerakan saparatis di Papua untuk menguasai kekayaan Papua lebih leluasa lagi.

Dalam ajaran Islam, sebenarnya untuk menguraikan permasalahan Papua yang kompleks ini ada solusi tuntasnya. Persoalan akan terselesaikan dari akar masalahnya tanpa merugikan dan mengorbankan kepentingan rakyat Papua khususnya. Rakyat akan sejahtera dengan pengelolaan SDA sesuai sistem Islam, dan hidup aman karena negara menjadikan keamanan adalah tanggung jawab negara. Dalam negara Islam tidak mentoleransi sedikit pun aktivitas bughat (pengkhianatan) apalagi upaya gerakan saparatis yang memberi rasa takut kepada warga sipil dan petugas negara.

Dikarenakan negara akan menindak pelaku dengan hukum yang tegas yaitu diperangi hingga mati atau pelaku bertobat untuk kembali tunduk dengan aturan Islam yang diterapkan negara.

Hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi muhammad Saw. ketika menjabat sebagai khalifah atau kepala negara selepas Nabi Muhammad Saw. wafat. Banyak bermunculan kelompok–setelah wafatnya Rasulullah–yang ingin berkhianat bahkan mengaku sebagai nabi juga menolak untuk membayar zakat dan dengan tegas Abu Bakar kala itu memerangi gerakan tersebut karena telah menyalahi aturan Islam. Selain itu dalam pengelolaan ekonomi tidak ada kebijakan menganaktirikan rakyat di daerah tertentu meski dari rakyat dengan daerah yang kekayaan alamnya kecil tetap mendapatkan hak yang sama dengan rakyat lain dari daerah yang kekayaannya lebih besar.

Hak sebagai warga negara Islam baik muslim atau bukan, orang Arab atau bukan, berkulit hitam, putih, atau merah tetap memiliki hak yang sama. Pemerintah dalam Islam wajib menjamin kebutuhan pokoknya dengan mekanisme mewajibkan laki-laki bekerja dan memberikan nafkah kepada tanggungannya dan memfasilitasi kemudahan lapangan kerja dengan upah yang layak. Selain itu kesehatan dan pendidikan menjadi kewajiban negara sepenuhnya, artinya rakyat tidak perlu mengeluarkan dana sedikit pun untuk memenuhi pelayanan kesehatan, pendidikan, juga keamanan.
Dana untuk memenuhi kebutuhan tersebut diambil dari pengelolaan seluruh sumber daya alam di negara yang dikuasai negara Islam tersebut.

Seluruhnya dari hasil pengelolaan tersebut dialokasikan untuk kepentingan rakyat. Tidak ada celah sedikit pun bagi pihak asing, swasta, atau warga negara asli sekalipun untuk mengelolanya karena yang berhak mengelola hanya negara sebagai wakil rakyat pemilik sebenarnya dari SDA. Insyaallah seluruh permasalah kompleks di Papua akan terselesaikan baik ekonomi, gerakan saparatis dan mitigasi bencana dengan sistem Islam kafah.

Wallahualam bissawab.