Surabaya, KabarGress.Com – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono mendorong pemerintah kota melakukan uji publik dalam menentukan calon Direktur operasional dan Direktur Keuangan Parusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS. Menurutnya, dengan uji public tersebut, masyarakat bisa menyampaikan masukan atas track record para calon direktur tersebut.
“Bagaimana tracknya saat menjabat di perusahaan sebelumnya, atau di masyarakat,” tuturnya.
Baktiono menambahkan, melalui berbagai masukan yang datang dari masyarakat tersebut diharapkan menjadi pertimbangan bagi walikota guna menentukan figure yang tepat untuk memimpin KBS.
“Jangan sampai, sudah mengerucut nama, kemudian (hasilnya) dibatalkan oleh walikota. Itu kurang bagus,” katanya.
Politisi PDIP ini menyarankan, alternative lain selain membuka pendaftaran, pemerintah kota bisa melamar figur tertentu yang dinilai kredibel dan mempunyai kemampuan dalam mengembangkan perusahaan daerah tersebut.
“Selama ini yang belum pernah dilakukan adalah melamar langsung sosok yang kredibel mengeloa KBS sebagai tempat hiburan, konservasi dan penelitian,” paparnya.
Ia berharap, direktur yang terpilih nanti juga diberi keleluasaan dalam mengelola. Meskipun, sebelumnya para diretur terpilih biasanya terikat perjanjian dengan pemerintah kota.
“Jangan sampai mereka dilepas untuk mengembangkan, tapi kenyataannya kesulitan karena ada intervensi,” katanya.
Baktiono mengakui, untuk mengembangkan KBS membutuhkan upaya yang luar biasa. Pasalnya, selama ini perusahaan daerah tersebut mempunyai deviden yang relatif ke cil ke pemerintah kota. Pada tahun 2016, deviden yang disetor ke pemerintah kota sekitar Rp350 juta.
“Jika ingin mengembangkan, harus ada inovasi lain, seperti menambah wahana atau pertunjukan biantang yang bisa mendatangkan pengunjung,” terang Anggota dewan yang menjabat selama empat periode ini.
Ia yakin potensi KBS cukup besar. Selain usianya yang sudah tua dan namanya yang sudah dikenal hingga manca negara, KBS memiliki koleksi satwa yang lengkap.
“Tinggal bagaimana mengelolanya, Misal, untuk edukasi hari biasa tarif murah, namun saat liburan tarif dinaikkan” pungkasnya. (adv/tur)
Teks foto: Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono.
More Stories
Rabu 27 November 2024, Ayo ke TPS!
Pansus Perdana Komisi A bersama PD Pasar Surya Dapati Jalan Buntu
Komisi D DPRD Kota Surabaya Geram, Minta Usut Tuntas Aksi Kekerasan di SMAK Gloria 2