Hadapi MEA Dituntut Reformasi Jati Diri Birokrasi Profesional

Surabaya, KabarGress.com – Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dituntut adanya perubahan/ reformasi jati diri birokrasi, dari stereotype pegawai pemerintah yang kinerja  dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang profesional. Hal itu diucapkan Sekda Prov Jatim Dr. H Akhmad Sukardi, MM ketika membuka Diklat Kepemimpinan Tingkat II angkatan 36 , di Badan Diklat Prov Jatim Jl Raya Balongsari Tandes,Surabaya, Kamis (16/4).

Menurutnya, tuntutan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini mensyaratkan daya saing yang tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan daya saing rendah, diantaranya adalah persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan kapasitas inovasi yang kurang memadai. “Tiga hal tersebut yang terus menjadi perhatian utama Pemerintah,” ujarnya.

Menurut laporan Global Competitivenes/ daya saing global, tahun 2013 – 2014 Indonesia menempati peringkat ke-38, naik dibandingkan th 2008 – 2009 di peringkat ke-55, namun masih dibawah Malaysia, Brunei dan Thailand.

Institusi pemerintah dituntut untuk menjlankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. “Maka keberadaan birokrasi yang berkualitas dan kapabilitas tinggi  syarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Pejabat eselon II peranannya sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis, untuk itu dituntut mampu memberikan arah dan target yang jelas. Pejabat eselon II melekat peran agen perubahan yang utama, selanjutnya akan diikuti pimpinan level dibawahnya beserta seluruh staf.

Outsomes Dikaltpim ini adalah terjadinya perubahan. Memang tidak mudah tapi ini suatu tantangan, dengan pengalaman, inovasi dan fleksibilitas diakomodasi dalam proses belajar. Gagasan dapat didiskusikan, dirumuskan dan diimplemantasikan dalam format yang ideal.

Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Prof Dr.Agus Dwijanto, MBA menambahkan, bangsa lebih banyak ditentukan oleh pelaku ekonomi, juga ditentukan oleh kualitas pemerintah dalam menciptakan policy yang mendorong adanya efisiensi, pemberdayaan  pelaku ekonomi, tenaga kerja, dan sebagainya. “Intinya kemampuan kita untuk memenangkan persaingan pasar MEA ditentukan oleh banyak faktor, baik swasta maupun pemerintah. Namun ada kecenderungan sektor swasta cenderung sudah kompetitif,  justru pemerintah yang belum kompetifif. Maka, kita harus segera membereskannya,” katanya.

Berkaitan dengan efekivitas pemerintah, di lingkup ASEAN, Iindonesia termasuk rendah jauh dibanding Malaysia, Thailand, Brunei.  Keinginan Indonesia sebagai basis produksi supaya investasi masuk, maka prosedur perijinan harus segera diselesaikan dengan baik.

“Karena masyarakat paternalsitik/ tergatung pada pemimpinnya, sekarang ini dituntut pemimpin yang pro pada perubahan atau menjadi agen perubahan. Sehingga semua level jabatan bisa melakukan perbaikan terhadap kualitas kinerja pemerintah.,” tandasnya

Kepala Badan Diklat Prov Jatim Dr H Akmal Boedianto, SH, MSi mengatakan, tujuan diklatpim II ini untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural eselon II yang akan berperan melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing.

Diklat yang berlangsung selama 92 hari kerja mulai 16 April sampai 11 juni 2015 ini diikuti 60 orang peserta yang berasal dari instansi pusat dan daerah, yaitu Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung, Kementrian Luar Negeri, Kementrian PU, 18 Kab/ Kota prov Jatim, 36 Kab Kota diluar prov Jatim. (hery)

Teks foto: Sekda Prov Jatim memberikan sambutan sekaligus membuka acara Diklat PIM tingkat II angkatan XXXVI di Badiklat Balongsari Tama, Surabaya.