Jatim Jadi Rujukan Provinsi Lain Pembiayaan Sanitasi

Bandung, KabarGress.Com – Pemprov Jatim melakukan berbagai terobosan dalam hal akses sanitasi. Salah satunya yang menjadi perhatian khusus dan akan dicontoh Pemprov Jabar dam provinsi lainnya soal kerjasama dengan pihak perbankan, yaitu Bank UMKM Jatim untuk pembiayaan sanitasi bagi masyarakat.

Pengalaman Pakde Karwo menangani sanitasi di Jawa Timur akan menjadi rujukan bagi daerah lain. “Jawa Timur sudah membuktikan bagaimana menggerakkan masyarakat untuk memperhatikan kesehatan lingkungan dengan sadar sanitasi. Terobosan yang jitu melalui pembiayaan murah lewat Bank UMKM Jatim, ini perlu ditiru. Jabar akan mencontoh cara-cara Jatim menyelesaikan persoalan sanitasi,” ujar Gubernur Jatim Ahmad Heryawan yang akarab disapa Kang Aher.

Pernyataan Kang Aher tersebut disampaikan usai Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo yang diminta menjadi pemateri untuk berbagi pengalaman mengenai penanganan sanitasi pada Forum Advokasi dan Horizontal Learning/AHL-AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi “Sanitasi Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020” di Gedung Sate, Bandung, Rabu(25/3).

Dalam paparannya, Pakde Karwo menjelaskan, salah satu hal yang belum terpikirkan oleh provinsi lain dalam hal sanitasi adalah melibatkan peran dari pihak lain. Terobosan dilakukan oleh Pemprov Jatim dengan bekerja sama dengan Bank UMKM Jatim, wujudnya berupa pembiayaaan kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM), pembiayaan sanitasi dengan membuat jamban keluarga, pembiayan kepada koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI serta pembiaaayn SKIM kredit gumuyu antara lain kepada kelompok Perempuan Mandiri Sumber Perubahan (Preman Super).

“Bunga rendah diberikan apabila bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, yakni sebesar enam persen flat dan non flat sepuluh persen satu tahun. Bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank lain, “ jelas Pakde Karwo sapaan akrabnya.

Program tersebut, sebelumnya telah dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan mengkaji bersama Bank Dunia dan Asosiasi Pengelola dan Pemberdayaan Sanitasi Indonesia (APPSANI) mengenai potensi pasar, profil wirausaha sanitasi dan selanjutnya dilakukan pendekatan program, yang kemudian untuk penerapannya melibatkan Bank UMKM Jatim. “Dari situ, akan diberikan kredit sanitasi kepada kelompok masyarakat, misalnya untuk dibuat jamban sehat,” ungkapnya.

Sampai saat ini, telah dikucurkan dana cukup besar kepada masyarakat. diantaranya kepada Hippam sebesar Rp992 juta, kredit sanitasi dan jamban keluarga sebesar Rp22 juta, koperasi TKI Purna, TKI dan keluarga TKI sebesar Rp2,692 miliar dan pembiayaan krediti Gumuyu khususnya kepada preman super sekitar Rp21 miliar.

Pakde Karwo menjelaskan, setiap tahun pembangunan sarana sanitasi air di jatim terus meningkat. Selain dengan bekerjasama dengan Bank UMKM Jatim, juga memasukkan sanitasi pada APBD Jatim dan juga APBN. Pada tahun 2014 biaya pembangunan fisik bantuan infrastruktur sector air bersih di Jatim, untuk APBN sebesar Rp151,165 miliar dan APBD sebesar Rp6,811 miliar.

Dukungan dana tersebut diimbangi dengan peningkatan pembangunan keciptakaryaan. Pada tahun 2013 capaian pembangunan di bidang air minum sebesar 60,51%, air limbah sebesar 59,94%, drainase 76,34%, dan persampahan 79,11%. “Capaian tersebut diharapkan tiap tahun meningkat. Target Pemprov Jatim pada tahun 2019 semua pembangunan di beberapa bidang tersebut sudah selesai 100persen,” ungkapnya.

Selain itu, Pemprov Jatim juga melakukan beberapa gerakan untuk meningkatkan program sanitasi, diantaranya dengan menggalakkan gerakan gotong royong dalam upaya mempercepat open defecation free (ODF), menambah Kabupaten Kota ODF di Jatim dan menggalakkan program sanitasi total berbasis masyarkaat ( STBM) dengan kegiatan pemicuan yang diperkuat dengan berbagai strategi atau inovasi lainnya.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari meningkatkan akses sanitasi di masyarakat. hal paling membanggakan di Indonesia hanya ada 4 kabko ODF, dan semuanya berada di Jatim yakni Kota Madiun, Pacitan, Magetan dan Ngawi,” paparnya.

Dengan gagasan yang brilian tersebut, Pemprov Jabar melalui Gubernurnya, Ahmad Heryawan menegaskan akan meniru konsep yang dilakukan Pemprov Jatim dengan melibatkan perbankan dalam pembiayaan sanitasi di wilayahnya. “Pemprov Jabar akan mempelajari dan mengirimkan personilnya ke Jatim, khusus untuk mempelajari hal ini, sehingga bisa diterapkan di Jabar,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua AKKOPSI yang juga Walikota Balikpapan Rizal Efendi menjelaskan, sependapat dengan Pakde Karwo, untuk menggerakkan sadar sanitasi. Bahkan usul yang disampaikan oleh Pak Gubernur merupakan usul yang luar biasa. Karena dalam pertemuan nanti, kita akan bertemu dan berdiskusi dengan para gubernur se-Indonesia.

“Sanitasi merupakan permasalahan yang harus difikirkan oleh setiap kepala daerah. Kesuksesan penataan Sanitasi, akan mempengaruhi bahkan dapat meningkatkan harapan hidup dari masyarakat Indonesia. Gerakan Sadar Sanitasi yang diusulkan oleh Pak Gubernur kami sambut baik dan akan kami wujudkan,” pungkasnya.

Pada Forum Advokasi dan Horizontal Learning/AHL-AKKOPSI Bersama Provinsi Peduli Sanitasi “Sanitasi Upaya Preventif Kesehatan Menuju Universal Sanitation Access Indonesia 2020” juga dihadiri beberapa bupati walikota dari seluruh Indonesia diantaranya Bupati Malang, Rendra Kresna, dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil. Pada kesempatan tersebut yang menjadi moderator adalah Deputi Menteri Perkonomian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bidang Peningkatan Kesehatan Dr. dr. TB. Rahmat Santika Sp.A, MARS. (hery)

Teks foto:

– Pakde Karwo bersama Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan dan Deputi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bidang Kesehatan, Rahmat Santika pada forum sanitasi di Bandung.

– Gubernur Jatim berfoto bersama peserta Frum Avokasi Pduli Snitasi di Bndung.