Pakde Karwo: OJK Harus Rumuskan Kebijakan Keuangan Pro Rakyat

Surabaya, KabarGress.Com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bisa merumuskan kebijakan keuangan pro rakyat kecil, suku bunga murah, karena dalam liberalisasi UMKM tidak mungkin harus berkompetisi dengan industri yang besar. “Mengurus masyarakat miskin tidak ada rumusnya, kalau memang belum berhasil harus terus dibantu, hanya perlu efektivitas,”. Hal itu diutarakan Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo pada pelantikan dan sertijab Kepala Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jatim, Bali dan Nusa tenggara, di Gedung Bank Indonesia Lt 5, Jl Pahlawan no 105 Surabaya, Jum’at (30/1).

Menurutnya, pembiayaan/ uang sebagai generator ekonomi, yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Peranan kredit bank ke masyarakat sangat penting, maka peranan OJK sangat penting dalam melakukan kontrol dunia perbankan.

Lembaga Keuangan Masyarakat harus terdata dan ijin pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan baik, karena kebijakan keuangan sangat penting dalam pembangunan di Jatim, dan di Indonesia umumnya.

Kebutuhan barang dan jasa masyarakat Indonesia Bagian Timur sebanyak 120 juta jiwa dicukupi dari Jatim, untuk itu diperlukan pemikiran yang cerdas dan realistis dari Institusi keuangan Jatim, supaya pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus Jaelani mengatakan, OJK merupakan lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk mengatur dan mengawasi seluruh institusi jasa keuangan, serta melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan di seluruh Indonesia. Sejak dibentuk sejak 1 Januari 2013 sudah memiliki enam kantor regional dan 29 kantor OJK di Provinsi dan kota-kota besar.

Kepala Kepala Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Jatim, Bali dan Nusa Tenggara yang baru dilantik adalah Sukamto, menggantikan Haryo Yunnokusumo yang akan bertugas di Jakarta. Pelantikan ini bukan hanya tour of duty untuk melaksanakan proses regenerasi atau kaderisasi dan pengembangan SDM OJK tapi menjadi langkah penguatan OJK di daerah untuk menjaga perlindungan konsumen. “Dengan demikian pemahaman masyarakat tentang peranan institusi jasa keuangan semakin meningkat, sehingga industri keuangan terus semakin membaik,” tambahnya.

Dia mengharapkan, OJK di level provinsi dapat semakin meningkatkan kontribusinya dalam mencapai misi dan visi-nyauntuk memastikan industri jasa keuangan di wilayahnya berkembang dengan sehat, efisien dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kantor regional 3 OJK di Jatim yang baru berdiri setahun yang lalu, saya harap dapat menjaga stabilitas keuangan di Jatim, Bali dan Nusatenggara,” harapnya.

Berkembangkan perekonomian tentu memerlukan jasa keuangan yang sehat, efisien dan berkesinambungan, maka tanggung jawab OJK untuk mengawasi institusi keuangan, namun pengawasan bukan hanya terbatas pada institusi perbankan, tapi juga mencakup institusi keuangan bukan bank, seperti Asuransi lembaga pembiayaan multi finance, pegadaian, leasing, BPJS, Jamkrida. (hery/ro)