SAKIP Alat Kontrol Kinerja Birokrasi

Surabaya, KabarGress.Com – SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan alat kontrol pimpinan yang tepat terhadap kinerja bawahan di lingkungan birokrasi. Manfaat SAKIP dapat mengukur kinerja pemerintah provinsi dan SKPD, juga sebagai fungsi manajemen, promosi, mutasi, dan rotasi. Selain itu menjadi outcome keberhasilan pembangunan pemprov. dan SKPD bisa terukur tingkat efektifitas dan afisiensi kinerja pegawai dan akuntabilitas menjadi lebih baik untuk menjadi dasar pemberian reward dan punishmen.

“Dengan SAKIP, Kepala Dinas bisa mengontrol langsung kinerja bawahannya yakni eselon III lewat laporan dan eselon III mengontrol kinerja Eselon IV,” kata Gubernur Jatim, Pakde Karwo saat memaparkan SAKIP Menuju Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik, Bersih, Akuntabel dan
Melayani, di Grahadi, Minggu (21/9) malam.

Sedangkan langkah-langkah dalam mewujudkan akuntabilitas, menurutnya dengan melakukan diseminasi, bimbingan teknis kepada SKPD provinsi dan Pemkab/Pemkot terhadap penetapan kinerja, melaksanakan pendampingan penyusunan LAKIP, evaluasi SAKIP pada SKPD.

Dikatakan, kunci utama keberhasilan SAKIP menuju terwujudnya kepemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan melayani “Untuk akuntabilitas keuangan Pemprov Jatim berhasil selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan penilaian Opini WTP,” ujarnya

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ir. Azwar Abubakar mengatakan, setiap program kerja dan kegiatan birokrasi harus dapat dipertanggungjawabkan.

Di dalam SAKIP mengandung unsur perencanaan program dan anggaran, pengawasan pelaksanaan program, dan evaluasi. Untuk pelaksanaan program, menurutnya yang perlu diperbaiki adalah aparatur birokrasi yang mencakup kelembagaan, SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), dan SDM yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Yang lebih penting, aparatur birokrasi dalam melaksanakan program harus tepat waktu, dan kedisiplinan. Semakin lama sebuah proyek terselesaikan semakin sedikit efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tuturnya .

Untuk pengawasan menurut Menpan dan Reformasi Birokrasi saat ini masih kurang efektif. Oleh sebab itu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), dan Inspektorat dijadikan satu menjadi lebih independen.

Pada Kesempatan yang sama Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi, Dr. Sofyan A Djalil, mengatakan pada reformasi birokrasi akan tampil orang-orang baru untuk ikut membangun pemerintahan yang akuntabel.

“Tuntutan masyarakat terus berkembang. Mereka dengan bebas mengawasi para pejabat bisa melalui media sosial (facebook, SMS, Youtube). Sehingga tidak bisa lagi para pejabat berlindung dari kesalahannya,” ungkapnya. (eri)