Wagub Sambut Tawaran Kerjasama Komnas HAM

Surabaya, KabarGress.com – Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs. H. Saifullah Yusuf, menyambut baik tawaran kerjasama kemanusiaan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kerjasama tersebut dispesifikasikan pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu terungkap saat Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim menerima Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Siane Indriani, beserta rombongan di ruang kerja Wagub Jatim, Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (25/6/2014).

Gus Ipul mengatakan, kerjasama dengan Komnas HAM bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya tidak hanya fokus pada pembangunan global semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan berpihak pada rakyat kecil. Kerjasama tersebut juga sebagai langkah preventif yang mendukung upaya pemerintah dalam menuntaskan berbagai permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Jawa Timur.

“Misalnya, pembangunan kemanusiaan di eks lokalisasi Dolly. Nanti kita rumuskan, baik pencegahan, pemberdayaan dan pengawasan. Jadi agar tidak tumbuh lokalisasi baru, kita beri pendidikan, pelatihan, dan pemantauan kepada para penghuninya agar bisa memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang lebih bermartabat,” katanya.

Gus Ipul minta kerjasama tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) agar bisa dijadikan payung hukum yang kuat serta memperlancar implementasi di lapangan. “Kita detailkan program-programnya, kita susundraft-nya, kemudian disampaikan ke Bapak Gubernur untuk diteken sehingga bisa segera dilaksanakan,” tuturnya.

Ia menargetkan, MoU kerjasama bisa dilaksanakan sebelum lebaran atau paling lambat pada hari kemerdekaan Indonesia, tepatnya 17 Agustus mendatang. “Saya menyambut baik kerjasama ini, semoga dapat memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat,” imbuhnya.

Di bagian lain, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM, Siane Indriani, mengatakan tugas Komnas HAM tidak hanya seputar pelanggaran HAM saja, tetapi juga upaya preventif kemanusiaan. “Komnas HAM juga punya kewajiban untuk mendampingi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat,” katanya.

Oleh sebab itu, kedatangannya bertujuan untuk menjalin kerjasama agar kebijakan yang diambil Pemprov Jatim dapat berpihak pada prespektif HAM. “Kebijakan pengambilan keputusan pemerintah selain berorientasi pada pembangunan juga harus berpihak kepada masyarakat, baik di lapisan atas maupun bawah,” katanya.

“Pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga pemerataan dan keadilan masyarakatnya. Sama seperti keadilan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang kita. Masyarakat tidak boleh dirugikan secara ekonomi, sosial dan budaya,” tambahnya.

Salah satu bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah pelatihan, pendampingan, dan pemantauan, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Ia mencontohkan, di Jawa Barat, Komnas HAM terlibat dalam pembangunan Waduk Jati Gede. “Kami memastikan bahwa manfaat pengairan itu bisa dirasakan masyarakat setempat, ganti rugi kepada masyarakat harus adil,” katanya.

Mendukung pendapat Gus Ipul, ia sepakat bahwa Dolly dapat dirubah menjadi kawasan ekonomi yang lebih bermartabat. “Dolly dapat menjadi kawasan ekonomi yang lebih baik, seperti sentra kuliner atau ekonomi kreatif. Sebab orang Surabaya itu kreatif dan pekerja keras,” pungkasnya. (Eri)