Jelang Pilpres, KNPI Bentuk Tim KP3

Surabaya, KabarGress.Com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), melakukan deklarasi pembentukan tim Komite Pengawas Penyelenggara Pemilu (KP3) untuk mengawasi Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014 mendatang. Pembentukan ini dilakukan, mengingat banyaknya kecurangan yang terjadi saat Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar pada 9 April 2014 lalu.

Sekretaris KNPI Jawa Timur, Muslich H Sufy, mengatakan kecurangan yang terjadi hampir seluruh daerah di Jatim, mulai dari Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sampai Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Maka dari itu, ia akan segera membentuk tim sebagai pengawasan jelang pilpres mendatang.

“Berkaca kepada kejadian pileg itu, kita sebagai pemuda Jawa Timur yang terakumulasi di KNPI, tidak mau kalau pimpinan nasional kita terpilih hanya karena selera penyelenggara pemilu. Tetapi kita menginginkan presiden nanti benar-benar terpilih murni dari suara rakyat,” ucapnya, Rabu (25/6/2014).

Muslich memaparkan, akan membuat langkah-langkah tegas dengan cara akan mengawasi penyelenggara pemilu agar tidak melenceng dari koridor hukum dan aturan dalam melaksanakan pilpres nanti, terutama pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datanya tidak valid. Sehingga, dapat merugikan bagi peserta pilpres.

“Seperti contoh yang terjadi di Lamongan, data penetapan DPT itu ternyata tidak valid tanpa melalui KPU Lamongan, PPS dan PPK. Itu menandakan bahwa pihak penyelenggara pemilu tidak siap. Misalnya, ada yang meninggal atau umur yang mestinya belum waktunya mencoblos sudah ikut mencoblos. Seharusnya kan, penyelenggara harus memvalidasi dulu data itu,” paparnya.

Ia menuturkan, akan segera merekap kesalahan atau kecurangan yang dilakukan panitia penyelenggara dan akan melaporkan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian akan melakukan pengawasan kepada KPU di setiap masing-masing daerah apakah pihak penyelenggara sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari DPT, logistik, maupun sosialisasi terhadap masyarakat.

“Nanti dari sisi pelaksanaannya, kami akan menerjunkan tim kami di 24 kabupaten di Jawa Timur dan akan menempatkan tim di 10 kecamatan. Setiap kecamatan akan kami awasi selalu, entah nanti terjadi penggelembungan suara atau ada kecurangan yang dilakukan pihak penyelenggara pokoknya kami akan selalu awasi. Begitu pula sampai proses perhitungan suara,” tegasnya. (tur)