22/03/2021

Jadikan yang Terdepan

TEKANKAN PENCEGAHAN, KPPU SARANKAN KEMENTERIAN BUMN UNTUK MENCABUT ATURAN YANG MEMPERKENANKAN RANGKAP JABATAN

Surabaya, KabarGRESS.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencermati aturan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang memperkenankan adanya jabatan rangkap antar Dewan
Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN dengan Dewan Komisaris perusahaan selain BUMN. Demikian diungkapkan
Ukay Karyadi, Anggota KPPU, Senin (22/3/21).

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas BUMN (PermenBUMN), khususnya pada Bab V huruf A (Rangkap Jabatan) dalam
lampiran Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020. Peraturan tersebut ditandatangani pada
9 Oktober 2020 dan berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 16 Oktober 2020.

Substansi rangkap jabatan antara Direksi/Komisaris diatur dalam pasal 26 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (UU 5/1999). Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan
Direksi atau Komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai
Direksi atau Komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut di pasar
bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha, atau secara
bersama menguasai pangsa pasar tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Rangkap jabatan ini dapat berpotensi
melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk:

a. Kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan,
pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya. Koordinasi kesepakatan horizontal
tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan
Direksi/Komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama;

b. Penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan
bundling serta aksi korporasi lain, yang melibatkan perusahaan dimana Direksi/Komisarisnya saling rangkap jabatan; atau

c. Tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait,
dimana Direksi/Komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan.

Saat ini dalam proses penelitian di KPPU, ditemukan berbagai jabatan rangkap antara
Direksi/Komisaris antar BUMN dengan perusahaan non-BUMN di berbagai sektor, seperti (i)
keuangan, asuransi, investasi (31 Direksi/Komisaris); (ii) pertambangan (12 Direksi/Komisaris);
dan konstruksi (19 Direksi/Komisaris).

Bahkan jabatan rangkap untuk satu personil di sektor
tertentu (yakni pertambangan) dapat mencapai 22 (dua puluh dua) perusahaan. Penelitian ini
masih terus berlangsung dan tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam KPPU kepada proses
penegakan hukum, jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat
jabatan rangkap tersebut.

Guna untuk mencegah potensi persaingan usaha tidak sehat sedini mungkin, maka KPPU
telah berkoordinasi dan menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Kementerian
BUMN yang pada intinya menyarankan agar Kementerian BUMN mencabut ketentuan yang
memperbolehkan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas dengan Dewan
Komisaris Perusahaan selain BUMN tersebut.

“KPPU juga menyarankan agar Kementerian
BUMN memastikan personil yang menjadi Direksi/Komisaris dalam lingkup BUMN tidak dalam
posisi rangkap jabatan dengan perusahaan selain BUMN, sehingga dapat mengurangi potensi
pelanggaran pasal 26 dan pasal lain yang terkait dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” pungkasnya.
(ro)